Penolakan Tambang Pasir dengan Alat Berat Meluas

Penolakan Tambang Pasir dengan Alat Berat Meluas

KORANBERNAS.ID--Aksi penolakan warga dari sejumlah pedukuhan di Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo Klaten, terhadap rencana aktivitas penambangan galian C menggunakan alat berat (excavator) semakin gencar dan meluas. Bahkan warga yang menolak, juga menyesalkan adanya oknum mantan politisi yang datang ke wilayah mereka dengan tujuan minta dukungan atas kelancaran rencana tersebut.

Saat ditemui di Dusun Pijenan dan Dusun Plalangan Rabu (4/12/2019) pagi, sejumlah warga menceritakan, puluhan spanduk penolakan atas rencana penambangan galian C menggunakan alat berat dipasang serentak di sejumlah titik pada Selasa (3/12/2019) sore.

Namun oleh sekelompok orang, beberapa spanduk itu sempat dicopot sehingga menimbulkan situasi sedikit memanas. Beruntung kejadian itu tidak sampai menyulut amarah warga yang memasang.

Spanduk-spanduk itu paling banyak dipasang di pinggir jalan dari Dusun Pijenan menuju Dam Kali Woro. Kawasan itu merupakan perkebunan tanpa rumah warga. Namun daerah itu juga jalan alternatif truk muatan galian C dari arah Desa Sapen menuju Desa Sukorini.

Selain itu, spanduk juga banyak dipasang di Dusun Brangkali dan Plalangan. Warga tetap pada pendirian awal, yakni menolak hadirnya rencana penambangan galian C menggunakan alat berat.

“Komitmen kami sudah jelas. Menolak adanya penambangan galian C dengan alat berat. Sebab sudah ada pengalaman lingkungan di sini menjadi rusak karena ditambang. Dulu di sekitar sini sawah semua dan banyak air. Tapi setelah digali dan ditambang, justru tidak bisa ditanami lagi,” tegas warga.

Warga juga menyesalkan kehadiran oknum mantan politisi di Desa Sukorini yang dicurigai memiliki kepentingan terhadap rencana penambangan itu.

Saat ditanya siapa mantan politisi itu dan apa tujuannya hadir di Sukorini, sejumlah warga menyebut inisial AP. Tujuannya untuk minta tolong warga agar mendukung penambangan tersebut.

Warga juga menambahkan, beberapa pemohon yang kebunnya mau ditambang sudah ada yang menerima uang pangkal Rp 1 juta tapi dipotong Rp 200 ribu. Ada juga yang berniat untuk membatalkan ditambang.

Ketua BPD Sukorini Sudaryanto, merasa prihatin atas kondisi yang terjadi di desanya saat ini. Pasalnya belum ada aktivitas apa-apa, ternyata di lapangan sudah muncul pro dan kontra dari warga.

Sebagai Ketua BPD, dirinya dan anggota BPD yang lain tetap bersikap netral, dan tidak memihak pada salah satu kubu. “Dalam waktu dekat, kami BPD berencana mengundang dan mempertemukan warga yang pro dan kontra,” kata Sudaryanto.

Diceritakan, permasalahan itu kali pertama muncul diawali dari adanya warga yang mengajukan permohonan kepada pemerintah desa, jika pekarangannya mau ditambang oleh pihak lain.

Setidaknya ada 94 warga di tiga dusun yakni Brangkali, Pijenan dan Plalangan, yang mengusulkan pekarangannya untuk ditambang. Karena yang menambang itu sebuah perusahaan, maka aktivitas di lapangan juga akan menggunakan alat berat.

Kepala Desa Sukorini Siswanto mengatakan, masyarakat sah-sah saja menyampaikan pendapat. Dan selaku kepala desa, dirinya berada di tengah-tengah karena memiliki tugas mengayomi seluruh warga. (SM)