atas

PANDU Kirim Surat Terbuka untuk KPU dan Bawaslu

Senin, 22 Apr 2019 | 21:09:08 WIB, Dilihat 579 Kali - Oleh Surya Mega

SHARE


PANDU Kirim Surat Terbuka untuk KPU dan Bawaslu Sulistyo. (istimewa)

Baca Juga : Bupati Ingin Raih Hasil Maksimal di USBN dan UNBK


KORANBERNAS.ID—Paguyuban DUkuh di Bantul (PANDU) mengirimkan surat terbuka untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bantul. Dalam surat tersebut, PANDU mengatakan, rencana KPU yang akan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU, perlu dipertimbangkan lagi.

Dalam rilis yang dikirimkan ke redaksi koranbernas.id, Ketua Umum PANDU, Sulistyo SH MMA mengatakan, langkah KPU yang akan segera menggelar Pemilihan Suara Ulang atas rekonendasi Bawaslu patut menjadi catatan & pencermatan.

Menurut Sulis, banyak hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan. Dari aspek yuridis, langkah tersebut patut dipertanyakan lantaran UU Pemilu tidak memerintahkan harus dilakukan PSU.

“Apakah tidak ada lagi rujukan pasal yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil langkah win-win solutions?,” kata Sulis bertanya.

Selain itu, keputusan ini juga dinilai akan berdampak pada masyarakat pemilih. Hanya demi menghargai hak politik segelintir orang, harus mengorbankan kepentingan banyak orang, minimal 1 TPS.

Sulis berpandangan, para pemilih adalah masyarakat kebanyakan yang perlu bekerja setiap harinya. Kalau mereka diharuskan memberikan suaranya dalam pemungutan suara ulang, lantas siapa yang akan mengganti penghasilan mereka yang hilang karena tidak bekerja demi demokrasi. Belum lagi dampak lain yang akan muncul, yakni menggangu keharmonisan bermasyarakat & gotong-royong.

Dari aspek kamtibmas, kebijakan ini juga sangat beresiko. Sebagaimana diketahui, mayoritas warga menuduh bahwa hal ini terjadi karena ulah pengawas TPS di KPPS. Sehingga bukan tidak mungkin ke depan ini akan menjadi efek negatif bagi orang lain yang kebetulan jadi pengawas TPS di KPPS dalam bermasyarakat.

“Di sisi lain bukan tidak mungkin PSU akan menjadi gangguan kamtibmas karena PSU akan melibatkan banyak orang dan banyak kepentingan. Belum lagi resiko akan adanya biaya tambahan. Baik unrtuk penyediaan logistic maupun non logistic. Sebab di lapangan, mulai muncul kekhawatiran, jangan-jangan petugas yang dilibatkan nanti hanya akan kerja bakti,” imbuhnya.

PANDU sendiri, kata Sulis, juga mulai mencium gelagat kurang baik akibat kabar akan dilakukannya PSU. Parpol dan caleg sangat berkepentingan untuk memenangkan kontestan. Sehingga tidak mengherankan, kabar ini mendorong banyak individu yang kebetulan jadi timses berseliweran di TKP PSU. Bukan mustahil, merek akan berupaya memenangkan jagonya dengan berbagai cara dan upaya.

“Kawan-kawan di pedukuhan juga merasa malu, karena mereka dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. Kami sudah berembug. Kami berpendapat dan meminta KPU dan Bawaslu Bantul mempertimbangan ulang rencana PSU. Mereka dapat menggantinya dengan langkah-langkah lain dengan tidak mengurangi nilai demokrasi namun tetap menghormati kepentingan masyarakat yang lebih luas,” tandasnya. (SM)



Senin, 22 Apr 2019, 21:09:08 WIB Oleh : Sari Wijaya 233 View
Bupati Ingin Raih Hasil Maksimal di USBN dan UNBK
Senin, 22 Apr 2019, 21:09:08 WIB Oleh : Masal Gurusinga 192 View
Christian Ditanya Kesanggupannya untuk Ikut Ujian
Senin, 22 Apr 2019, 21:09:08 WIB Oleh : Masal Gurusinga 210 View
UNBK Terpaksa 3 Sesi Sehari

Tuliskan Komentar