Jumat, 04 Des 2020,


data-berkualitas-sebagai-penopang-ketahanan-panganEri Kuntoro (Foto: Koleksi Pribadi/Koran Bernas)


Redaktur

Data Berkualitas sebagai Penopang Ketahanan Pangan

Oleh: Eri Kuntoro, SST, M.Si., Statistisi Muda BPS Kabupaten Bantul
SHARE

PRODUKSI dan konsumsi beras Indonesia merupakan yang terbesar ketiga di dunia di bawah Tiongkok dan India (FAO, 2016). Di antara enam besar negara produsen beras, hanya Indonesia dan Bangladesh yang mengalami defisit, sehingga mengharuskan pemerintah untuk melakukan impor. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, kebutuhan akan data produksi dan konsumsi yang valid menjadi sangat penting dalam kebijakan impor beras. Kebijakan yang salah tentang impor beras bisa merugikan petani maupun masyarakat sebagai konsumen. Pembukaan kran impor pada saat surplus produksi akan mengakibatkan jatuhnya harga beras yang merugikan petani. Sementara itu pembatasan/pelarangan impor pada saat terjadi defisit pangan akan mengakibatkan lonjakan harga yang merugikan masyarakat.

Kisruh Data Luas Panen


Baca Lainnya :

Sejak tahun 1997, data produksi padi disinyalir terlalu overestimate oleh para ahli pertanian. Bahkan hasil studi BPS dan Japan International Coorperation Agency (JICA) menyebutkan nilai overestimate mencapai 17,07%. Saat ini data produksi padi diperoleh dari perkalian luas panen dan produktivitas.

Komponen penghitungan produksi padi yang banyak disorot karena lemahnya metodologi adalah data luas panen. Selama bertahun-tahun data luas panen dihitung dengan subjective measurement oleh Kementerian Pertanian dengan memanfaatkan data penggunaan benih, pemanfaatan irigasi, informasi dari petani atau aparat desa bahkan dengan pandangan mata (eye estimate). Selain itu data luas lahan baku sawah sebagai dasar penghitungan luas panen juga disinyalir kurang akurat. Hal ini terlihat dari trend kenaikan luas lahan baku sawah dari waktu ke waktu, padahal fakta di lapangan menunjukkan alih fungsi lahan untuk keperluan perumahan dan infrastruktur cukup tinggi.


Baca Lainnya :

Penggunaan Metode Baru KSA

Dilatarbelakangi oleh kelemahan metode penghitungan luas panen tersebut, sinergi lintas instansi di antaranya BPS, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mencoba merumuskan metode penghitungan baru yang memanfaatkan citra satelit. Metode ini memanfaatkan data luasan lahan awal berupa citra satelit dari LAPAN kemudian diolah oleh BIG untuk dipilah data lahan sawah dan bukan sawah. Hasil olah ini diverifikasi oleh Kementerian ATR/BPN. Peta lahan baku sawah final kemudian digunakan BPS bekerja sama dengan BPPT untuk melakukan estimasi dengan metode KSA (Kerangka Sampel Area).

Selanjutnya metode KSA akan membagi luasan lahan baku menjadi segmen-segmen berukuran 9 hektar (300mx300m) dan kemudian dipilih sejumlah sampel segmen untuk diamati. Secara nasional, pada tahun 2019 dipilih sebanyak 24.196 sampel segmen yang dilakukan pengamatan lewat foto visual oleh petugas lapangan yang kemudian melaporkannya lewat aplikasi berbasis android ke server. Pengambilan foto visual tersebut dilakukan pada fase vegetatif, fase generatif, fase panen, lahan puso, lahan sawah bukan padi atau lahan bukan sawah. Penyempurnaan data produktivitas juga dilakukan BPS dengan mengganti metode ubinan berbasis rumah tangga menjadi metode ubinan berbasis sampel KSA.

Ketahanan Pangan di Masa Pandemi

Kebijakan pemerintah yang akan membuat lumbung pangan nasional (food estate) di Kalimantan Tengah merupakan langkah yang tepat untuk memutus ketergantungan terhadap impor, sekaligus mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi. Stok beras di lumbung-lumbung padi dunia diperkirakan juga akan berkurang yang menyebabkan harga pangan di pasar internasional lambat laun pasti akan naik.

Sebenarnya luas panen dan produksi padi Indonesia sebelum pandemi Covid-19 telah mengalami penurunan. Berdasarkan hasil penghitungan dengan metode KSA oleh BPS, luas panen padi Indonesia pada tahun 2019 hanya sebesar 10,68 juta hektar dengan produksi 54,6 juta ton. Angka ini lebih rendah dibandingkan kondisi 2018 yang mampu menembus angka 11,38 juta hektar dengan produksi 59,2 juta ton. Penurunan luas panen dan produksi ini disebabkan oleh musim kemarau panjang yang melanda hampir semua provinsi, terutama di sentra-sentra pangan seperti Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Selain harus memperhatikan produksi dan kebutuhan beras, pemerintah juga perlu mempertimbangkan jalur distribusi pangan untuk menjaga ketahanan pangan. Saat ini rantai pasok komoditas beras masih terlalu panjang. Alur rantai pasok yang umum terjadi yaitu produsen-distributor-agen-pedagang eceran-rumah tangga. Meskipun sejak tahun 2017 jalur tersebut mulai terpangkas dengan ketiadaan agen, namun situasi pandemi yang tidak menentu berpeluang mengubah alur rantai pasok beras kembali (Survei Pola Distribusi, BPS 2017). Rantai pasok yang pendek sebenarnya akan mampu menurunkan harga beras karena margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) menjadi rendah.

Permasalahan ketahanan pangan merupakan sesuatu yang pelik namun pemerintah perlu menjaga stabilitas pangan melalui kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada data yang valid. Inovasi terhadap peningkatan kualitas data pangan telah dilakukan dengan sandar yang jelas dan diakui LIPI. Hendaknya sejumlah pihak juga tidak terlalu mempolitisasi data yang dihasilkan. Politisasi data justru akan memperlambat langkah dan gerak pemerintah. Setiap rilis data pangan hendaknya disikapi persiapan sejumlah strategi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas pangan. ***

Eri Kuntoro, SST, M.Si.

Statistisi Muda BPS Kabupaten Bantul


TAGS:

SHARE
'

BERITA TERKAIT

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini