Banyak Suami Terkena PHK, Ini Jawaban Ketua Kaukus Perempuan Parlemen

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Pertumbuhan ekonomi DIY minus 2,69 persen pada akhir 2020 mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Di lingkup terkecil keluarga, banyak suami terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagian lagi dirumahkan.

Menjawab realita itu, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DIY, Rany Widayati, menyatakan perlu ada upaya penguatan keluarga. “Sebab yang paling terdampak adalah perempuan,” ucapnya.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di DIY selama pandemi menyentuh angka 12,80 persen di atas rata-rata nasional 10,19 persen. Dikhawatirkan kemiskinan berwajah perempuan akan semakin kentara.

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD DIY ini menyatakan gelombang PHK rupanya turut mempengaruhi proses belajar mengajar anak-anak yang mengikuti pembelajaran jarak jauh. Lagi-lagi, beban kaum hawa bertambah. “Muncul permasalahan baru dengan banyaknya kekerasan yang dialami perempuan dan anak,” kata dia.

Sehubungan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional, Kamis (8/3/2021), menurut Rany, Kaukus Perempuan Parlemen sebagai wadah perempuan anggota legislatif memiliki peran strategis memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak serta kelompok rentan marginal.

Peran tersebut dapat diwujudkan melalui upaya-upaya pengawalan alokasi anggaran, pembuatan kebijakan maupun pengawasan yang lebih ramah dan sensitif terhadap perempuan dan anak.

“Kiprah dan peran perempuan legislatif sangat penting agar kepentingan perempuan dan anak tidak terabaikan,” ucapnya.

Diakui, 30 persen keterwakilan perempuan pada lembaga pengambil kebijakan sebagaimana amanat undang-undang masih jauh dari harapan. Hal itu menunjukkan kurangnya pendidikan politik bagi masyarakat khususnya perempuan. Mestinya parpol mampu mengikis maraknya pragmatisme maupun vote buying.

Memang, menurut dia, butuh kesadaran perempuan itu sendiri. Selain itu, juga perlu dukungan dari masyarakat agar semakin banyak perempuan berpartisipasi di dalam dunia politik praktis.

 “Saya yakin apabila semua ini dilakukan secara simultan jumlah perempuan anggota legislatif semakin bertambah. Pelan tapi pasti keberadaan mereka mewarnai kebijakan-kebijakan yang berkeadilan gender,” tambahnya.

Di sinilah peran KPP mengawal proses terbentuknya perda tentang PUG (Pengarusutamaan Gender) maupun RAD (Rencana Aksi Daerah) PUG di DIY.

Melalui program pendampingan diharapkan ada penguatan keluarga. Wujudnya antara lain pelatihan budidaya tanaman, ikan dan makanan olahan. Dengan sinergi, gotong royong dan saling menguatkan, dia optimistis ada jalan keluar dari keterpurukan perekonomian.

“Harapan saya ke depan semakin banyak perempuan masuk lembaga-lembaga pengambil keputusan. Saya yakin semakin banyak perempuan berpartisipasi dalam dunia politik, negara semakin maju dan keluarga semakin sejahtera,” ujar anggota Komisi D itu.

Sebelumnya, pada Kamis (5/3/2021), pengurus KPP DIY mengadakan seminar dengan narasumber Badikenita Br Sitepu selaku Presidium KPP RI serta Ketua Pusat Studi Gender UII, Trias Setiawati.

Rangkaian seminar bertema Perempuan dan Politik dalam Masa Pandemi yang berlangsung di DPRD DIY itu menjadi bagian dari acara Pelantikan KPP DIY dan KPP Kabupaten/Kota se-DIY.

Badikenita menjelaskan peran perempuan saat pandemi jauh lebih berat. Seorang ibu tidak hanya mengajari dan mendampingi kegiatan belajar anak di rumah tetapi juga memastikan keluarga aman dan nyaman. Tak hanya itu, mereka juga membantu suami menopang perekonomian keluarga.

“PHK di hotel sudah banyak sekali, otomatis ekonomi pekerjanya terganggu. Di Bali saja okupansi 98 persen menjadi nol persen bahkan minus sejak pandemi,” ujarnya mencontohkan.

Saat pandemi tingkat stres dan kecemasan perempuan lebih besar mencapai 57 persen, sedangkan laki-laki 48 persen.

Sedangkan Trias Setiawati menyatakan, perempuan pemimpin di dunia politik tidak sedikit yang meraih prestasi. Meski banyak menghadapi tantangan namun mereka telah berperan besar melalui bidangnya. (*)