Pengelolaan Dana Haji Perlu Transparansi dan Akuntabilitas
Biaya haji yang terus meningkat menjadi sorotan utama.
Muhammad Zukhronnee Muslim 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji, Suara Muhammadiyah bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyelenggarakan dialog literasi ibadah haji. Tujuan kegiatan itu untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan haji yang baik.
Deni Asy'ari MA Dt Marajo selaku Direktur Utama PT Syarikat Cahaya Media (PT SCM) menyatakan gembira atas kolaborasi ini, menekankan pentingnya media dalam menyebarkan literasi keuangan haji.
"Kami berkomitmen menjadi saluran informasi yang efektif bagi pembaca kami. Diharapkan dapat membantu masyarakat memahami lebih lanjut tentang proses dan harmonisasi pengelolaan dana haji," ujarnya Jumat (17/5/2024).
Biaya haji yang terus meningkat menjadi sorotan utama. Dari Rp 35 juta pada tahun 2019, biaya haji diperkirakan naik menjadi sekitar Rp 49 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
Skema subsidi
Pandemi telah mempengaruhi biaya haji dengan penundaan selama dua tahun dan kenaikan biaya yang bertahap. BPKH yang didirikan tahun 2017 kini memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan nilai manfaat dari dana haji kepada jamaah tunggu melalui rekening virtual account menggantikan skema subsidi sebelumnya yang dinilai tidak adil.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut baik kerja sama ini dan menekankan pentingnya literasi keuangan haji. "Kami berharap kerja sama ini dapat meningkatkan pemahaman publik tentang pengelolaan dana haji," kata Haedar.
Haedar menambahkan pengelolaan dana haji telah terorganisir dengan baik, namun sosialisasi dan literasi tetap menjadi kebutuhan penting. Dana haji sebagai dana umat harus dioptimalkan tidak hanya untuk penyelenggaraan ibadah haji tetapi juga untuk peningkatan layanan.
Edukasi kepada jamaah haji sangat ditekankan oleh Haedar, dengan harapan Muhammadiyah dapat memainkan peran penting dalam literasi keuangan haji melalui Majelis Tarjih dan lembaga terkait. (*)
