Bawaslu Bantul Ajak Ormas Perempuan Ikut Mengawasi Pilkada
Parpol berusaha mengeruk suara perempuan dan menjadikan sebagai bagian dari politik.
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, BANTUL – Pengawasan merupakan bagian dari upaya mewujudkan transparansi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Komitmen itu dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul dengan mengajak ormas perempuan ikut berperan mengawasi setiap tahapan pesta demokrasi.
Melalui gelaran sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu dengan tema kuatkan keterlibatan ormas perempuan pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Kabupaten Bantul 2024, Kamis (3/10/2024) di Hotel Ros-In Jalan Ringroad Selatan Druwo Bangunharjo Sewon, Bawaslu Bantul mengundang ratusan peserta.
Pada acara yang dibuka Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho M IP dan berlangsung pagi hingga sore itu, peserta terdiri dari unsur PD Aisyiyah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, PC Muslimat NU Kabupaten Bantul dan TP PKK Kabupaten Bantul.
Tampak hadir, Umi Illiyina MH selaku Kordiv pencegahan, partisipasi masyarakat dan Humas Bawaslu DIY, Ari Sukowati (Kordiv hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Bantul), Sri Hartati SH (Kordiv SDM Organisasi dan Diklat Kabupaten Bantul) serta Dewi Nur Khasanah MA (Kordiv pencegahan, partisipasi masyarakat dan Humas Bawaslu Bantul).
Peserta sosialisasi yang diselenggarakan Bawaslu Bantul. (istimewa)
Tampil sebagai narasumber Wasingatu Zakiah MA (aktivis perempuan), Ane Permatasari MA (Dosen Ilmu Pemerintahan UMY).
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul Romdhiatun M Eng mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini sesuai dengan amanah Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
"Bawaslu perlu melibatkan beberapa komunitas masyarakat untuk program pengawasan partisipatif melalui edukasi dan sosialisasi. Harapannya mereka dapat berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Di antaranya adalah keterlibatan ormas perempuan," katanya.
Dia berharap acara ini bisa menguatkan keterlibatan ormas perempuan dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah 2024.
Masa kampanye
Didik Joko Nugroho menyampaikan saat ini memasuki hari kesembilan masa kampanye Pilkada Bantul 2024. Pengawasan merupakan tugas Bawaslu. "Hari ini kita mengundang ormas perempuan secara khusus karena perempuan merupakan pemilih paling banyak. Daftar Pemilih Tetap (DPT) kita ada 745.992 dan perempuan 380.535 sedangkan yang laki-laki 365.000. Maka peran anggota ormas perempuan ini sangatlah penting dan dominan," kata Didik.
Ormas perempuan punya jejaring yang membumi dengan kepengurusan dari atas sampai bawah. Hal ini sangat menarik.
“Setelah kegiatan ini, kami berharap ibu-ibu bermitra dengan pengawas di kalurahan dan Bawaslu. Jumlah pengawas kita sangat terbatas, maka peran serta masyarakat diperlukan termasuk dari ormas perempuan. Harapannya ibu-ibu dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar tercipta pilkada yang berintegritas," kata Didik.
Sedangkan Wasingatu Zakiah mengatakan saat ini parpol berusaha mengeruk suara perempuan dan menjadikan perempuan sebagai bagian dari politik.
Solusi terbaik
"Kita sebagai perempuan dapat berpartisipasi di antaranya kontrol terhadap paslon. Kita harus memilih yang dapat memberikan solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Bukan karena politik uang,” jelasnya.
Caranya bagaimana? “Kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada paslon terkait persoalan di masyarakat dan kita lihat seperti apa cara yang akan dilakukan untuk menyelesaikan. Dari situ kita bisa melihat sudut pandang, cara penguasaan dan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan sosial dari warga yang akan dipimpinnya. Dan barulah bisa menentukan pilihan," katanya.
Ane Permatasari menambahkan suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu saja, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama termasuk ormas perempuan.
"Peran perempuan sangat penting, kita perlu bersama-sama mengawal pilkada dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan RI. Kondisi kepekaan serta kesiapsiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi indikasi kemungkinan timbulnya konflik sangat diperlukan," katanya.
Dia mengajak peserta bersikap kritis serta berkomitmen saling menjalankan tugas dan peran masing-masing serta menjalin koordinasi dan bersinergi. Dengan mengurangi potensi konflik akan terwujud Bantul yang aman dan tenteram. (*)
