Catat, PPKM Darurat Diperpanjang Sampai Akhir Juli

Catat, PPKM Darurat Diperpanjang Sampai Akhir Juli

KORANBERNAS.ID,YOGYAKARTA -- Pemerintah akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kalau sebelumnya kebijakan yang dimulai 3 Juli 2021 ini selesai pada 20 Juli 2020 besok, maka rencananya PPKM Darurat akan diterapkan hingga akhir Juli 2021.

"Dari rapat pimpinan terbatas yang saya ikuti [online] waktu di sukoharjo, sudah diputuskan bapak presiden dilanjutkan sampai akhir juli ppkm [darurat],"  ungkap Menteri Koordinator (menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy usai kunjungan shelter di Hotel UC UGM, Jumat (16/7/2021).

Dalam rapat tersebut, menurut Muhadjir, Presiden Joko Widodo menyampaikan resiko perpanjangan PPKM Darurat. Diantaranya upaya menyeimbangkan kedispilinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sesuai PPKM dengan bantuan sosial (bansos) yang harus disalurkan.

Pemerintah tidak bisa menanggung seluruh kebutuhan bansos bagi warga terdampak PPKM Darurat. Karenanya perlu gotong royong masyarakat dalam membuat gerakan bersama untuk saling menolong.

Contohnya perguruan tinggi yang bisa memanfaatkan asramanya untuk shelter pasien Covid-19. Penggunaan shelter-shelter milik kampus tersebut diharapkan membantu pemerintah dalam upaya penanganan pandemi ini.

"Semakin banyak shelter akan semakin meringankan beban rumah sakit. Rumah sakit hendaknya menjadi tumpuan terakhir, bukan semua langsung dibawa ke rumah sakit," ungkapnya.

Selain itu melalui sedekah masker kepada masyarakat. Sebab banyak masyarakat yang membutuhkan masker di masa pandemi Covid-19 ini namun tidak memilikinya.

Muhadjir memiliki harapan besar pada DIY dalam penanganan Covid-19. Apalagi DIY selama ini memiliki potensi dalam penanganan bencana, termasuk untuk guyup rukun.

"Kita minta membuat gerakan membantu mereka yang kurang beruntung akibat kebijaksanakan ppkm darurat, termasuk sedekah masker karena bagaimanapun masyarakat dibawah, masker itu mahal dan tidak mungkin kita semua meminta pemerintah tanpa dibantu," tandasnya.(*)