Dicurigai Menyalahgunakan Dana Desa, Ini Jawaban Kades Kiangkong
KORANBERNAS.ID, PURWOREJO--Beberapa warga desa Kiangkong, Kecamatan Kutoarjo Purworejo, mengeluhkan adanya pembangunan di desanya yang diduga diwarnai penyalahgunaan anggaran dana desa (DD).
Salah satu warga, Lukman menuturkan, saat bekerja sebagai kuli pada pembangunan talud, dirinya melihat kejanggalan.
“Kejanggalan terlihat dari pembuatan pondasi. Semestinya membuat pondasi menggunakan jenangan semen baru, di atasnya diletakan batu berikut jenangan semen. Namun yang terjadi dari tanah langsung diletakkan batu berikut jenangan semen,” kata Lukman kepada awak media, Selasa (20/10/2020).
Menurutnya, cara tidak memenuhi standar kontruksi. Batu yang ditata harusnya diberi jenangan, tapi untuk proyek di Purworejo ini tidak demikian.
Indikasi juga terlihat, lantaran proyek yang belum berusia setahun itu, sudah mengalami ambrol di sejumlah titik.
“ebagai kuli, saya menanyakan kepada tukang. Saya katakana bangunan seperti ini tidak akan kuat. Namun mau bagaimana, ini perintah atasan,” tambah dia.
Lukman juga mengatakan, kejanggalan lain juga terlihat dari tidak adanya papan informasi terkait proyek yang dikerjakan.
Warga desa lainnya Kasdiman, yang kebetulan menjabat ketua RT 02 di Dusun 01, juga menuturkan keganjilan yang dia lihat.
“Saya sebagai ketua RT tidak dibekali stempel. Dan saya menjabat ketua RT sudah beberapa tahun,” jelasnya.
- juga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam rapat. Sebagai warga, dirinya hanya berharap pemerintahan desanya bisa transparan.
Atas kecurigaan ini, Kades Kiangkong, Kecamatan Kutoarjo, Ahmad Anggudi menuturkan, untuk tahun 2020 pihaknya belum bisa melaporkan karena dana desa tahap 3 belum cair.
Didampingi Ketua Polosoro dan beberapa pengurus harian, Ahmad mengatakan, pada akhir tahun nanti, pihaknya akan mengumumkan terkait dana desa kepada warganya.
Disampaikan, dana desa yang turun tahun 2020 sebagian di prioritaskan untuk Covid-19, seperti untuk bantuan langsung tunai (BTL) DD.
“Kita sampai ada perubahan rancangan pembangunan desa (RPDes). Kalau memang warga tidak puas ada BPD. Sebelum Covid, kami rutin rapat setiap 3 bulan, tapi karena pandemi tidak bisa leluasa. Hanya dihadiri sejumlah pengurus,” katanya.
Menanggapi keluhan warga tentang pembangunan talud, kades Kiangkong mengatakan pembangunan yang dilaksanakan sudah sesuai rancangan. Prosesnya selalu ada tim monitoring kecamatan dan pendamping yang selalu mengecek pekerjaan.
“Kalau ada ketidakberesan pasti saya akan ditegur,” ujar Ahmad Anggudi.
Untuk papan informasi proyek, juga sudah dipasang.
“Kalau tidak ada papan kegiatan, tim monitoring akan menegur kami,” lanjutnya.
Kepala Dinpermades Agus Ari Setiyadi kepada koranbernas.id melalui pesan singkat, Selasa (20/10/2020) malam mengatakan, terkair dengan dana desa (DD) tidak ada potongan anggaran. Rencana pembangunan yang sudah ditetapkan, wajib diubah untuk penanganan Covid-19. Sebab anggaran tahun ini diprioritaskan untuk 3 hal yaitu penanganan Covid-19, program padat karya tunai desa (PKTD) serta bantuan langsung tunai desa (BLT DD)
“Pembangunan fisik masih dilaksanakan, tetapi tidak menjadi prioritas utama,” jelas Agus Ari. (*)