Di Bawah Tujuh Persen, Target Penurunan Angka Kemiskinan di Sleman Tahun 2023
Nila Hastuti 
KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Wakil Bupati (Wabup) Sleman, Danang Maharsa, mengatakan Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini terus berupaya mengentaskan kemiskinan. Ditargetkan angka kemiskinan ada penurunan minimal satu persen setiap tahun.
Danang menyebut tahun 2022 angka kemiskinan Sleman turun hampir satu persen, dari 8,64 persen menjadi 7,8 persen. Untuk itu, tahun 2023 dia menargetkan angka kemiskinan Sleman di bawah 7 persen.
"Kemiskinan di Sleman pascapandemi menurun. Kalau kita kenceng (menurunkan kemiskinan) di bawah 7 persen (target 2023). Karena miskin gak mungkin zero (nol) di mana pun ada, tapi target setiap tahun minimal 1 persen harus turun," kata Danang, Sabtu (8/4/2023).
Menurut dia, meningkatnya pertumbuhan ekonomi pascapandemi pada semua sektor membuat kesejahteraan masyarakat ikut membaik. Adanya industri yang tumbuh di Sleman juga diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan kemiskinan.
"Pertumbuhan ekonomi pascapandemi di semua sektor sudah berjalan. Tentu, pendapatan masyarakat juga sudah ada. Harapannya juga dengan adanya industri di Sleman bisa menurunkan persentase kemiskinan, dengan menyerap tenaga kerja," katanya.
Untuk penanganan kemiskinan di Sleman, pihaknya melakukan pemetaan dari masing-masing wilayah. Sebab faktor penyebab kemiskinan pada masing-masing wilayah berbeda.
Dengan pemetaan yang tepat, maka program yang bakal diberikan lebih tepat sasaran dan efektif.
"Mapping terkait kemiskinan di wilayah masing-masing, karena penyebab kemiskinannya beda-beda. Sehingga program bisa efektif dan tepat sasaran. Misalnya suatu daerah yang dulu wilayahnya tidak bisa dikelola, sekarang masyarakatnya mengelola obyek wisata baru sehingga ekonomi meningkat," kata Danang.
Selain itu, langkah memutuskan mata rantai kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sleman juga telah dimulai dengan melakukan pendataan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Dari pendataan tersebut berguna untuk memetakan jenjang kemiskinan di masing-masing daerah. (*)
