Anggota DPD RI Gus Hilmy Menerima Keluhan Sulitnya Mengambil Jenazah dari Rumah Sakit

Anggota DPD RI Gus Hilmy Menerima Keluhan Sulitnya Mengambil Jenazah dari Rumah Sakit

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA --  Peningkatan kasus positif akibat Covid-19 belum mampu diturunkan secara signifikan. Penanganan pasien meninggal pun seringkali tampak kewalahan sehingga tidak lagi peduli prosedur pemulasaraan yang baik dan tepat. Hal ini memicu berbagai gejolak di masyarakat.

Beberapa warga yang mengalami kasus tidak mengenakkan itu menyampaikan keluhannya kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI DIY, Hilmy Muhammad.

Mereka kesulitan bahkan tidak bisa mengambil jenazah keluarganya untuk diurus sendiri padahal hasil swab negatif. Selain itu, mereka juga meragukan pemulasaraan jenazah di rumah sakit yang kurang memperhatikan prosedur dari perspektif syar’i.

“Keresahan ini harus kita jawab. MUI dan NU sudah membuat prosedur pemulasaraan jenazah, tetapi seringkali tidak dilaksanakan secara benar. Alasannya adalah darurat dan banyaknya jenazah yang harus diurus. Darurat itu kan karena keterbatasan SDM, yang semestinya bisa ditambahkan dengan tenaga relawan. Bukan dengan pemangkasan prosedurnya. Inilah peran penting tim Husnul Khotimah ini,” tegasnya.

Pada acara ToT Relawan Pemulasaraan Jenazah yang diadakan Lembaga Layanan Sosial “Husnul Khotimah” NU DIY di Gedung PWNU DIY, Rabu (4/8/2021), pria yang akrab disapa Gus Hilmy ini menyatakan kebutuhan terhadap relawan pemulasaraan jenazah tidak bisa ditunda.

Alasannya, kasus meninggal belakangan ini sudah sampai puluhan, bahkan ratusan setiap hari. Sebagian kasus justru menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

“Banyaknya penolakan soal pemulasaraan yang terjadi di daerah-daerah, mengharuskan pendekatan ala santri. Kita ingin pendekatan penanganan jenazah ini tidak hanya perspektif kesehatan semata, tapi juga berperspektif agama dan budaya,” katanya.

Di tingkat pusat, Gus Hilmy juga sudah menyampaikan teguran kepada Kementerian Agama atas perlakuan rumah sakit kepada jenazah.

“Sejauh mana pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama terhadap prosedur pemulasaraan jenazah yang telah ditetapkan oleh MUI di rumah sakit-rumah sakit yang menangani jenazah Covid? Sayangnya tidak ada pengawasan itu. Kalau tidak bisa menangani sendiri, pemerintah semestinya menginisiasi dan mengajak kerja sama dengan berbagai lembaga yang kompeten. Jangan justru merasa mampu menangani sendiri padahal kewalahan. Hari ini membuktikan itu,” tegas Gus Hilmy.

Syahroini selaku ketua panitia sekaligus ketua Lembaga Layanan Sosial Khusnul Khotimah menyatakan penyelenggaraan ToT ini merupakan upaya membuat payung hukum untuk relawan NU yang tersebar di beberapa lembaga dan daerah.

“Peserta dari berbagai daerah di Yogyakarta. Jadi kita sudah punya relawan di 4 kabupaten dan 1 kota. Secara SDM kita sudah terpenuhi sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa segera ditangani oleh relawan terdekat,” katanya.

Adapun narasumber adalah KH Hasan Abdullah (Katib Syuriah PWNU DIY) dr Beta Ahlam Gizela Sp F DFM (Spesialis Forensik  Fakultas Kedokteran UGM) dan Indrayanto dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY. (*)