KORANBERNAS.ID,YOGYAKARTA - Perubahan yang dinamis dalam bidang ekonomi, teknologi informasi, dan sosial masyarakat mendorong pentingnya peningkatan kompetensi individu untuk bersaing di pasar tenaga kerja lokal, nasional, dan global. FGD ini menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan di dunia pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang beragam.
Untuk mencapai hal tersebut, Tim Penelitian Ekosistem Kemitraan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang terdiri dari Sekolah Vokasi UGM, Fakultas Vokasi UNY, dan AKN Seni dan Budaya Yogyakarta, bersama dengan Direktorat Mitra Industri dan Dunia Usaha (DUDI), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Workforce Planning.
"Penting menekankan kerjasama Pentahelix dalam menyelaraskan supply-demand tenaga kerja, termasuk di Provinsi DIY," papar Prof. Dr.-Ing. Ir. Agus Maryono, IPM., ASEAN Eng., Dekan Sekolah Vokasi UGM, pada Rabu (20/11/2023).
Dalam tiga tahun pertama, program ini akan menghasilkan policy brief yang mencakup rencana Workforce Planning dan Innovation Planning untuk membentuk klaster inovasi berbasis potensi dan kebutuhan daerah.
Ketua Konsorsium Perguruan Tinggi Vokasi Pengampu Ekosistem Kemitraan DIY, Dr. Wiryanta, M.T., menambahkan bahwa penyusunan Workforce Planning akan menggunakan pendekatan foresight agar sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di Provinsi DIY.
"Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang tercantum dalam RPJMD Provinsi DIY Tahun 2022-2027 dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2019-2039," kata dia.
Urgensi program ini adalah untuk mendorong inovasi daerah berdasarkan potensi daerah dan memanfaatkan tenaga kerja yang kompeten dan berprestasi dari pendidikan vokasi. FGD Workforce Planning ini melibatkan narasumber dari sektor pemerintah daerah, industri, lembaga pendidikan kejuruan, dan media.
FGD ini mengenai program penguatan ekosistem kemitraan, suatu inisiatif yang diberikan mandat oleh Kemendikbud Ristek. Program ini berfokus pada pendidikan vokasi dan dipimpin oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha serta Dunia Industri.
"Program ini diselenggarakan di seluruh Indonesia, terbagi menjadi 20 wilayah, dan kami berperan sebagai perwakilan dari konsorsium yang mengelolanya atas arahan Kemdikbud," imbuhnya.
Program ini, yang bertujuan memperkuat kerjasama antara pendidikan vokasi, dunia usaha, dan dunia industri. Selama tiga tahun mendatang, program ini akan menjalankan inisiatif ekosistem pengembangan sistem kemitraan untuk memajukan inovasi berbasis potensi daerah.
Dr. Dewi Yanti Liliana, S.Kom., M.Kom., Tim Pakar Direktorat Mitra Industri dan Dunia Usaha, menambahkan bahwa program ini meliputi perencanaan tenaga kerja dan sumber daya manusia di provinsi ini. Kemudian perencanaan inovasi yang didasarkan pada potensi daerah.
"Salah satu metodenya yang kami gunakan hari ini adalah metode foxfire, suatu pendekatan untuk meramalkan peristiwa dan kecenderungan di masa mendatang. Kami memetakan pertanyaan-pertanyaan dan event-event yang mungkin terjadi di wilayah ini secara ekonomi, lingkungan, politik, dan teknologi," kata dia.
Dalam sesi ini, kami juga membahas kondisi eksisting, seperti dominasinya sektor pertanian dalam serapan tenaga kerja. Namun, pertanyaan strategis muncul, apakah sektor pertanian akan terus menjadi fokus ke depannya. Kami mengeksplorasi juga sektor pariwisata sebagai potensi alternatif.
Selain itu, kami menyoroti peran Akademi Komunitas dalam konsorsium kami. Kami mengidentifikasi bahwa perguruan tinggi vokasi tidak hanya terbatas pada Politeknik dan Sekolah Vokasi, melainkan juga melibatkan Akademi Komunitas. Dengan demikian, kami berharap dapat merangkul spektrum yang lebih luas dalam pengembangan pendidikan vokasi di daerah ini.
"Dengan adanya kolaborasi ini, kami berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk pengembangan ekosistem pendidikan dan kemitraan yang lebih efektif," imbuhnya.
Sementara Kepala Sub Bagian Tata Usaha AKN Seni dan Budaya Yogyakarta, Rais Faisal Akhyar, mengungkapkan langkah-langkah strategis dalam peningkatan pendidikan vokasi dan pengembangan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Salah satu fokus utama dari kegiatan ini adalah membentuk ekosistem kemitraan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), serta perusahaan-perusahaan di DIY. Tujuannya adalah untuk menciptakan kebijakan (policy bridge) yang akan mendukung pengembangan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan daerah.
"Kami ingin menyesuaikan lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan spesifik DIY, sehingga tenaga kerja yang dihasilkan dapat lebih relevan," ungkap Rais.
Proses ini juga melibatkan pemetaan workforce planning untuk Direktorat Jenderal (DG) ke depan.
"Kita ingin memahami kebutuhan tenaga kerja DG untuk merancang kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai. Sehingga upaya ini tidak hanya bersifat sementara, melainkan merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk memajukan pembangunan di DIY," imbuhnya.
Selain itu, pihak DIY akan bekerja sama dengan 20 provinsi lainnya dalam program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Teknik Budi. Program ini bertujuan untuk mendukung pembangunan di seluruh Indonesia, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pendidikan vokasi, Rais Faisal Akhyar menekankan pentingnya adaptasi terhadap kebijakan daerah.
"Setiap daerah memiliki kebijakan pengembangan sendiri, dan pendidikan vokasi harus dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan visi masing-masing daerah. Oleh karena itu, pendidikan vokasi di DIY akan terlibat aktif dalam revitalisasi pendidikan fokasi dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan daerah setempat," kata dia.
Keseluruhan program ini diharapkan dapat memunculkan inovasi planning terkait pengembangan SDM dan kebijakan daerah, serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di DIY.(*)
