Kesal Audit Lamban, Ratusan warga Desa Mlaran Duduki Kantor Inspektorat Purworejo

Akhirnya camat ikut bersama warganya menuju Inspektorat.

Kesal Audit Lamban, Ratusan warga Desa Mlaran Duduki Kantor Inspektorat Purworejo
Ketua BPD Desa Mlaran, Kiai Masrukhin, berorasi di Kantor Inspektorat Purworejo. (wahyu nur asmani ew/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Ratusan warga Desa Mlaran Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo merasa kesal lantaran laporan dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Mlaran, prosesnya lamban.

Warga melaporkan dugaan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2023 ke Polres Purworejo, kemudian direkomendasikan ke Kantor Inspektorat Purworejo. Mereka menduduki kantor itu sekaligus mendesak segera menyerahkan hasil audit anggaran desa tersebut ke Polres Purworejo.

Aksi warga kali ini dipimpin langsung Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kiai Masrukhin, Rabu (15/1/2025), diawali dari balai desa setempat. Mereka menyuarakan aspirasi di hadapan perangkat desa yang tanpa dihadiri kades. Puas di balai desa, pengunjuk rasa berangkat menuju Kantor Kecamatan Gebang.

Di depan camat warga juga meluapkan keluh kesahnya terkait dugaan penyelewengan dana desa. Akhirnya camat ikut bersama warganya menuju Inspektorat. Mereka mendesak agar kepala desa segera mundur dan diproses hukum.

Unjuk rasa warga Desa Mlaran di Kantor Inspektorat Purworejo. (wahyu nur asmani ew/koranbernas.id)

Masrukhin di tengah aksi mengemukakan cukup banyak dugaan penyelewengan anggaran di Desa Mlaran. Warga telah melapor ke Polres Purworejo. Penyidik Tipikor Polres Purworejo belum memproses karena masih menunggu hasil audit Inspektorat Daerah.

“Untuk tahun 2023 hitungan kasar warga ada Rp 250 juta anggaran desa yang diduga diselewengkan. Tapi setelah diaudit kabarnya hasilnya lebih besar hampir Rp 500 juta,” kata Masrukhin.

Tak hanya tahun 2023, lanjut dia, ada ratusan juta utang kepada supplier pada tahun sebelumnya yang belum dibayarkan. Ada pula kegiatan fiktif senilai Rp 52 juta untuk program ketahanan pangan berupa budi daya pepaya.

“Kami berharap aparat negara menyikapi persoalan di Mlaran. Masyarakat menginginkan persoalan ini tidak mlungker (berhenti). Yang bersangkutan pakai anggaran desa maka harus diproses, kades harus turun dan mengembalikan utang,” katanya lagi.

Sudah selesai

Ketua Tim Audit Inspektorat Purworejo, Sutikno, mengatakan audit anggaran desa Mlaran sudah selesai. Dia tidak bersedia membeberkan secara terbuka hasil audit tersebut.

“Seperti yang disampaikan warga di Mlaran ada banyak persoalan anggaran. Pemeriksaan hanya fokus tahun 2023. Warga termasuk BPD sudah dimintai keterangan namun tidak bisa semua kami mintai keterangan,” katanya.

Menurut Sutikno, dari hasil audit dan analisa, tim auditor Inspektorat menemukan adanya dugaan penyimpangan di desa tersebut. Meski didesak warga dalam aksi itu, Sutikno enggan membeberkan nilai penyimpangan anggaran.

“Kami melakukan audit berdasarkan permintaan Polres Purworejo sehingga kami hanya bisa menyampaikan hasilnya ke Polres. Gambaran umumnya, dari nilai yang disampaikan warga ke kami sesuai hasil audit nilainya lebih besar dari itu, karena pemeriksaan yang kami lakukan tidak hanya terfokus pada apa yang disampaikan warga, ada kegiatan lain di luar itu yang juga kami periksa,” katanya.

Sutikno berupaya menyerahkan hasil audit anggaran Desa Mlaran tahun 2023 ke Polres Purworejo Senin pekan depan. Saat ini laporan hasil audit tersebut sedang dalam proses koreksi. (*)