PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Gelar Simulasi Disertai Pembagian Masker

PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Gelar Simulasi Disertai Pembagian Masker

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Yogyakarta, Rabu (26/5/2021), menggelar simulasi penanggulangan Covid-19 di halaman Embung Langensari Gondokusuman.

Acara itu dihadiri Kepala BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat, Ketua Gugus Tugas Covid PDIP sekaligus Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Susanto Dwi Antoro, Sekretaris Gugus Tugas Covid PDIP Endro Sulaksono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Deddy Djati Setiawan, Mantri Pamong Praja Gondokusuman Guritno, ketua RW, ketua RT, ketua Kampung Klitren ketua KTB Klitren, ketua Katana, jajaran pengurus DPC Kota Yogya, Satgas Kompi D dan Srikandi Rampak Sarinah.

Sesuai instruksi DPP PDI Perjuangan, masing-masing DPC diminta mengadakan simulasi penanganan bencana Covid-19 yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dan desa siaga bencana.

Acara simulasi kali ini disertai dengan pembagian 1.000 masker maupun penyemprotan disinfektan di wilayah Kalurahan Klitren.

Nur Hidayat menyampaikan gambaran naik turunnya angka atau grafik penderita Covid-19 beberapa wilayah di Yogyakarta, yang berbasis rukun tetangga (RT).

“Pesan yang paling utama adalah lindungi diri kita dan keluarga, baru ke lingkungan masyarakat. Sebab dengan sadar diri menjalankan prokes 5M, itu bagian dari memotong mata rantai penularan Covid-19,” ujarnya.

Sedangkan Susanto Dwiantoro menyatakan dengan tekat gotong royong bersama seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait, PDI Perjuangan akan bisa memerangi pandemi Covid-19, semoga tahun ini bisa berakhir.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Eko Suwanto menambahkan PDI Perjuangan berkomitmen membantu masyarakat mengatasi Covid-19.

“Tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah penuntasan Covid, pemulihan dan pembangkitan ekonomi serta penjaminan kebutuhan pangan bagi rakyat. PDI Perjuangan melalui kader di DPRD agar mengawal kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan tiga hal ini dilaksanakan dan didukung anggaran yang memadai,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIY ini. (*)