atas1

GKR Hemas Ingin Kelembagaan DPD RI Kuat
Beri Apresiasi Anggota DPD RI Terpilih Jateng yang Raih Gelar Doktor

Minggu, 14 Jul 2019 | 12:54:41 WIB, Dilihat 203 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


GKR Hemas Ingin Kelembagaan DPD RI Kuat Calon anggota DPD RI terpilih Dapil Jawa Tengah , Abdul Kholik (dasi merah) usai promosi doktor. (istimewa)

Baca Juga : Pesan Gus Miftah untuk Para Pemimpin, Hati-hati


KORANBERNAS.ID – Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menegaskan keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI  harus memiliki peran yang sama dengan DPR.

“Keduanya merupakan lembaga yang sama-sama representasi dan mewakili rakyat. Fungsi kelembagaan DPD RI harus terus diperkuat,” tuturnya, Minggu (14/7/2019).

Pemikiran tersebut sejalan dengan disertasi calon anggota DPD terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah, Abdul Kholik, yang baru saja meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang.

Permaisuri Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X ini memberikan apresiasi atas keberhasilan Abdul Kholik.

Dalam disertasinya Kholik meneliti masalah sengketa kewenangan antara DPD RI dengan DPR RI.

“Saya sampaikan selamat. Penelitian dan disertasi itu merupakan sumbangan besar bagi DPD RI dan ketatanegaraan Indonesia,” ujar Hemas.

Dia sepakat pemikiran tersebut merupakan langkah besar bagi penguatan kelembagaan DPD RI.

“Saya setuju sepenuhnya dan menyampaikan penghargaan yang tinggi terhadap disertasi dan pemikiran Pak Abdul Kholik,” kata Hemas yang terpilih kembali menjadi anggota DPD RI untuk keempat kalinya ini.

Seperti diketahui, GKR Hemas menjadi senator sejak lembaga DPD dibentuk pada periode pertama 2004-2009.

Ketika itu dia terpilih dengan persentase suara pemilih tertinggi se-Indonesia. Prestasi tersebut terus dia pegang hingga sekarang. Empat kali terpilih dengan persentase suara selalu tertinggi dibanding semua anggota DPD RI.

Pada periode pertama, nama GKR Hemas meroket karena mengusulkan perubahan kelima UUD 1945. “Amendeman UUD 1945 diperlukan untuk memperkuat kewenangan DPD agar lebih bermanfaat bagi daerah,” tandasnya.

Teori bikameral

Pada sidang terbuka di Fakultas Hukum Unisula Semarang, Sabtu (13/72019), yang juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Abdul Kholik berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji dipimpin Prof Dr H Gunarto.

Adapun promotor Prof Dr Arifinn Hoesein dan ko-promotor Dr Hj Widayati. Kholik meraih doktor ilmu hukum dengan predikat memuaskan (cum laude).

“Penelitiannya menghasilkan penemuan teori tentang bikameral fungsional,” ungkap Prof Dr Gunarto yang juga Dekan FH Unisula itu.

Melalui disertasinya berjudul Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Penerapan Sistem Bikameral di Indonesia, disimpulkan telah terjadi sengketa kewenangan negara antara DPD RI dengan DPR RI.

Menurut dia, DPD menganggap DPR mereduksi, mendegradasi, mendelegitimasi dan menghambat kewenangan legislasinya. Akibatnya DPD tidak dapat melaksanakan  fungsinya secara optimal.

Sedangkan DPR berpandangan kewenangan legislasi DPD terbatas sesuai ketentuan dalam UUD-NRI Tahun 1945.

“Akibat sengketa kewenangan itu, pelaksanaan sistem ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945 menimbulkan hubungan antarlembaga negara yang tidak sinergis dalam menerapkan sistem bikameral antara  DPD dengan DPR,” ucap Kholik.

Dia berpendapat, pilihan sistem bikameral yang lemah menempatkan kewenangan DPR lebih kuat dibandingkan DPD sebagai hasil kompromi.

Bila dibiarkan, sengketa kewenangan ini berpotensi melahirkan kegagalan sistemik. Inilah perlunya dilakukan upaya penyempurnaan dan perbaikan secara menyeluruh  di tataran fundamental norma maupun instrumental norma.

Kholik menyatakan perlu ada penguatan sistem bikameral, khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Dengan begitu tercipta check and balance dalam pembentukan undang-undang.

“Pilihannya adalah model strong bicameral. Kewenangan DPD dengan DPR hampir setara, meski terbatas di ruang lingkup  terkait kepentingan daerah atau otonomi daerah,” tandasnya.

Pada Pemilu 17 April 2019,  Kholik terpilih menjadi anggota DPD RI periode 2019-2024 mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah. (sol)



Minggu, 14 Jul 2019, 12:54:41 WIB Oleh : Sari Wijaya 229 View
Pesan Gus Miftah untuk Para Pemimpin, Hati-hati
Minggu, 14 Jul 2019, 12:54:41 WIB Oleh : Sholihul Hadi 6215 View
Tiga Kali Terpilih, Anggota DPD RI Ini Menolak Dicalonkan Lagi
Sabtu, 13 Jul 2019, 12:54:41 WIB Oleh : Yvesta Putu Sastrosoendjojo 140 View
Emak Blogger Gelar Arisan Ilmu

Tuliskan Komentar