APBD DIY Drop, Bansos Covid-19 Mungkin Hanya Tiga Kali

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA –  Pandemi virus Corona atau Covid-19 yang belum bisa diperkirakan kapan selesai mengakibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY drop. Kemungkinan besar, bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19 di provinsi ini hanya diberikan tiga kali saja.

Ini terungkap saat berlangsung diskusi Sambung Rasa Pimpinan DPRD DIY bersama Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, Sabtu (11/7/2020), di Coffe and Resto Taru Martani Yogyakarta.

Acara bertema Bansos dan Recovery Ekonomi dalam Perspektif Sosial Budaya kali ini dihadiri Peneliti Sosial Budaya Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik, Ardiyanto, serta  Apriyanto dari Jercovid.

“Bansos ibarat buah simalakama. DIY hanya merencanakan tiga bulan. Setelah itu kayaknya kita nggak bisa ngasih lagi karena kemampuan keuangan daerah. Kita tahu, untuk keperluan recovery kemampuan keuangan daerah drop,” ungkap  Huda Tri Yudiana.

Kemungkinan besar APBD DIY 2021 juga drop. Pemasukan berkurang mungkin sampai 40 persen. “Jarang sekali APBD berkurang. Biasanya naik sepuluh persen. Begitu rumusnya,” kata dia.

Kesulitan dana juga mempengaruhi target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) DIY yang akan diubah mengingat indikatornya berubah ditandai angka pengangguran dan ketimpangan naik.

Artinya, kata Huda, hampir dipastikan keuangan dan layanan pemerintah berkurang. “Apa yang bisa kita lakukan? Penderitaan ini, dalam tanda petik, kita tidak tahu kapan berakhir,” kata dia.

Diakui, hampir semua pemda tidak siap menghadapi pandemi. Langkah-langkah Pemda DIY pun sejak awal pandemi sampai menjelang berakhirnya masa tanggap darurat akhir Juli 2020 terkesan improvisasi.

Khusus untuk recovery, Huda menekankan Pemda DIY perlu menyiapkan langkah-langkah yang pasti dan tepat. Ketahanan ekonomi dan kesehatan harus diseimbangkan supaya pergerakan perekonomian tetap berjalan. “Selepas dari tanggap darurat, bagaimana kita menggeliatkan ekonomi. Itu yang jadi PR (Pekerjaan Rumah),” ungkapnya.

Mengacu data Bank Indonesia (BI) ekonomi DIY saat ini minus karena tidak ada wisatawan. 70 persen UMKM off. Sektor konstruksi off. Satu-satunya harapan adalah rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta-Semarang dan Yogyakarta Solo.

Persoalannya, program recovery ekonomi jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Proyek tol harus mampu menyerap tenaga kerja maupun material dari Provinsi DIY.

Beruntung, kata Huda, masyarakat DIY dikenal suka saling menolong. Peran serta masyarakat ternyata efektif bahkan mampu menggantikan bansos itu sendiri.

“Masyarakat tidak ada yang menyuruh. Bukan pemerintah yang nyuruh. Mereka berinisiatif sendiri. Membangkitkan ekonomi dalam skala besar perlu dorongan masyarakat,” kata anggota dewan asal Sleman ini.

Sepakat dengan Huda, Ardiyanto menyatakan gerakan sosial saling membantu pada masyarakat DIY masih kuat. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) keguyuban masyarakat di provinsi ini tertinggi se-Indonesia. Persoalannya, belum terlihat keseriuasan Pemda DIY memberikan penguatan.

“Kita lihat, upaya pemerintah memberikan bansos secara umum menggunakan skema masyarakat miskin dan terdampak pandemi agar bisa melanjutkan kehidupan. Tetapi ada problem data. Semua warga merasa punya hak dapat bansos. Ini problematik,” jelasnya.

Berkaca dari recovery gempa bumi 27 Mei 2006 dan erupsi Gunung Merapi 2010, Ardiyanto khawatir tingkat keguyuban masyarakat DIY pudar karena tidak ada kepastian.

“Yang dialami masyarakat DIY sekarang lebih berat. Dampak ekonomi akibat gempa bumi 2006 dan erupsi Merapi 2010 dalam jangka waktu tertentu bisa teratasi. Begitu gempa selesai, begitu erupsi Merapi selesai, recovery selesai,” jelasnya.

Tetapi pandemi Covid-19 berbeda. Dampaknya sangat luas.  Semua merasakan. Para ahli tidak bisa menentukan kapan pandemi berakhir. “Kita belum mengetahui kapan puncak kurva Covid-19 dilampaui karena setiap hari ada rekor baru,” paparnya.

Apriyanto dari Jercovid menambahkan, DIY yang meraih penghargaan internasional karena keberhasilan dan kecepatan recovery pascagempa 2006, mestinya menjadi dasar pertimbangan recovery usai pandemi Covid-19.

Menurut dia, bansos hakikatnya bukan bantuan melainkan kewajiban negara kepada rakyat. “Jangan seolah-olah rakyat mencari bantuan ke negara. Negara wajib memberi bantuan ke rakyatnya,” kata dia.

Sebagai gambaran, bansos Covid-19 di DIY total Rp 513,1 miiar sudah didistribusikan berasal dari APBD DIY sebesar Rp 203 miliar, APBN sejumlah Rp 144 miliar dan APBD kabupaten/kota senilai Rp 165 miliar. (sol)