Hafidh Asrom Kumpulkan Pelaku Pariwisata di Jogja, Keluhan dan Curhatan Tumpah

KORANBERNAS.ID, SLEMAN—Tak lama setelah pelantikan, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Drs H A Hafidh Asrom MM, langsung menjalankan tugas dengan menjaring masukan dari dunia pariwisata di DIY. Penjaringan aspirasi dilakukan dengan menggelar kegiatan diskusi publik dan dengar pendapat dengan para pelaku pariwisata di DIY.

Diskusi publik dan dengar pendapat, menghadirkan perwakilan dari para pelaku usaha bidang kepariwisataan. Di antaranya ASITA, Forum komunikasi Desa Wisata di Sleman, GIPI, PHRI, BPPS, MASATA dan dinas-dinas terkait.

Hafidh mengatakan, Yogyakarta memiliki potensi besar dalam bidang pendidikan, pariwisata dan budaya. Maka sudah semestinya pemerintah daerah dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi memberikan atensi yang serius terhadap sektor ini.

“Hemat saya, salah satunya terkait dengan pengelolaan danais. Dana yang mencapai hampir 2 triliun, seharusnya mulai serius dialirkan untuk kepentingan 3 sektor ini. Terutama dalam rangka untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Jangan semata dialirkan untuk mendanai kegiatan fisik. Saya pernah menyampaikan ini kepada Bu Ratu Hemas. Dan beliau sepakat,” kata Hafidh, Jumat (12/1/2024).

Dalam diskusi tersebut para pelaku wisata menyampaikan usulan sampai keluhan yang terkait dengan dunia pariwisata di Daerah istimewa Yogyakarta. Menanggapi keluhan tersebut Hafidh Asrom mengemukakan kesiapannya menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan keluhan para pelaku pariwisata kepada pihak pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah.

Hafid mengakui bahwa perkembangan pembangunan fisik pariwisata di DIY semakin baik, namun harus diimbangi dengan penguatan SDM pariwisata yang profesional.

“Logikanya dana keistimewaan untuk bidang pariwisata bisa sepertiganya,” ujar Hafidh.

Dalam diskusi ini, terungkap bahwa sektor kepariwisataan di DIY masih banyak persoalan. Mulai dari keterbatasan SDM yang mumpuni, hingga pengelolaan paket-paket wisata yang dinilai sudah usang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan selera pasar.

Demikian pula terkait dengan keberadaan guide atau pemandu wisata. Menurut wakil dari HPI, guide yang ada di DIY jauh dari mencukupi, utamanya untuk mendampingi wisatawan dari Eropa dan China.

Sementara, untuk menambah jumlah bukan persoalan yang mudah. Perlu dukungan pemerintah, agar problem ini ke depan semakin membaik.

Persoalan lain yang mengemuka, di antaranya adalah tumpeng tindih kebijakan dari lintas institusi yang terkait dengan kepariwisataan. Sebagai contoh, pemerintah menetapkan Borobudur sebagai salah satu destinasi super prioritas. Harapannya, angka kunjungan ke Borobudur semakin meningkat.

Namun kenyataannya, di sisi lain pihak terkait justru memberlakukan aturan yang semakin membatasi jumlah wisatawan yang bisa naik ke candi, dan harga tiketnya semakin mahal.

“Perkembangan sektor pariwisata di DIY begitu cepat. Tapi SDM kita kurnag update. Kami terus terang khawatir, kalau tidak segera mendapat solusi, kita akan benar-benar kewalahan. Apalagi kalau ke depan YIA sudah benar-benar tumbuh, dengan penerbangan-penerbangan internasional yang makin banyak,” kata Roy Pardede selaku wakil HPI.

Wakil Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Erwan Widiarto yang dilibatkan sebagai pembicara mengemukakan, membicarakan tujuan utama Ripparda DIY menjadi destinasi terkemuka di Asia Tenggara, maka beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu membangun pariwisata Yogyakarta dengan konsep yang jelas, terstruktur dan terintegrasi sebagai satu kesatuan pariwisata DIY.

“Karena tujuanya menjadi destinasi wisata internasional, maka membangun pariwsata DIY berbasis international destination menjadi hal yang wajib baik SDM, pengelolaan, pelayanan dan pengembangan serta pemasaranya,” katanya. (*)