Kabupaten Purworejo Terpilih sebagai Tempat Peringatan Hari Teknologi Alat Bantu Sedunia
Dana desa bisa digunakan untuk peningkatan kapasitas penyandang disabilitas.
Wahyu Nur Asmani EW 
KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Pusat Rehabilitasi YAKKUM berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan dukungan Help Age Internasional, UNOPS dan AT Scale menyelenggarakan Peringatan Hari Teknologi Alat Bantu Sedunia.
Bupati Kabupaten Purworejo Yuli Hastuti dalam sambutannya menyatakan alat bantu menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi hidup penyandang disabilitas dan lansia di Kabupaten Purworejo.
Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lansia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, dr Nida Rokhmawati, menyatakan kegiatan itu menjadi salah satu sejarah peringatan hari teknologi sedunia yang pertama. Kabupaten Purworejo terpilih sebgaai tempat dilaksanakannya peringatan itu.
Dokter Nida Rokhmawati. (wahyu nur asmani ew/koranbernas.id)
“Peringatan hari teknologi alat bantu sedunia juga menjadi pengingat bahwa kesiapan pelayanan kesehatan di Puskesmas masih menjadi tantangan. Sebagian besar Puskesmas kekurangan SDM. Fasilitas yang dimiliki juga masih belum aksesibel bagi disabilitas. Ke depan kami berupaya memperbaiki salah satunya dengan memperkuat peran Posyandu untuk melakukan deteksi dini disabilitas dan memperkuat pelayanan kepada lansia," ujar Nida.
M Aditya Setiawan selaku Kepala Bagian Program Rehabilitasi Holistik Pusat Rehabilitasi YAKKUM menjelaskan peringatan ini momentum penting mengingat baru pertama kali dilaksanakan secara serempak di berbagai negara termasuk Indonesia.
“Hari ini menjadi hari yang sangat Istimewa dengan terselenggaranya peringatan hari alat bantu sedunia yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kabupaten Purworejo," ungkapnya.
Pusat Rehabilitasi YAKKUM sudah menginisiasi pembentukan kolaborasi kerja multisektor dengan adanya Kelompok Kerja Alat Bantu. “Kami sangat berharap nantinya kita memastikan bersama dan mendorong modelling system pemenuhan yang sudah dibangun ini," kata Aditya.
Komitmen pemerintah
Perwakilan kelompok kerja pemenuhan alat bantu Kabupaten Purworejo, Iman Tjiptadi, menjelaskan inovasi penyediaan alat bantu di Kabupaten Purworejo yang dimulai sejak 2022 dan 2023 menunjukkan komitmen pemerintah yang ditunjukkan dengan adanya SK Struktur Kelompok Kerja Alat Bantu.
“Satu desa satu alat bantu menjadi modelling dan inovasi kami dorong untuk pemaksimalan penggunaan dana desa bagi disabillitas. Standar harga akan dibuat dan membangun kerja sama dengan pihak yang relevan seperti apotik daerah. Sehingga hal tersebut akan betul-betul dapat mewujudkan mimpi satu desa satu alat bantu dengan mekanisme berbasis bukti,” ujarnya.
Direktorat Jenderal Pembanguan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sappe Mangirin Patuan Sirait, menyatakan konsep satu desa satu alat bantu sangat memungkinkan untuk dilaksanakan.
“Dana desa bisa digunakan untuk peningkatan kapasitas penyandang disabilitas dan masyarakat. Silakan menggunakan forum musyawarah desa sampai dengan review-nya. Mimpi ini masih sangat bisa terwujud tahun 2024 karena musyawarah desa baru akan dilaksanakan. Kita perlu memprovokasi untuk memastikan partisipasi dan penggunaan dana desa salah satunya untuk pemenuhan alat bantu,” kata dia.
Membentuk pokja
Didik Sugiyanto dari Jaringan Kawal Jawa Tengah Inklusi (Jangka Jati) sebagai penaggap dalam forum ini menyampaikan apresiasi kepada Pokja Pemenuhan Alat Bantu Kabupaten Purworejo sekaligus menyampaikan harapannya.
"Kami di tingkat Jateng belajar dari praktik baik Kabupaten Purworejo. Kami menginisiasi penyusunan dokumen peta jalan pemenuhan alat bantu penyandang disabilitas dan lansia agar pemenuhan alat bantu ini bisa lebih terstruktur dan terarah. Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam perencaan aksi nasional dan aksi daerah pemenuhan hak-hak disabilitas,” lanjutnya.
Dwi Rahayu Ningsih dari perwakilan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas menyatakan pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya menggeser proses berpikir implementasi kebijakan penyandang disabilitas.
Sebelumnya, implementasi kebijakan berupa bantuan atau asistensi, sekarang bergeser ke pemenuhan hak-haknya, layanan dasar kesehatan dan infrastruktur.
“Terutama pada sektor kesehatan, alat bantu yang perlu dipenuhi tidak hanya fisiknya tetapi juga fasilitas layanan. Perlu juga memastikan cakupan jaminan kesehatan bisa meng-cover penyandang disabilitas untuk pemenuhan alat bantu yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka,” ujar Dwi Rahayu. (*)
