HIPKI Gunungkidul Didorong Meningkatkan Koordinasi

KORANBERNAS.ID, GUNUNGKIDUL--Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Seluruh Indonesia (HIPKI) Gunungkidul, menggelar Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab). Kegiatan tersebut digelar Kamis (11/11/2021) di Rumah Makan Mbah Bagong, Wonosari, Gunungkidul. Kegiatan ini, membahas agenda HIPKI dari Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD HIPKI DIY sebelumnya.

“Kami melaksanakan Rakorcab ini sebagai kelanjutan dari Rakorda yang sudah dilaksanakan Oktober lalu,” ujar Ketua DPC HIPKI Gunungkidul Jumarni, Kamis (11/11/2021) siang.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pendidikan Non Formal Dikpora Gunungkidul Suheru, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) HIPKI DIY Anung Marganto, Penilik Kursus Sugito dan Yuniati bersama segenap jajaran Pengurus DPC HIPKI Gunungkidul.

Dalam Rakorcab, menurut Jumarni, pembicaraan lebih ke arah koordinasi dan konsolidasi DPC HIPKI kemudian kegiatan rencana kerja kepengurusan DPC HIPKI yang sejalan dengan perencanaan APBD Gunungkidul yang diperuntukkan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

“Rakorcab tersebut mengevaluasi program kerja DPC HIPKI Gunungkidul pada tahun 2021 dan bersama Dikpora Gunungkidul memberikan masukan perencanaan Program Kerja HIPKI Gunungkidul yang sinergis dengan Proker (Proker) dari Dikpora Gunungkidul,” sebutnya.

Kepala Seksi Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pendidikan Non Formal Dikpora Gunungkidul Suheru mengungkapkan, bahwa jajaran Dikpora Gunungkidul akan memberikan porsi APBD kepada LKP yang tergabung dalam DPC HIPKI Gunungkidul sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Dia juga tidak menampik Rakorcab itu juga membahas perencanaan APBD Gunungkidul yang ikut mendukung program pendidikan vokasi khususnya LKP. Pada APBD 2020 yang lalu, porsi untuk pengembangan LKP sangatlah kecil karena ada refocusing untuk penanganan Covid-19.

“Dikpora Gunungkidul terus berjuang maksimal untuk anggara LKP agar ditambah dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan LKP merupakan salah satu pendidikan vokasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat agar mendapatkan kompetensi sehingga terserap di dunia usaha dan industri,” tandasnya.

Ketua DPD HIPKI DIY Anung Marganto mengungkapkan, dirinya mengapresiasi Pemerintah Gunungkidul yang telah mau dan mampu mengakomodir kepentingan dari anggotanya yang sangat akomodatif di dalam setiap pembahasannya.

“Kami sangat bersyukur terhadap sinergitas antara Dikpora Gunungkidul dan DPC HIPKI Gunungkidul. Saya tekankan kepada seluruh LKP yang tergabung di HIPKI agar menyambut baik seluruh kegiatan yang ada di Dikpora Gunungkidul untuk disukseskan. Karena kesuksesan perencanaan kegiatan dari Dikpora tersebut bukan semata-mata untuk Dikpora, akan tetapi bagi kesejahteraan masyarakat Gunungkidul,”ungkap Anung Marganto.

Anung menegaskan bahwa saat ini LKP di bawah Direktorat Jendral Vokasi Kemdikbud RI akan tetapi sesuai dengan Undang-undang Sisdiknas kewenangan tetap pada Kabupaten/Kota. Seperti halnya SMK kewenangan masih pada pemerintah Provinsi.

“Pemerintah Kabupaten/Kota adalah yang berwenang untuk membina dan menganggarkan kegiatan LKP. Karena walaupun sekarang Dirjen Vokasi akan tetapi dalam UU No 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 4 secara tegas menyebutkan bahwa kursus satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Sedang di ayat (5) kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,”tegas Anung.

Lebih lanjut Anung Marganto berharap hubungan antara asosiasi dan pemerintah ini agar didorong berkolaborasi dengan dunia usaha dan industri agar kurikulumnya sesuai dengan yang dibutuhkan.

“Saat ini semangat kolaborasi sangatlah penting agar lulusan LKP kurikulumnya selaras dengan dunia usaha dan industri. Untuk itu bermitra dengan asosiasi profesi seperti Kadin sangatlah penting,”pungkas Anung Marganto.

Dirjen Vokasi, Wikan Sakarinto, secara terpisah kepada koranbernas.id mengungkapan, bahwa pihaknya sangat mengapresiasi pejuang pendidikan non-formal. Mereka ikut serta mencerdaskan anak bangsa di daerahnya masing–masing.

“Dirjen Vokasi siap bekerja sama serta memfasilitasi berbagai hal yang bisa dikerjasamakan,”ungkap Wikan Sakarinto. (*)