Ini Penyebab Sampah Berserakan di Kota Yogyakarta
Bahkan sudah cukup lama berlarut-larut tanpa penyelesaian yang kongkret.
Yvesta Putu Ayu Palupi 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD Kota Yogyakarta mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melaksanakan program desentralisasi sampah. Program Pemda DIY yang menetapkan penutupan TPA Piyungan melalui desentralisasi sampah pun perlu didukung.
Anggota Pansus Pengelolaan Sampah DPRD Kota Yogyakarta, Krisma Eka Putra, Senin (22/4/2024), mengungkapkan, program desentralisasi sampah harus ditindaklanjuti serius oleh instansi terkait. Selain itu, juga perlu peran kepala daerah.
"Jangan sampai program ini macet dan malah membuat penanggulangan sampah semakin amburadul," tandasnya.
Menurut Krisma, misi Pemda DIY lewat pencanangan desentralisasi pengelolaan sampah di kabupaten/kota sudah jelas. Seharusnya ditindaklanjuti serius dengan sinergitas antar-wilayah.
Politisi Gerindra ini menambahkan, jangan sampai program yang bertujuan baik itu digagalkan oleh ego sektoral masing-masing pejabat di tingkat kabupaten kota.
ARTIKEL LAINNYA: Sosok Ki Hadjar Dewantara akan Difilmkan
Kabupaten/kota sebagai perpanjangan tangan Pemda DIY di tingkat terbawah harus bisa melaksanakan instruksi dengan komitmen yang optimal, sehingga program berjalan dengan baik.
"Akhir-akhir ini saya menerima informasi, ego sektoral berkaitan dengan pengelolaan sampah ini sangat tinggi. Semoga persoalan sampah ini dijadikan prioritas penanggulangan karena ini adalah persoalan yang harus cepat ditanggulangi," ujarnya.
Krisma menambahkan, seharusnya kepala daerah dan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ditunjuk sebagai pelayanan masyarakat bisa bekerja dengan optimal mengatasi berbagai persoalan yang muncul di wilayah masing-masing.
Apalagi isu soal sampah di Yogyakarta bukan merupakan hal yang baru. Bahkan sudah cukup lama berlarut-larut tanpa penyelesaian yang kongkret.
"Kerja sama antar pemerintah kabupaten kota bahkan dengan swasta dalam menuntaskan persoalan sampah sangat diperlukan," ungkapnya.
Pimpinan Komisi B DPRD Kota Yogyakarta ini berharap kerja cepat dan kerja cerdas bisa dilakukan Pemkot Yogyakarta menuju desentralisasi sampah Mei mendatang. Jangan sampai muncul lonjakan sampah di depo dan TPS maupun di sejumlah titik akibat penutupan TPA Piyungan.
"Masyarakat butuh penyelesaian kongkret dan saya akan mengawal realisasi program desentralisasi ini di Kota Jogja agar tidak terjadi fenomena darurat sampah. Sudah menjadi kewajiban bersama untuk menuntaskan persoalan ini," kata dia. (*)
