Anggota DPD RI Mengungkap Ada Problematika UMKM di Tengah Pesta Demokrasi, Belanja APK Turun 90 Persen

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DIY, M Afnan Hadikusumo, mengungkapkan fakta yang cukup mencengangkan. Di tengah gegap gempita serta maraknya pesta demokrasi Pemilu 2024 ternyata ada problematika yang dialami oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Ini terungkap saat Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota Komite IV DPD RI, Afnan Hadikusumo, di daerah pemilhan, Selasa (30/1/2024), di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor DPD RI DIY Jalan Kusumanegara Yogyakarta.

Agenda kunjungan kali ini dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang difokuskan pada dampak Pemilu 2024 terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pada rapat kerja tersebut pihaknya mengundang Hermanto selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Sri Nurkyatsiwi maupun Bebasari Sitarini, Novi Satria Listantoro dan Hari dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.

Diundang pula, perwakilan dari PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) Cabang Yogyakarta, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang diwakili oleh Timoty Apriyanto dan Siska, Jaringan Saudara Muhammadiyah (Marizna dan Febri Lestanto) serta Jogja Kreasindo diwakili oleh Yulianto Neru Mugiono dan Agus Setyono Raharjo.

Peserta Rapat Kerja dalam rangka kunjungan Kunjungan Kerja Anggota Komite IV DPD RI, Afnan Hadikusumo, Selasa (30/1/2024). (istimewa)

“DPD RI Komite IV yang membidangi UMKM perlu mengetahui perkembangan UMKM pra-pemilu, untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan UMKM,” kata Afnan dalam sambutan pengantarnya.

Menurut Afnan, rupanya pemilu tidak signifikan dengan pertumbuhan UMKM. Ini terjadi karena para kontestan lebih cenderung menggunakan online shop sedangkan belanja terbesar dialokasikan untuk biaya sosial media.

“Survei Kementerian UMKM terjadi penurunan belanja APK (Alat Peraga Kampanye) sebesar 90 persen karena perubahan perilaku para kontestan,” ungkap cucu Pahlawan Nasional Ki Bagoes Hadikoesoema itu.

Saat menyampaikan masukannya, Hermanto melihat model kampanye Pemilu 2024 memang ada perubahan sehingga tidak ada pengamatan spesifik terhadap perkembangan UMKM di DIY.

“Secara umum ekonomi global melambat sehingga berpengaruh juga terhadap ekonomi nasional maupun daerah. Neraca perdagangan masih surplus tetapi menurun dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.

ARTIKEL LAINNYA: Baznas Diharapkan Istiqomah Menebar Manfaat dan Kebaikan

Disebutkan, pertumbuhan ekonomi domestik dalam kisaran 4,5 - 5,3 persen. Tahun 2024 diperkirakan ada pertumbuhan 4,96 persen untuk DIY. “Ada kecenderungan pertumbuhan DIY di atas pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia.

Sedangkan inflasi DIY Desember 2023 sebesar 0,35 persen relatif stabil dibanding November 2023 secara tahunan terkendali di level 3,17 persen, artinya masih berada dalam rentang target inflasi nasional.

“Proyeksinya 2024 akan lebih tinggi 4,8 - 5,6 persen, faktor pendorongnya kenaikan UMP sebesar 7,27 persen sehingga ada kenaikan daya beli masyarakat. UMKM berkonstribusi ekspor sebesar 15,65 persen,” tambahnya.

Dari kacamata Kadin DIY, Timoty Apriyanto antara lain menyampaikan UMKM yang banyak terpengaruh pemilu adalah bidang digital printing dan advertising. “Tetapi tidak banyak berpengaruh terhadap UMKM bidang lainnya. Kadin sebagai media advokasi berbagai pengusaha termasuk UMKM, belum bisa optimal,” jelasnya.

Artinya, kata dia, perlu advokasi di bidang akuntabilitas penyelenggaraan pemilu diperlukan supaya terjadi tata kelola yang dapat memberikan dampak positif bagi UMKM.

ARTIKEL LAINNYA: LPS dan MA, Serius Dengan Perlindungan dan Kepastian Hukum Untuk Nasabah

Sependapat, Marizna dan Febri Lestanto dari Jaringan Saudagar Muhammadiyah menyatakan UMKM yang terdampak positif terutama di bidang advertising, percetakan dan digital printing.

Mereka ingin adanya transparansi regulasi sehingga akan lebih banyak melibatkan organisasi (asosiasi) pengusaha di daerah. “Selama ini yang dirasakan oleh para pelaku UMKM di lingkungan Muhammadiyah adalah belum terlihat keseriusan pemerintah melakukan pembinaan maupun pendampingan kepada semua UMKM,” kata Febri.

Dia mengusulkan supaya penyusunan peraturan perundang-undangan ataupun regulasi lainnya melibatkan komunitas UMKM.

Sementara perwakilan dari Jogja Kreasindo menyatakan benar kondisi model penggalangan suara mengalami pergeseran dibandingkan Pemilu 2019. Ini berdampak pada UMKM konveksi serta digital printing yang mengalami penurunan order.

Persoalan lainnya adalah karakter calon yang mempercayakan pada tim sukses berakibat tidak terbayar ketika calon tersebut tidak berhasil. “Kami pelaku usaha advertising membuat persyaratan lunas di depan, terjadi penurunan jumlah pekerjaan,” kata dia.

Dia mengakui ada risiko politik yang ditanggung oleh pelaku usaha, ketika para calon jadi akan membuat pelaku usaha terhambat di kemudian hari. “Pelaku usaha advertising kemudian membuat persyaratan lunas di depan dan ini berakibat pada penurunan jumlah orderan,” jelasnya.

Sri Nurkyatsiwi mengakui dampak pemilu terhadap pertumbuhan UMKM DIY tidak dapat dirasakan langsung, meskipun Dinas Koperasi dan UKM belum melakukan penelitian secara khusus tentang hal tersebut.

Menurut dia, UU No 20 Tahun 2008 yang diturunkan dalam Perpu 2 Tahun 2022 menjadikan kebijakan Pemda DIY berubah dan dirasakan berat oleh pelaku UMKM, sebagaimana disampaikan oleh para pelaku UMKM melalui Kadin.

Sitarini dari Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kota Yogyakarta menyatakan seiring dengan berkembangnya teknologi, tren dan strategi kampanye politik pun turut beralih dari metode offline ke online. “Sudah tidak banyak lagi kontestan pemilu yang berkampanye menggunakan alat peraga kampanye atau pertemuan tatap muka,” kata dia.

Dari data yang masuk, pembelanjaan atribut pemilu tidak banyak yang berbelanja di UMKM Kota Yogyakarta dibandingkan dengan tahun 2019 (Rp 245 juta-an). “Kondisi 2024 sangat minimalis hanya Rp 35 juta-an,” ucapnya. (*)