Ada 16 Kalurahan Berkarakter Pancasila

KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman mengadakan kegiatan Seminar Instrumen Pengukuran Indeks Kalurahan Berkarakter Pancasila, Kamis (15/12/2022), di Aula Lantai III Setda Kabupaten Sleman.

“Tujuan diadakan kegiatan ini untuk terpahaminya Instrumen Pengukuran Indeks Kalurahan Berkarakter Pancasila, serta meningkatkan pengarusutamaan kebijakan pro-Pancasila di tingkat kalurahan,” ujar Indra Darmawan, Sekretaris Badan Kesbangpol Sleman.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, Jazim Sumirat, menyampaikan kegiatan ini merupakan rangkaian upaya proses revitalisasi dan aktualisasi nilai–nilai Pancasila di masyarakat melalui pembentukan Kalurahan Berkarakter Pancasila.

"Kita sepakat bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan simpul pemersatu keberagaman bangsa Indonesia yang harus terus kita jaga. Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama mengelola keberagaman menjadi sebuah kekuatan bangsa,” kata dia.

Namun demikian, selain adanya tantangan internal berupa keberagaman bangsa, juga tantangan eksternal seperti derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi digital.

Menurut Jazim, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan secara masif mulai dari entitas pemerintah yang paling kecil seperti kalurahan.

"Saat ini Pemkab Sleman memiliki 16 Kalurahan Berkarakter Pancasila. Kami berharap atas dukungan berbagai pihak secara bertahap jumlah ini meningkat, sehingga seluruh kalurahan dapat menjadi Kalurahan Berkarakter Pancasila," kata Jazim.

Untuk melihat seperti apa pelaksanaan kegiatan ini dalam merevitalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat maka perlu ada instrumen evaluasi pelaksanaan Kalurahan Berkarakter Pancasila.

"Kami menyadari, peningkatan kualitas tidak mudah. Saya berharap dengan adanya instrumen indeks Kalurahan Berkarakter Pancasila yang komprehensif maka pelaksanaan Kalurahan Berkarakter Pancasila dapat terlaksana secara terukur dan terstandar," jelas Jazim.

Mustofa Lidinillah sebagai Tenaga Ahli Peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan indeks yang disusun dengan baik akan menjadi peta penting bagi pembuat kebijakan untuk membandingkan antara suatu daerah dengan daerah lain.

Pengukuran ini sebagai bahan penting evaluasi apakah interaksi antara pemerintah desa/kalurahan dengan warga telah didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Adapun tiga  kalurahan yang dilakukan sampling yakni Margodadi, Tridadi dan Madurejo. (*)