Data Dinkes DIY, 6.377 Warga Mengidap HIV

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Kasus HIV (Human Immunodeficiency Virus) di DIY pascapandemi Covid-19 mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY, pada 2022 kasus kumulatif dari 1993 hingga September 2022 tercatat 6.377 penderita HIV/AIDS. 

"Dan pada 2004 penderita di antaranya masuk dalam kategori AIDS," ujar Setyarini Hestu Lestari, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2) Dinkes DIY, Selasa (14/03/2023).

Menurut Rini, selama masa pandemi, penemuan kasus HIV mengalami penurunan seiring menurunnya cakupan tes HIV. Hal ini terjadi karena pendampingan pasien juga mengalami keterbatasan.

Pada 2022, capaian sudah mulai meningkat kembali. Kasus HIV/AIDS berdasarkan domisili terbanyak di Kabupaten Sleman diikuti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

"Penemuan kasus HIV  dilakukan di seluruh Puskesmas, rumah sakit dan klinik swasta sebanyak 176 faskes," jelasnya.

Untuk menangani temuan tersebut, lanjut Rini, Dinkes melakukan pengobatan pasien HIV di  92 layanan (PDP) baik Puskesmas dan rumah sakit di DIY. Pendampingan pasien oleh kelompok pendukung sebaya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota juga dilakukan.

Jalur penularan HIV bervariasi, bisa terjadi pada kaum heteroseksual, homoseksual, pengguna narkoba suntik, transfusi darah, penularan ibu ke bayinya.

"Perlu dilakukan pencegahan, deteksi dini dan promosi kesehatan untuk mencegah perluasan penyakit HIV AIDS. Untuk ASN dapat dikembangkan sistem deteksi dini dan dikaitkan dengan kesehatan kerja," paparnya.

Rini menambahkan, pada  2023 ini Dinkes meluncurkan program yang mendukung penanganan kasus HIV/AIDS. Di antaranya meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas faskes layanan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penyediaan logistik dan supervisi monitoring evaluasi program.

"Program penanggulangan HIV ini sangat dibutuhkan dukungan dari luar sektor kesehatan seperti sektor sosial, pendidikan, keagamaan, kependudukan,  pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga, desa dan kader kesehatan di desa, sektor swasta dan lain sebagainya," ungkapnya.

Anggota Komisi D DPRD DIY, Imam Priyono,  meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan dan edukasi akan risiko HIV/AIDS. (*)