Dari Puri Mataram Aliansi Perempuan Sleman Menggulirkan Petisi Menolak Diskriminasi
Perempuan memiliki kontribusi dan kapasitas yang setara dengan laki-laki dalam membangun bangsa dan daerah.
--- 
KORANBERNAS.ID, SLEMAN – Tidak kurang 100-an perempuan tergabung dalam Aliansi Perempuan Sleman berkumpul di Puri Mataram, Senin (21/10/2024) sore. Selain menyampaikan pernyataan sikap, dari destinasi wisata itu mereka menggulirkan petisi menolak diskriminasi.
Salah seorang anggota aliansi, Tutiana, kepada wartawan menyatakan dirinya mewakili rekan-rekannya melihat kampanye Pilkada Sleman ada kecenderungan mengarah pada diskriminasi gender.
“Aliansi Perempuan Sleman bersama masyarakat yang peduli terhadap kesetaraan dan keadilan gender menyatakan keberatan dan protes keras terhadap kampanye politik yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan,” ungkapnya.
Sebagaimana tertulis dalam pernyataan sikap maupun isi petisi perempuan Sleman untuk hak kesetaraan gender, lebih lanjut Tutiana menyatakan Aliansi Perempuan Sleman menilai ada upaya mendiskreditkan dan merendahkan kemampuan perempuan untuk memimpin.
Prinsip kesetaraan
Selain bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan demokrasi, menurut dia, dari aspek regulasi juga bertentangan dengan landasan hukum yaitu UUD RI 1945 Pasal 27 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) huruf c, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (3), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.
Selain itu, juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang digantikan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 69.
“Kami mengajak masyarakat Sleman dan seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung petisi ini sebagai bentuk solidaritas dan komitmen kita untuk memajukan demokrasi yang inklusif dan menghormati kesetaraan gender. Kita bersama menolak segala bentuk diskriminasi dan memastikan bahwa pemilu berjalan adil bagi semua,” kata Tutiana.
Menurut dia, perempuan memiliki kontribusi dan kapasitas yang setara dengan laki-laki dalam membangun bangsa dan daerah. Setiap usaha yang membatasi peran perempuan dalam politik adalah bentuk diskriminasi yang tidak dapat diterima.
“Tidak ada tempat untuk diskriminasi berbasis gender dalam demokrasi kita. Kami menuntut kampanye politik yang sehat, bersih dan adil bagi semua warga negara tanpa pengecualian,” tandasnya. (*)
