Ganjar Pranowo Diminta Siapkan Gedung Pemerintah Jadi Rumah Sakit Darurat Corona

KORANBERNAS.ID, SEMARANG -- Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto, meminta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bisa menyiapkan gedung milik pemerintah yang tidak terpakai untuk ruang perawatan darurat.

"Hal ini sebagai antisipasi secara serius penyebaran virus Corona atau Covid-19 di wilayah Jateng," kata Bambang dalam jumpa pers di Ruang Rapim DPRD Jateng, Rabu (18/3/2020).

Permintaan tersebut dimaksudkan agar tidak ada pasien yang diindikasikan menderita penyakit akibat virus Corona yang tidak tertampung di rumah sakit, mengingat pasien suspect Corona dan orang dalam pantauan jumlahnya terus meningkat.

“Gubernur sudah memberi fasilitas periksa gratis di tujuh rumah sakit pemerintah. Nah, untuk mengantisipasi banyaknya pasien suspect, saya minta jajaran Pemprov Jateng menyiapkan gedung gedung kosong milik pemerintah untuk rumah sakit darurat Corona,” lanjutnya.

Politisi yang akrab disapa Bambang Krebo ini menjelaskan, selain menyiapkan gedung yang difungsikan sebagai rumah sakit darurat, sudah barang tentu harus dipersiapkan pula sarana prasarana kesehatan yang lain dan tenaga medisnya.

“Fasilitas ruang isolasi di rumah sakit yang ada kan sangat terbatas. Kalau pasien yang harus diisolasi jumlahnya banyak dan tidak tertampung di rumah sakit, kan bisa ditangani di rumah sakit darurat ini,” tegasnya.

Ditanya soal anggaran yang akan digunakan untuk mendukung hal itu, Bambang Krebo menjelaskan saat ini tim anggaran Pemprov sedang menyusun kebutuhan anggaran penanganan Corona dan pihaknya menunggu usulan dan akan segera melakukan mendahului perubahan.

“Ini situasi darurat, kami siap mengalokasikan anggaran dengan skema mendahului perubahan,” katanya.

Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan anggaran dalam menangani imbas Corona ini, Sekretariat DPRD Jateng juga melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas, workshop dan bimbingan teknis. Anggaran kegiatan yang dirasionalisasi tersebut nantinya akan dikumpulkan dengan anggaran OPD lain yang juga dipangkas untuk penanganan darurat Corona di Jawa Tengah.

“Mulai hari ini sampai 31 Maret semua kegiatan kunjungan kerja, workshop dan bintek, kami tiadakan untuk fokus penanganan Corona,” tegasnya.

Selama tidak ada kunjungan kerja, anggota DPRD Jawa Tengah ditugaskan untuk melakukan pemantauan Daerah Pemilihan (Dapil), terutama dalam penanganan virus Corona di Dapil dimaksud. Misalnya, bagaimana persiapan yang dilakukan rumah sakit, kesiapan fasilitas kesehatan, ruang isolasi dan tenaga medis serta ambulannya. (eru)