GPK Satu Komando, Capres Sepenuhnya Wewenang DPP PPP

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Kabah (GPK), Imam Fauzan, menyatakan akan memegang komitmen patuh terhadap keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait dengan calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pemilu 2024.

Sebagai organisasi sayap dari PPP, pihaknya akan memegang sikap tersebut sampai tingkat paling bawah. “Aspirasi kami jelas, menyerahkan sepenuhnya kepada DPP PPP. Siapa pun calon presiden yang akan diusung oleh DPP, kami sami’na wa atho’na. Sampai tingkat bawah, kami satu komando mendukung capres yang diusung oleh DPP,” tegasnya, Rabu (16/11/2022), pada konferensi pers di Kantor DPW PPP DIY, usai pertemuan.

Pada hari yang sama, berlangsung deklarasi Anies Baswedan Presiden 2024 yang diselenggarakan oleh Forum Ka’bah Membangun (FKM) dan Forum Ulama Membangun di Grand Pacific Hall Jalan Magelang Yogyakarta.

Didampingi Ketua DPW PPP DIY, Muhammad Yazid, lebih lanjut Imam Fauzan menegaskan GPK sama sekali tidak menghadiri acara tersebut serta tidak ada kaitannya.

“Kami tidak ada perintah untuk turun ke deklarasi di Pacific Jalan Magelang. Secara struktural tidak ada. DPP pun sama sekali tidak ada,” kata Imam Fauzan.

Menjawab pertanyaan di Sumatra sudah ada yang menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan, Imam Fauzan yang juga Ketua DPP PPP Sulawesi Selatan (Sulsel) ini menyatakan hal itu merupakan aspirasi. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPW PPP Sulsel, dirinya tidak bisa menjangkau wilayah lain.

“Kalau memang ada suara atau aspirasi dari tingkat grass root, itu murni sekadar aspirasi. Sepenuhnya kami serahkan keputusan itu ke DPP PPP. Itu hanya aspirasi. Masukan untuk DPP. Kami di Sulsel, sudah memberikan aspirasi capres, tetapi apapun keputusan DPP, kami mendukung,” kata dia.

Penegasan serupa disampaikan Muhammad Yazid. Gelaran acara deklarasi Anies Baswedan tidak ada hubungannya sama sekali dengan DPW PPP DIY. “Kita tegaskan DPW PPP DIY tidak ada hubungan dengan FKM. Sudah di luar area dan ranah kami,” ujarnya.

Suasana pertemuan antara Ketum GPK, Imam Fauzan, bersama  jajaran DPW PPP DIY. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Yazid mengakui, memang pada 31 Januari 2022 pihaknya pernah mengundang Anies Baswedan menghadiri Harlah & Muskerwil DPW PPP DIY dilanjutkan pelantikan pengurus DPC PP se-DIY di Gedung Jogja Expo Center (JEC). Kehadiran Anies Baswedan waktu itu disambut ribuan orang massa PPP DIY.

“Memang kami pernah mengundang, tapi ini (capres) adalah ranah DPP bukan ranah kami,” kata Yazid.

Seperti halnya DPW PPP  Sulsel, menurut Yazid, DPW PPP DIY hanya sebatas memiliki kewenangan mengusulkan capres yang akan diusung, melalui mekanisme forum resmi yang diselenggarakan oleh DPP. “Sulsel punya kewenangan mengusulkan, kami juga akan mengusulkan pada saat rapimnas,” ujarnya.

Yazid yang juga anggota DPRD DIY itu menyampaikan, sebagaimana DPW PPP Sulsel, secara struktural PPP DIY akan lebih berkonsentrasi pada pemilihan legislatif (pileg) mengingat pemilihan presiden (pilpres) merupakan ranah DPP.

"Ini sudah menjadi keputusan. Pada Rapimpwil kemarin, DPW PPP DIY berserta seluruh struktural, banom dan laskar-laskar, memutuskan untuk lebih berkonsentrasi pada pemenangan pemilu legislatif. Kontrak politik DPW adalah untuk kemenangan pemilu, tidak ada kontrak politik pemenangan pilpres,” kata dia. (*)