atas

Penundaan Eksekusi Baiq Nuril Bukan Solusi
Pusat Studi Hukum Pidana dan Kriminologi FH UMY Tagih Komitmen Penegak Hukum

Rabu, 21 Nov 2018 | 13:45:58 WIB, Dilihat 178 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


Penundaan Eksekusi Baiq Nuril Bukan Solusi Peneliti Pusat Studi Hukum Pidana dan Kriminologi FH UMY, Dr Trisno Raharjo SH M Hum (tengah) menyampaikan keterangan pers terkait kasus Baiq Nuril, Rabu (21/11/2018), di kampus setempat. (yvesta putu sastrosoendjojo/koranbernas.id)

Baca Juga : Udang di Balik Batu Kemiskinan DIY


KORANBERNAS.ID --  Pusat Studi Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengapresiasi kebijakan Kejaksaan Agung yang menunda eksekusi terhadap terpidana Baiq Nuril.

Namun demikian langkah tersebut bukan merupakan solusi bagi penyelesaikan perkara tersebut secara tuntas.

“Penundaan ini bila pihak Baiq Nuril mengajukan hak hukumnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali,” ungkap Dr Trisno Raharjo SH M Hum, Peneliti Pusat Studi Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum UMY, Rabu (21/11/2018), di kampus setempat.

Menurut dia, yang perlu dilakukan saat ini adalah Mahkamah Agung menunjuk Hakim Agung yang menangani perkara tersebut serta memiliki pemahaman yang baik terhadap kasus perempuan berhadapan dengan hukum.

Trisno yang juga Dekan FH UMY ini menyampaikan pihaknya sudah berusaha melalui berbagai cara mencari Salinan putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang dibacakan pada 28 September 2018 itu.

Langkah-langkah itu bukan dimaksudkan agar Baiq Nuril dibebaskan, akan tetapi perkara tersebut perlu ada pertimbangan dari berbagai aspek. Langkah yang paling tepat adalah Peninjauan Kembali atau PK.

Sebenarnya, kasus ini tidak perlu terjadi seandainya sejak awal penangangan aparat penegak hukum memahami berbagai aspek yang ada.

Didampingi Ketua Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi FH UMY, Heri Purwanto SH MH, lebih jauh Trisno menilai penanganan perkara itu oleh aparat penegak hukum terlalu dini.

Penyidik dan penuntut umum tidak bersungguh-sungguh menangani perkara ini dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku terkait perempuan berhadapan dengan hukum.

Hal ini menunjukkan aparat penegak hukum di Indonesia belum berspektif gender dan HAM. Pada kasus ini mestinya kekerasan harus dihentikan karena akan melanggengkan praktik kekerasan. Dampaknya, para perempuan yang menjadi korban semakin enggan melaporkan kasus yang menimpa dirinya.

“Pada perkara Baiq Nuril ini seharusnya aparat penegak hukum perlu mengkaji secara mendalam, ketika Baiq Nuril merekam telepon M untuk bukti dan kepentingan dirinya yang mengalami pelecehan seksual,” kata Heri Purwanto menambahkan.

Menurut dia, ini bisa menjadi alasan untuk membela diri karena faktanya Baiq Nuril mengalami penderitaan psikologis ketika ada rumor dianggap menjalin hubungan dengan M.

Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan hukum yaitu pasal 6, mestinya hakim memperhatikan sejumlah aspek.

Pertama, mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.

Kedua, melalukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan hukum yang tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender.

Ketiga, menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non-diskriminatif.

Keempat, mempertimbangkan penerapan konversi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Heri Purwanto menegaskan, Hakim Agung yang memeriksa perkara ini tampaknya belum dapat mengindentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan yang dilakukan pelaku (dalam perkara ini menjadi korban) serta mempertimbangkan dampak kerugian yang dialami korban karena ketidakberdayaannya.

Mengenai putusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baiq Nuril selama 6 bulan dan denda Rp 500 juta, Pusat Studi Hukum Pidana dan Kriminologi FH UMY menilai Hakim Agung telah menganggap perbuatan Baiq Nuril pantas dihukum berat.

“Memang penjara enam bulan tidak lama. Namun denda Rp 500 juta untuk ukuran pendapatan yang dimiliki Baiq Nuril adalah pemidanaan yang berat,” jelasnya.

Ketika ada perbuatan pidana yang kemudian dianggap pencemaran nama baik, tetapi ketika itu ada pembuktian fakta memang perbuatan tersebut terjadi, seharusnya aparat penegak hukum mempelajari lebih dalam perkara A quo.

“Dalam konteks perkara Baiq Nuril, Hakim Agung harus mempertimbangkan perbuatan pidana yang an sich yaitu adanya pelecehan seksual yang dialami Baiq Nuril,” tandasnya.

Baik Trisno Raharjo maupun Heri Purwanto menyatakan kasus ini menjadi pembelajaran bagi aparat penegak, sebelum memutuskan suatu perkara harus memperoleh gambaran secara utuh. (sol)



Selasa, 20 Nov 2018, 13:45:58 WIB Oleh : Sholihul Hadi 822 View
Udang di Balik Batu Kemiskinan DIY
Selasa, 20 Nov 2018, 13:45:58 WIB Oleh : Arie Giyarto 429 View
Prenggan Dikembangkan Jadi Kampung Sayur
Selasa, 20 Nov 2018, 13:45:58 WIB Oleh : Sari Wijaya 1016 View
Pamong Desa se-Bantul Protes Pesangon yang Sangat Kecil

Tuliskan Komentar