atas1

Borok Korupsi tetap akan Menjalar
Ironi Dewan Pengawas KPK

Minggu, 19 Jan 2020 | 01:04:43 WIB, Dilihat 204 Kali
Penulis : Despan Heryansyah
Redaktur

SHARE


Borok Korupsi tetap akan Menjalar Despan Heryansyah

Baca Juga : Penasaran Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2, Ini Trailernya


JAUH sebelum Indonesia merdeka, independensi hukum dan peradilan selalu berhadapan dengan kepentingan kekuasaan, dan ironinya, kekuasaan selalu keluar sebagai pemenang. Jauh sebelum Indonesia merdeka, hukum termasuk pengadilan, tidak pernah diberikan peluang menjadi independen, karena dianggap akan membahayakan kepentingan kolonial di negara jajahan. Sebaliknya, hukum dan peradilan justru berpihak pada kepentingan kolonial. Begitupun pada masa orde lama dan orde baru, hukum dan peradilan dianggap akan menghambat revolusi dan pembangunan ekonomi, lalu dipaksa tunduk pada kekuasaan pemerintahan.

Pada mulanya, reformasi membawa angin segar akan munculnya independensi hukum dan peradilan. Semua orang mendadak menjadi pro perubahan pada berbagai sektor kenegaraan. Sayangnya, di persimpangan jalan, mimpi itu dipaksa harus kembali tunduk pada kepentingan kekuasaan. Jargon “kemudahan investasi” hampir selalu menjadi alasan pembenar yang dapat meluluhlantakkan sistem yang sudah terbangun dengan sangat baik sekalipun. Dalam sejarah Indonesia sampai hari ini, hukum dan kekuasaan kehakiman, selalu diposisikan berhadap-hadapan dengan revolusi, pembangunan ekonomi, dan kini investasi. Kondisi ini sesungguhnya juga terjadi di banyak negara, bahkan negara maju sekalipun, namun di sana sudah lama ditinggalkan sejak paruh abad ke sembilan belas lalu.

Logika Pemberantasan Korupsi

Dalam hemat penulis, tak ada yang meragukan prestasi Presiden Jokowi dalam bidang pembangunan, khususnya sarana dan prasarana fisik. Tak pernah terbayangkan sebelumnya jalan tol dapat menghubungkan seluruh provinsi di pulau Jawa. Begitupun tak pernah terbayangkan sebelumnya jalan tol dapat menjamah pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Ini hanyalah satu dari sekian banyak keberhasilan pembangunan Presiden. Namun, hampir semua orang juga sepakat bahwa penegakan hukum pada masa Presiden Jokowi terbengkalai, bahkan sejak Presiden pertama kali dilantik tahun 2014 lalu.

Kebijakan terakhir yang menjadi puncak keterbengkalaian penegakan hukum adalah pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada mulanya, lingkaran istana melempar isu bahwa pemberantasan korupsi oleh KPK telah mengganggu iklim investasi Indonesia. Apalagi selama ini, KPK menjadi lembaga tanpa kompromi yang tak terkendali sama sekali. Oleh karena itu, Presiden mengambil dua paket kebijakan yang sangat menentukan masa depan KPK. Dua paket kebijakan ini yang kemudian memunculkan kontroversi dan aksi massa, hingga menelan beberapa korban jiwa. Paket kebijakan itu bermula dari penunjukkan lima (5) orang komisioner KPK yang dinilai tidak hanya memiliki komitmen pemberantasan korupsi yang lemah, namun juga memiliki rekam jejak yang buruk dalam pemberantasan korupsi. Bahkan salah satunya, pernah memiliki masalah serius dengan beberapa pihak di tubuh KPK.

Kemudian paket kebijakan itu dilanjutkan dengan merevisi UU KPK, yang menurut banyak pihak, tidak ada satu pasal pun dari hasil revisi itu yang memperkuat KPK, sebaliknya justru melemahkan KPK. Satu dari sekian banyak pasal yang melemahkan itu adalah keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK, yang dinilai memiliki kewenangan sangat besar, bahkan melampaui kewenangan komisioner KPK sendiri.

Beberapa hari lalu, nama-nama Dewan Pengawas telah ditetapkan oleh Presiden. Harus diakui, hampir semua nama mimiliki rekam jejak yang baik, sehingga tidak diragukan komitmennya dalam hal pemberantasan korupsi. Tentu saja, hal ini membawa angin segar baru bagi banyak pihak, karena sebelumnya muncul kekhawatiran Dewas akan diisi oleh orang-orang dekat Presiden dan partai politik. Namun sepertinya kekhawatiran itu tidak terjadi.

Bagi penulis, kehadiran Dewas KPK bak kain sutera yang menutupi borok. Seharusnya, kalau memang sejak awal Presiden berpihak pada pemberantasan korupsi, tidak perlu ada pelemahan KPK melalui perubahan UU KPK. Meskipun diisi oleh orang-orang “baik” yang cukup memberi sedikit harapan, namun keberadaan Dewas hanya satu dari sekian banyak masalah yang ditimbulkan oleh revisi UU KPK. Terdapat banyak masalah lain yang jauh lebih rumit dan kompleks. Pada akhirnya, Dewas tidak akan dapat berbuat banyak. Borok, tetap saja akan menjalar, melumpuhkan, dan pada akhirnya mematikan. ***

Despan Heryansyah

Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan

mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII Yogyakarta.



Minggu, 19 Jan 2020, 01:04:43 WIB Oleh : Redaktur 209 View
Penasaran Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2, Ini Trailernya
Minggu, 19 Jan 2020, 01:04:43 WIB Oleh : Muhammad Zukhronnee Ms 553 View
Hargai Fitrah Anak, Kenalkan Seni Sejak Dini
Minggu, 19 Jan 2020, 01:04:43 WIB Oleh : Sari Wijaya 6562 View
Tipu Janda Pakai Seragam TNI, Sukamdi Ditangkap

Tuliskan Komentar