PKS Bantul Targetkan Enam Kursi Dewan
KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bantul mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2022, Minggu (13/3/2022), secara hybrid di Burza hotel. Rakerda dihadiri oleh pengurus harian DPD dan jajaran serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS se Kabupaten Bantul. Rakerda secara resmi dibuka oleh Agus Mas’udi ST selaku Ketua DPW PKS DIY.
Mengangkat tema “Empati, Kontribusi dan Kolaborasi", Rakerda bisa diakses melalui kanal YouTube yang diikuti seluruh pengurus dan kader PKS di Bantul.
Ketua DPD PKS Bantul, Agung Laksmono M.Sc, kepada koranbernas.id di lokasi mengatakan Rakerda digelar setelah pihak DPP menggelar Rakernas dan DPW selesai menggelar Rakerwil.
"Kita mengambil tema “Empati, Kontribusi dan Kolaborasi" adalah tentang bagaimana PKS berkontribusi bagi bangsa dan negara ini serta berkontribusi bagi kepentingan masyarakat. Sehingga kehadiran PKS dirasakan. Tidak lupa kita juga mendengarkan dan memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk kemudian diperjuangkan," kata Agung.
Sedangkan semangat kolaborasi dan transformasi adalah berupa penguatan sinergi dan keselarasan serta menjalin kerja sama dengan berbagai elemen kebangsaan. Di antaranya tokoh agama, public figure, seniman dan budayawan, serta lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan masyarakat.
Selain itu Rakerda juga membahas mengenai strategi Pemilu 2024 yakni target menaikkan dari 4 kursi di DPRD saat ini menjadi minimal 6 kursi.
"Kita ada 6 Daerah Pemilihan (Dapil). Minimal target kita satu Dapil ada satu wakil rakyat dan kita juga bisa menduduki kursi pimpinan dewan," ujarnya. Maka segala langkah harus disamakan, kompak dan solid.
Rakerda DPD PKS Bantul juga disampaikan beberapa poin pandangan kaitan situasi saat ini. Pertama, seiring dengan perkembangan wabah Covid-19 yang akan mengalami proses transisi dari kondisi pandemi ke endemi, PKS Bantul mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mempersiapkan infrastruktur dan kebijakan dalam mempercepat pemulihan ekonomi, terutama sektor UMKM yang selama masa pandemi mengalami keterpurukan.
Kedua, mendorong Pemerintah Daerah untuk memperhatikan ketersediaan atau stok dan stabilitas harga minyak goreng, kedelai serta bahan kebutuhan pokok lainnya, terutama menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
Ketiga, PKS Bantul mendukung sikap DPP PKS untuk menolak ide gagasan/wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan menyerukan agar semua komponen bangsa taat kepada konstitusi.
“Setiap wilayah dan daerah punya ciri khas, program-programnya juga harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Jangan cuma copy paste. Yang penting, tetap sinkron dengan program pusat, wilayah dan selalu ada komunikasi,”pesan Agus Mas'udi. (*)