Jangan Lagi Bicara Jabatan Basah dan Kering
Arie Giyarto 
KORANBERNAS.ID -- Inspektur Utama Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat Drs Agus Sukiswa Ak MM mengajak seluruh jajaran BKKBN DIY meningkatkan komitmen dan integritas untuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK).
Upaya itu bisa terwujud apabila seluruh pimpinan didukung karyawan di semua jenjang melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan peraturan perundangan, sehingga hasilnya maksimal dan sesuai ketentuan operasional.
Berbicara pada pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pembangunan ZIBWK, Agus mengingatkan jangan sampai siapa pun terkena masalah hukum.
Jangan mengambil uang orang lain, misalnya dengan memalsu tanda tangan. Jangan ada akseptor Medis Operatif Pria dan Medis Operatif Wanita (MOP dan MOW) fiktif.
Dia mengingatkan saat ini jangan lagi bicara jabatan basah dan kering. "Tidak ada lagi. Jabatan basah ya direktur PDAM atau manajer kolam renang," kata Agus bercanda.
Saat ini tidak ada lagi upeti atau suap. Segala pelaksanaan anggaran di bawah pengawasan petugas yang disebar ke lapangan. Diam-diam mereka mencari fakta empirik.
Inspektur Utama BKKBN Pusat Drs Agus Sukiswo Ak MM bersama Plt Kaperwil BKKBN DIY Rohdiana Sumariati MSc. (arie giyarto/koranbernas.id)
Harus berubah
Lebih lanjut dia berharap, keluar dari ruang ini semuanya harus berubah. "DIY nilainya sudah bagus dan tahun 2020 ini saya harapkan bisa lulus," kata Agus.
Diinformasikan, pihaknya sudah berusaha meningkatkan kesejahteraan karyawan sesuai kapasitas, jenjang dan kompetensinya.
Namun demikian dia mengakui secara organisasi BKKBN memang sedang sakit, dalam tanda kutip. Banyak jabatan kosong di tingkat pusat. Banyak pelaksana tugas (Plt) termasuk Kaperwil BKKBN DIY.
Namun pihaknya bersama Kepala BKKBN Pusat dr H Hasto Wardoyo SpOG yang mantan Bupati Kulonprogo terus berusaha membenahi agar sistem yang ada bisa dilaksanakan dengan hasil maksimal.
Dukungan dana
Sementara itu Drs Witono menyampaikan masukan menyangkut dana yang makin menurun. DIY sebagai penyandang predikat center of excellence, wilayah percontohan dan sebagainya, mestinya ada dukungan dana yang memadai.
"Sekarang ada sektor yang hanya mendapat Rp 300 juta. Bagaimana dengan dana sekecil itu membuat inovasi mengembangkan SDM," ungkapnya.
Selain Agus Sukiswa, hadir pula sebagai narasumber Kabag Program dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenkumham DIY, F Surya Kumara SH MH.
Pembinaan ASN tersebut diikuti 160 orang termasuk Petugas Lapangan KB yang menjadi ujung tombak di kabupaten/kota. (sol)
