atas

Peningkatan Kapasitas IKM Ini Bisa Kurangi Kemiskinan

Kamis, 06 Des 2018 | 21:37:36 WIB, Dilihat 73 Kali - Oleh Yvesta Putu Sastrosoendjojo

SHARE


Peningkatan Kapasitas IKM Ini Bisa Kurangi Kemiskinan Gati Wibawaningsih, Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian dalam Sosialisasi Juknis dan Pembahasan Rencana Kerja DAK Fisik Revitalisasi Sentra IKM TA 2019 di Yogyakarta, Rabu (5/12/2018) malam.(yvesta putu sastrosoendjojo/koranbernas.id)

Baca Juga : Kapolda Janjikan Hal Ini Setelah Kenaikan Tipe


KORANBERNAS.ID -- Pengembangan Industri Kreatif Menengah (IKM) perlu ters didorong. Sebab IKM menjadi salah satu upaya yang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

"IKM dapat berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk ekspor. Hal ini sesuai uu nomor 3 Tahun 2014," ungkap Gati Wibawaningsih, Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian dalam Sosialisasi Juknis dan Pembahasan Rencana Kerja DAK Fisik Revitalisasi Sentra IKM TA 2019 di Yogyakarta, Rabu (5/12/2018) malam.
 
Karena itulah Kementerian Perindustrian melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas. Khusus untuk penguatan kapasitas kelembagaan dapat melalui peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan dan konsultan IKM serta kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi industri dan profesi terkait.

Hal ini tentunya didukung dengan kebijakan yang memperhatikan peningkatan kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi dan bimbingan teknis. Selain itu bantuan bahan baku dan penolong, bantuan mesin atau peralatan, pengembangan produk, bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, bantuan informasi pasar, akses pembiayaan.

"Juga penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan dan pengembangan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara IKM dengan sektor ekonomi lain yang menguntungkan," jelasnya.

Menurut Gati, sentra IKM merupakan sekumpulan unit usaha paling sedikit 20 (dua puluh) IKM untuk Pulau Jawa dan Bali, 10 (sepuluh) IKM untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan dan 5 (lima) IKM untuk Pulau lainnya yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama. Berdasarkan data tahun 2017, terdapat 12.186 sentra IKM dengan jumlah unit usaha di dalamnya sebanyak 270.197 IKM yang tersebar di Indonesia.

Berdasarkan kondisi  tersebut, masih ditemukan beberapa potensi di daerah yang belum dimanfaatkan, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki serta kelemahan dalam aspek legalitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra yang telah ada melalui Revitalisasi Sentra IKM yang diharapkan akan meningkatkan daya saing IKM untuk memasuki pasar dalam negeri maupun pasar global.

Pembinaan IKM dapat melalui APBN maupun APBD. Selain itu, dapat juga memanfaatkan program Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebagaimana yang tertuang pada Perpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Juknis DAK Fisik, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kegiatan yang berfokus pada sentra yang sudah ada. Namun masih memerlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya saing IKM melalui kegiatan-kegiatan dalam bentuk pematangan lahan sebagai bagian konstruksi sentra IKM.

Pendirian/revitalisasi ruang produksi, pendirian/revitalisasi UPT, rumah kemasan, kantor pengelola administrasi juga dibutuhkan. Selain itu unit pelayanan bahan baku dan penolong, IPAL, pengolahan air bersih, pusat promosi sentra, ruang sarana penunjang, infrastruktur fisik, pagar keliling serta pendirian papan nama dan papan potensi sentra IKM.

DAK Fisik Revitalisasi Sentra IKM telah berjalan mulai Tahun Anggaran 2016 hingga tahun ini. Pada TA 2016, pagu alokasi anggaran adalah sebesar Rp 166.3 M untuk 149 Kab/Kota, TA 2017 sebesar Rp 161.5 M untuk 113  Kab/Kota, TA  2018 sebesar Rp 173.7 M untuk 73 Kab/Kota serta TA 2019 sebesar Rp 178.3 M untuk 79 Kab/Kota.

"Proses DAK mulai dari usulan sampai ketetapan penerima, menggunakan sistem terpusat Aplikasi KRISNA yang melibatkan perencanaan di Bappenas, koordinasi teknis dan substansi dengan DJIKM serta penganggaran sampai penetapan di Kementerian Keuangan," tandasnya.

Proses DAK mulai dari usulan sampai ketetapan penerima, menggunakan sistem terpusat Aplikasi KRISNA yang melibatkan perencanaan di Bappenas, koordinasi teknis dan substansi dengan DJIKM serta penganggaran sampai penetapan di Kementerian Keuangan (DJPK). Diharapkan para pemangku kepentingan di setiap Kab/Kota dapat berkomitmen untuk mengoptimalkan DAK Revitalisasi Sentra IKM dengan melakukan pembinaan lebih lanjut.

"Selanjutnya, kami berpesan agar mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan agar dapat tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku," imbuhnya.(yve)



Kamis, 06 Des 2018, 21:37:36 WIB Oleh : Rosihan Anwar 1054 View
Kapolda Janjikan Hal Ini Setelah Kenaikan Tipe
Kamis, 06 Des 2018, 21:37:36 WIB Oleh : Arie Giyarto 197 View
Penelitian Kampus jadi Potret KB
Kamis, 06 Des 2018, 21:37:36 WIB Oleh : Rosihan Anwar 57 View
BPJ Miliki Cukup Modal Puncaki Klasemen di Seri II IBL

Tuliskan Komentar