Ketua DPRD Jateng Menekankan Pentingnya Grand Design Baru Pertanian
Dalam proses bertani dan beternak 60 persen keberhasilan ada di bibit.
Bekti Maharani 
KORANBERNAS.ID, SEMARANG -- Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng), Sumanto, menekankan pentingnya membuat desain besar (grand design) baru pertanian di Jawa Tengah. Mengingat masalah ketahanan pangan menjadi perhatian serius, menyusul adanya masalah klimatologi (dampak bencana) serta peralihan fungsi lahan maupun keberlanjutan petani itu sendiri.
Sumanto menyampaikan hal tersebut dalam acara dialog di salah satu televisi belum lama ini.
Waktu itu dia juga mengutip pernyataan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, supaya pemerintah menjaga keberlangsungan lahan produktif. Tata ruang harus memastikan lahan-lahan subur tidak boleh dialihfungsikan.
“Sehingga Provinsi Jawa Tengah tetap bisa menjadi salah satu lumbung pangan nasional serta bisa menopang kebutuhan pangan provinsi lain,” katanya.
Selain lahan, ketersediaan air juga harus dijaga. Salah satunya dengan membuat waduk dan embung. Dijelaskan bahwa hal tersebut sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan membuat waduk yang besar di seluruh Indonesia. Selanjutnya pemerintah provinsi dan kabupaten juga perlu menyiapkan embung dengan skala kecil di daerah masing-masing.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menyampaikan penjelasan pentingnya grand design pertanian. (istimewa/Dokumentasi Humas DPRD Jateng)
Sumanto menjelaskan bahwa saat ini baru ada 1.300 embung untuk 8.599 desa/kelurahan di Jawa Tengah. Jumlah itu masih sangat kurang untuk menopang lahan pertanian yang ada, minimal satu desa ada 2 atau 3 embung. Sehingga saat musim kemarau, para petani tetap bisa bertani.
“Prinsipnya air hujan saat musim hujan yang melimpah ruah, harus ditampung dulu jangan langsung turun ke laut. Sehingga bisa dipakai petani saat musim kemarau. Karena saat kemarau, justru saat paling tepat untuk bertani karena tidak ada hama,” ungkapnya.
Selain itu, salah satu yang menjadi keluhan petani adalah pendapatan kecil, apalagi saat panen raya harga akan turun. Sehingga pemerintah juga perlu memperhatikan pendapatan petani.
Dengan menyesuaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP). Ini supaya para petani, khususnya di Jateng sejahtera minimal pendapatan mereka bisa setara UMR.
“Pemerintah juga bisa mendorong pengembangan teknologi pertanian seperti mina padi. Dengan menggabungkan teknik budi daya padi dan budi daya ikan, yang dilakukan secara bersamaan di lahan sawah. Jadi sejak nanam 3 bulan padinya panen dan ikannya juga panen. kalau ikannya nila panennya 6 bulan dan kalau ikan lele 3 bulan. Itu akan meningkatkan pendapatan mereka,” ungkapnya.
Ketua DPRD Jateng Sumanto saat menjadi narasumber dialog. (istimewa/Dokumentasi Humas DPRD Jateng)
Dia menambahkan, dalam proses bertani dan beternak 60 persen keberhasilan ada di bibit. Sehingga kalau bertani bibitnya harus unggul dan beternak bibitnya juga harus bagus. Maka perlu adanya peran Badan Riset Nasional (BRIN) atau kalau di Provinsi Jawa Tengah ada Balai Penelitian dan Pengembangan di Sektor Pertanian dan Peternakan.
“Di situlah kita buatkan Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah. Nanti lulusan perguruan tinggi masuk ke situ jadi peneliti, jadi penelitian terus berjalan. Kalau bibit unggul bisa dihasilkan dan menjadi 60 persen keberhasilan petani maka ke depan akan lebih baik,” katanya. (rubrik/anf)
