TNI-stipram

Bahaya Rokok Bukan karena Nikotin, Tapi TAR

Rabu, 31 Okt 2018 | 22:44:48 WIB, Dilihat 156 Kali - Oleh Surya Mega

SHARE


Bahaya Rokok Bukan karena Nikotin, Tapi TAR Dr drg Amaliya, MSc Ph.D, memberikan pemaparan terkait mispersepsi yang masih terjadi di masyarakat soal kandungan berbahaya pada rokok. (istimewa)

Baca Juga : Urus Sertifikat Tanah Cukup Bayar Rp 150 Ribu


KORANBERNAS.ID—Mis persepsi terkait rokok, ternyata masih banyak terjadi di masyarakat. Umumnya, rokok dianggap berbahaya karena kandungan nikotin. Padahal sejatinya, bahaya dari rokok justru dari TAR.

Dalam diskusi publik KABAR, Rabu (31/10/2018) di Universitas Gadjah Mada Club, Yogyakarta, Peneliti Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) Indonesia dan Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) Dr drg Amaliya, MSc. Ph.D mengatakan, masih banyak masyarakat menganggap bahwa nikotin merupakan kandungan paling berbahaya pada rokok.

“Padahal dari penelitian, yang berbahaya adalah hasil pembakarannya yakni TAR, karena bersifat karsinogenik. Itu juga mengapa perokok pasif lebih beresiko ketimbang perokok aktif,” kata Amaliya.

KABAR, kata Amaliya, banyaknya mispersepsi mengenai kandungan berbahaya pada rokok, memerlukan kearifan dalam hal penyadaran ke masyarakat. Penelitian lebih lanjut mengenai produk tembakau alternative, mutlak diperlukan untuk membenarkan persepsi dan menggali lebih dalam atas potensi yang dimiliki.

“Tapi yang mesti diketahui juga, nikotin ini juga tidak bebas risiko,” terangnya.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan tahun 2013, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masuk ke dalam 15 besar angka perokok tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 31,6 persen dengan Kota Yogyakarta kedua tertinggi dalam provinsi yakni sebesar 26,2 persen.

Tingginya angka ini menurut Amaliya, memerlukan sebuah solusi yang bertujuan untuk mengurangi jumlah perokok secara perlahan.

Ia mengatakan bahwa dari penelitian yang telah dilakukan, didapati banyak fakta menarik di lapangan seputar perokok.

“Kami menemukan bahwa banyak perokok merasa kesulitan untuk berhenti. Di antara mereka juga telah banyak mencoba beragam metode berhenti merokok, seperti cold turkey, bantuan dengan permen, hingga terapi konseling. Namun, masih banyak yang belum berhasil. Butuh cara lain untuk membantu perokok agar dapat berhenti secara perlahan,” terangnya.

Berdasarkan data Public Health England, badan kesehatan di bawah naungan Kementerian Kesehatan Inggris, pertengahan 2017, Inggris berhasil mencatatkan penurunan angka perokok tertinggi yakni sebesar 20.000 orang dari jumlah perokok sekitar 15,5 persen di tahun 2016 akibat kontribusi produk tembakau alternatif.

“Metode harm reduction (pengurangan risiko) yang ada pada produk tembakau alternatif seperti rokok elektrik dan produk tembakau yang dipanaskan bukan dibakar, dapat mengeliminasi TAR, sehingga risiko kesehatannya menjadi lebih rendah,” lanjut Amaliya.

Dewan Penasihat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Jawa Barat, Dr Ardini Raksanagara MPH, menjelaskan bahwa metode pengurangan risiko ini merupakan salah satu opsi peralihan konsumsi rokok ke produk tembakau alternatif yang lebih rendah risiko.

“Dalam konteks keilmuan kesehatan masyarakat, metode ini telah banyak diterapkan. Bukan hanya pada produk tembakau saja,” kata Ardini.

Ia mengatakan bahwa proses pemanasan pada produk tembakau alternatif dapat mengeliminasi TAR. Dengan terleminasinya TAR, maka risiko terhadap paparan penyakit berbahaya seperti jantung dan kanker, juga tereduksi secara signifikan.

Dia mengakui, dibutuhkan proses serta waktu yang tidak instan bagi perokok untuk beralih.

“Metode ini patut diperhitungkan mengingat potensi manfaat yang dimilikinya. Meskipun berhenti merokok adalah jalan terbaik, tapi produk ini dapat menjadi pilihan bagi mereka yang kesulitan atau belum berkeinginan untuk berhenti merokok,” lanjutnya.

Pengamat Hukum Ariyo Bimmo mengatakan bahwa regulasi yang komprehensif terkait produk tembakau alternatif di Indonesia sangat diperlukan.

“Setelah pemerintah memberikan penetapan pengenaan biaya cukai pada Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang sudah berlaku 1 Oktober lalu, pemerintah kini perlu menyusun regulasi yang lebih menyeluruh bagi produk ini. Termasuk aturan produk, penjualan, promosi, iklan, sponsorship, serta tempat di mana produk tembakau alternatif bisa dikonsumsi,” kata Bimo. (*/SM)



Rabu, 31 Okt 2018, 22:44:48 WIB Oleh : Sari Wijaya 731 View
Urus Sertifikat Tanah Cukup Bayar Rp 150 Ribu
Rabu, 31 Okt 2018, 22:44:48 WIB Oleh : Sari Wijaya 94 View
Bakar Sampah, Lansia Ikut Terbakar
Rabu, 31 Okt 2018, 22:44:48 WIB Oleh : Nanang WH 229 View
Berstatus Tersangka, Ketua DPRD Kebumen Tak Hadiri Rapat Paripurna

Tuliskan Komentar