Para Kiai se-Jawa Berkumpul di Purworejo Usulkan Gus Yasin Cawapres
Wahyu Nur Asmani EW 
KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Para kiai dan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Jawa meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta dan Banten berkumpul di Purworejo, Senin (15/5/2023).
Acara halal bihalal dan sarasehan politik di Ganesha Convention Hall Purworejo itu kemudian menghasilkan Deklarasi Purworejo. Isinya, mengusulkan KH Taj Yasin Maemun atau Gus Yasin sebagai pendamping calon wakil presiden (cawapres) Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
"Kami mendorong Capres Bapak Anies Baswedan untuk menggandeng Tokoh PPP Jawa Tengah KH Taj Yasin Maemun (Gus Yasin) sebagai pendamping (calon wakil presiden," ujar Anwar Sanusi dari Jakarta saat membacakan aspirasi para kiai.
Mereka juga meminta Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, segera melaksanakan surat Menkumham tertanggal 6 April 2023. “Kami meminta dengan sungguh-sungguh kepada Saudara Mardiono untuk mengembalikan kepengurusan,” kata Anwar Sanusi.
Dia menambahkan, kader PPP se-Jateng, DIY, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur menyatakan, Plt Ketua Umum Mardiono adalah Ketua DPP PPP tidak sah dan melanggar ketentuan AD/ART PPP, UU Partai Politik.
Dengan demikian, lanjut dia, Plt Mardiono tidak sah bertindak atas nama Partai Persatuan Pembangunan dalam menandatangani daftar caleg maupun mengusung serta menandatangani usulan bakal calon presiden maupun cawapres.
Anwar Sanusi membacakan Ddeklarasi Purworejo hasil aspirasi para kiai dan kader PPP se-Jawa. (wahyu nur asmani ew/koranbernas.id)
"Plt Ketua Umum DPP PPP saudara Mardiono tanpa syarat dan serta merta secepat-cepatnya dalam waktu tiga minggu menyerahkan kembali Jabatan Ketua Umum DPP PPP kepada Suharso Manoarfa hasil Muktamar IX 2020 Makassar. Plt Ketua Umum DPP PPP Saudara Mardiono tidak memiliki legal standing mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024," sebutnya.
Sanusi membeberkan, kader PPP seluruh Indonesia demi Allah SWT hanya memilih Anies Rasyid Baswedan sebagai Presiden Negara Republik Indonesia 2024-2029. Hal ini disebabkan perintah AD ART PPP.
“Apabila Plt Ketua Umum DPP PPP tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan perintah ini maka kami kader PPP akan menunjuk pengacara Denny Indrayana untuk melakukan pendampingan hukum pada Mahkamah Partai di DPP PPP,” tambahnya.
Pendampingan itu untuk melakukan gugatan terhadap keabsahan Plt Ketua Umum DPP PPP pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan PTUN.
Dia menambahkan, seluruh kader PPP yang tidak terlibat dan tidak ikut serta mengkudeta Ketua Umum sah DPP PPP Suharso Manoarfa akan melaksanakan Muktamar Luar Biasa selambat lambatnya September 2023. (*)
