Genderang Perang Kaesang

DALAM acara Rakorda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Sabtu (25/7), Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep, melontarkan pernyataan sekaligus keinginannya untuk maju pada perhelatan Pemilu Legislatif (Pileg) 2029 dari Dapil Jateng V—lazim disebut sebagai Dapil Solo Raya. Pernyataan politik ini mungkin terbilang sederhana jika dilihat dari kacamata dinamika internal partai—bahwa ia seorang ketua umum dan merupakan suatu kelumrahan. Namun, ada beberapa hal yang membuat pernyataan ini tidak sederhana dan memiliki resonansi politik yang cukup kuat terhadap kekuatan politik lainnya.

Pertama adalah soal kemungkinan terjadinya gesekan keras antara PSI dan PDI-P yang selama ini mengklaim Jawa Tengah sebagai “kandang banteng”. Penetrasi politik yang dilakukan oleh PSI selama ini, baik pada perhelatan Pileg 2024 sebelumnya maupun setelahnya, memang ditekankan pada wilayah Jawa Tengah yang merupakan basis domisili Kaesang dan Jokowi—sosok kuat di belakang PSI. Penetrasi inilah yang dibaca PDI-P sebagai ancaman dan semakin tebal melalui pernyataan Kaesang untuk maju melalui Dapil Jateng V yang krusial secara politik.

Kedua adalah perihal makna strategis dari Dapil Jateng V. Pemilihan Dapil Jateng V—Solo, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali—oleh Kaesang sebagai “medan tempur” perebutan suara bukan tanpa musabab. Ia lahir, tumbuh, dan berkembang di Solo. Ia juga memiliki kredit politik yang besar sebagai legasi politik ayahnya yang mantan Walikota Solo dan Presiden Indonesia dua periode. Selain itu, yang menjadi lebih menarik adalah kemungkinannya untuk head to head dengan penguasa dapil tersebut dari PDI-P, yakni Puan Maharani, yang saat ini menduduki kursi di Senayan dengan perolehan sebesar 297.366 suara. Pertarungan ini ke depan akan sangat menarik, bukan saja perang antarindividu peserta Pemilu, tapi juga penahbisan siapa pemenang antara duel PSI vis a vis PDI-P di dapil tersebut.

Memecah Kejumudan Politik

Rasanya terlalu dini untuk menanggapi secara serius pernyataan suami Erina Sofia Gudono ini dengan membuat analisis politik atau peta jalan terkait rencana dan strategi politik ke depan yang akan digunakan. Kejauhan. Persoalan menariknya sebenarnya bukan di situ. Ada relasi yang kuat antara pernyataan tersebut dengan situasi politik nasional yang jumud belakangan ini. Dinamika politik nasional hari ini terlalu sentripetal dengan Presiden Prabowo sebagai magnet kekuasaan. Kekuasaan nyaris tanpa penantang, bahkan check and balances. PDI-P yang mengklaim sebagai partai penyeimbang juga belum kelihatan visi dan poin mana yang diseimbangkan. Sikap oposan yang dilakukan masih terkesan terlalu berhati-hati jika tak hendak disebut malu-malu.

Dalam konteks itu, pernyataan putera bungsu Jokowi ini menjadi lebih bergigi. Ia hadir sebagai sekuensi safari politik Jokowi untuk PSI yang sudah dijalankan sebelumnya. Sangat kentara intensi PSI untuk mendinamisir politik nasional yang cenderung beku dalam satu setengah tahun terakhir ini. Pernyataan politik untuk maju Pileg ini bukan saja bentuk aksentuasi nyaring Kaesang dan PSI yang hendak membuktikan nyali politiknya, tetapi dalam spektrum yang lebih besar juga menjadi alarm siaga bagi kekuatan politik lainnya untuk tidak lengah dalam menatap kontestasi elektoral ke depan. Setidaknya dalam skala paling minim, PDI-P menjadi partai politik pertama yang mendapat trigger dari PSI.

Pembelajaran 2019 dan 2024

Interpretasi lainnya yang layak untuk diseruakkan ke publik adalah terkait eksistensi dan pencapaian empirik PSI sendiri dalam beberapa perhelatan kontestasi elektoral. Partai yang didirikan sejak 16 November 2014 ini sudah mengarungi dua kali kompetisi elektoral, yakni pada 2019 dan 2024, namun dengan hasil yang kurang memuaskan—gagal memenuhi parliamentary threshold 4 persen. Pada 2019, PSI hanya memperoleh kurang lebih 2,6 juta suara atau sebesar 1,89 persen dari total suara sah nasional. Pada 2024, capaian suara terbilang lebih baik, yakni kurang lebih 4,2 juta suara atau 2,81 persen dari total suara sah nasional. Namun, progresivitas tersebut belum cukup memadai untuk menembus ambang batas suara di parlemen. PSI memang cukup terhibur beberapa fungsionarisnya duduk di pemerintahan pada posisi wamen sebagai bentuk kompensasi dari dukungan yang diberikan kepada pasangan Prabowo-Gibran pada 2024 lalu. Tapi, 2029 tentu menjadi perkara yang berbeda.

Belajar dari pengalaman kegagalan pada 2019 dan 2024, pernyataan Kaesang untuk maju pada Pileg 2029 ke depan dapat juga dibaca sebagai pemanasan politik bagi mesin elektoral sejak dini. Mengutip istilah yang kerap digunakan oleh Kaesang, PSI membutuhkan “jalan ninja” untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada yang menjadi penyebab kegagalan dalam dua kontestasi elektoral sebelumnya. Namun, ada satu hal yang perlu digarisbawahi dan juga diwaspadai, yakni potensi kenaikan ambang batas parlemen dalam revisi UU Pemilu. Jika dalam revisi ke depan yang potensial sarat muatan kepentingan partai politik yang sudah mapan hari ini ambang batas tersebut dinaikkan, maka rasa-rasanya upaya PSI harus lebih keras daripada sekadar pernyataan ketua umum untuk maju Pileg. **

Boy Anugerah,  S.I.P., M.Si., M.P.P.

Direktur Eksekutif Baturaja Project dan Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)