Komnas HAM Soroti Kekerasan yang Dialami Warga Wadas

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Kericuhan di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Jawa Tengah (Jateng) pada Selasa silam (8/2/2022) memperoleh sorotan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mendatangi Desa Wadas, Sabtu (12/2/2022). Ulung meminta pemerintah merespons tindak kekerasan yang dialami oleh warga.

Kedatangannya ke Wadas dalam rangka menggali informasi yang utuh terkait persoalan di desa setempat. Informasi insiden kekerasan yang terjadi menjadi fokus kedatangan Komnas HAM.

“Saya kira harus ada respons dari pemerintah bahwa memang terjadi kekerasan. Kita tidak perlu menutupi itulah, wong di video sudah banyak banget kok. Kok menganggap tidak ada kekerasan, saya kira kan itu respons yang salah,” kata Beka.

Melihat kejadian di Wadas, Beka menandaskan saat ini pemerintah harus merubah pola pendekatan kepada masyarakat, khususnya di wilayah konflik.

Menurut dia, saat ini HAM menjadi standar utama yang harus diperhatikan. Tidak lagi mengurusi soal faktor ekonominya saja, tetapi faktor HAM tidak kalah penting.

“Kita harus mengakui dulu ada kekerasan lalu bagaimana memperbaikinya, bukan kemudian berstatemen seolah-olah tidak ada kekerasan kemudian memperbaiki, ya kan salah jadinya,” kata dia.

Beka melihat, selama ini sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan pemerintah terkait proses perjalanan rencana penambangan quarry di Desa Wadas sebatas formalitas.

Artinya, belum menyentuh persoalan yang subtantif. Padahal, warga harus mendapat kepastian dan jaminan bahwa hak mereka tidak terancam.

“Sejak September 2021 ketika kita mendapatkan aduan, kita sudah sampaikan jangan melihat persoalan Wadas ini hanya soal ganti rugi atau ganti untung saja. Tetapi harus melihat relasi sosialnya, nasib anak-anak, pekerjaan, dan nilai-nilai yang dipegang warga kan harus jadi pertimbangan. Kalau ada yang menolak ya kita harus menghormati itu,” tegas Beka.

Beka mengatakan kasus di Desa Wadas menjadi perhatian Presiden Jokowi. Presiden memerintahkan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD untuk meng-handle polemik yang terjadi.

Sedapat mungkin Komnas HAM ingin melihat secara langsung insiden yang mengakibatkan 67 warga yang sempat diamankan petugas. “Tentu saja kami akan merespons terhadap Presiden, terhadap Pak Mahfud,” ujarnya.

Diketahui, kericuhan itu terjadi antara aparat polisi dengan warga Desa Wadas yang menolak tanahnya dijadikan obyek quarry demi kepentingan pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendung Bener.

Saat ini sejumlah warga Desa Wadas  terus memperjuangkan aspirasinya. Mereka menolak lahan subur ditambang oleh pemerintah. (*)