Demokrat dan PAN Kompak Tolak Kenaikan BBM

KORANBERNAS.ID,BANTUL -- DPC Partai Demokrat Kabupaten Bantul dan DPD PAN Bantul  kompak menolak rencana pemerintah mencabut subsidi untuk BBM atau dalam artian harga BBM akan naik dalam waktu dekat ini. Dihubungi koranbernas.id secara terpisah  Edy Prabowo SE, Bendahara DPC Partai Demokrat  Bantul dan Wildan Nafis Ketua DPD PAN Bantul menilai jika  kenaikan saat ini adalah  waktu yang tidak tepat. Sebab masyarakat, UMKM dan dunia usaha baru mulai bangkit pasca hantaman pandemi Covid-19 selama 2 tahun lebih.

“Rencana pemerintah untuk menaikan BBM bersubsidi adalah langkah tidak tepat dan pasti memberatkan masyarakat ataupun dunia usaha. Mengingat saat ini masyarakat ataupun juga sektor usaha  baru mulai menggeliat. Kami minta rencana menaikan BBM  hendaknya dibatalkan, karena timing yang tidak tepat,” kata Edy, Jumat (2/9/2022).

Partai Demokrat menolak rencana kenaikan BBM tersebut. Penolakan dilakukan kompak mulai Partai Demokrat pusat hingga  Partai Demokrat di daerah. Semua kompak garis lurus satu suara. 

“Penolakan akan disuarakan melalui media massa ataupun melalui wakil rakyat yang duduk di DPR RI,”katanya. Kendati menolak, namun Partai Demokrat  belum ada rencana untuk menggelar aksi damai menolak rencana kenaikan BBM tersebut.

Sementara Wildan Nafis mengatakan pemerintah perlu meninjau ulang dan menunda kenaikan BBM khususnya pertalite. Sebab waktunya sangat tidak tepat jika BBM dinaipkan sekarang.

"Saat ini masyarakat dan dunia usaha baru bribik-bribik setelah 2 tahun lebih tidak berdaya,” katanya.

Alasan besarnya anggaran subsidi, menurut Wildan semestinya bisa diatasi. Pemerintah bisa menunda anggaran yang terkait infrastruktur yang nilainya besar dan bukan sesuatu  hal yang mendesak. Misalnya soal proyek Ibu Kota Negara (IKN)  bisa ditunda terlebih dahulu dan anggaranya untuk kepentingan masyarakat terlebih dahulu,.

“Pemerintah semestinya fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat, UMKM dan sektor industri. Jika  semua sudah stabil, barulah dipikirkan untuk menaikan BBM bersubsidi tadi. Karena jika kenaikan dilakukan sekarang,  dampaknya akan sangat banyak. Seperti bahan pangan mahal,sektor industri dan UMKM akan tergoncang yang bisa berujung pada nasib tenaga kerja. Jadi PAN Bantul menilai kenaikan tidak pas dilakukan sekarang,” tandasnya.

Sebelumnya Menteri Koordiator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal jika  kemungkinan Presiden akan mengumumkan mengenai kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. Menurut pemerintah, harga BBM subsidi telah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun.(*)