atas1

Beban Sistem Zonasi Berada di Pundak Siswa

Rabu, 19 Jun 2019 | 16:35:34 WIB, Dilihat 478 Kali - Oleh Muhammad Zukhronnee Ms

SHARE


Beban Sistem Zonasi Berada di Pundak Siswa Satoto Endar Nayono memperlihatkan irisan zonasi PPDB SMA/SMK DIY yang melompat-lompat saat jumpa pers di Cafe Kolega Gedongkuning, Sabtu (15/6/2019). (muhammad zukhronnee ms/koranbernas.id)

Baca Juga : PPDB Tanpa Legalisasi Akta Kelahiran dan KK


KORANBERNAS.ID -- Ada yang cukup menarik saat berlangsung Jumpa Pers Forum Masyarakat Yogya Istimewa (Formayo), berkenaan siapa yang paling terdampak secara psikologis atas perubahan Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi DIY tahun 2019 untuk SMA/SMK?

Hal ini dijawab langsung oleh Sekjen Formayo, Ipan Pranashakti. Secara psikologis beban terberat justru berada di pundak para siswa yang akan masuk SMA Negeri di Yogyakarta tahun ini.

Menurutnya, perubahan sistem zonasi yang tertuang dalam Juknis tahun 2018 dengan tahun 2019 tampak sekali perbedaannya.

"Harusnya sistem zonasi didahului kesiapan sekolah dan guru, baik kualitas SDM, infrastruktur dan anggaran, bukan didahului pemerataan siswanya. Saat ini terjadi skala prioritas yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan filosofi zonasi berkenaan pemerataan pendidikan yang terkesan dipaksakan, sehingga berdampak beban justru pada psikologis siswa, terutama  yang berprestasi," tegas Ipan di Cafe Kolega Gedongkuning, Sabtu (15/6/2019).

Keinginan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pemeraatan pendidikan memperoleh tanggapan dari masyarakat dengan berbagai reaksi. Salah satunya berbentuk keberatan atas penerapannya, terutama karena adanya penerapan yang berbeda di beberapa provinsi.

Perbedaan ini karena memang pemerintah daerah berwenang menentukan pembagian zona bagi siswa dan sekolahnya.

Formayo menyikapi hal ini dengan ungkapan keprihatinan, karena pemeraatan siswa didahulukan sebelum pemerataan standar kelayakan sekolah diselesaikan.

Menurut Ipan,  kualitas sebuah sekolah menengah tidak bisa hanya bergantung pada akreditasi semata, karena prinsip akreditasi bukan memotret kualitas proses harian, baik keunggulan dan kelemahannya.

“Akreditasi penting, cuma ini ranahnya ada pada seberapa jauh kepatuhan sekolah pada atribut yang disusun oleh unsur pemerintah, kemudian dituangkan dalam borang akreditasi.

“Azas kepatuhan pada atribut borang-nya, lebih kental daripada proses monitoring hariannya. Misal saja sebuah sekolah ada kejadian tawuran hingga tiga kali dalam seminggu, kemudian pihak sekolah belum mampu meredamnya, maka ada aspek kualitas sekolah perlu dipertanyakan, tapi ini tidak ada dalam muatan borang akreditasi,  apalagi akreditasi dilakukan sekian tahun sekali,” paparnya.

Ipan memberikan tantangan ketika ada 10 SMA berakreditasi A apakah ada jaminan kesamaan infrastruktur, kualitas guru, fasilitas, anggaran di 10 SMA tersebut?

“Bisa saja kepatuhan administrasinya sama, tapi dalam hal fisik, proses, output dan outcome-nya dijamin berbeda. Karena sekolah bukan pabrikasi, yang hasil produknya bisa langsung dilihat kualitasnya setelah selesai diproses,” paparnya.

Formayo sebagai wadah aspirasi masyarakat sudah mengantongi lebih dari 500 aspirasi dan opini masyarakat Yogyakarta yang keberatan atas terbitnya Juknis Zonasi PPDB DIY tahun 2019 untuk SMA/SMK. Aspirasi ini terus bertambah, karena didistribusikan secara online.

“Alasan penentuan Juknis PPDB Provinsi DIY terlihat masih berorientasi pada faktor kuantitatif, baik perhitungan kuota berbanding populasi, tapi mengabaikan faktor humanis, padahal ini tentang pemberdayaan manusia, memanusiakan manusia,” kata Ipan.

Belum serius

Dia melihat belum ada upaya serius pemetaan dan penilaian kesenjangan antarsekolah di Provinsi DIY baik dari sisi proses, fasilitas dan anggaran secara akurat dan obyektif.

Masih ada tugas besar atas kualitas pendidikan di Yogyakarta ini, ketika kebutuhan guru belum tercukupi dengan baik, mendadak ada perubahan besar sistem penerimaan peserta didik baru. Beban orang tua siswa untuk mendampingi belajar di rumah semakin tinggi.

“Beban yang paling berat secara psikologis adalah tentang harapan dan impian siswa dalam satu tahun terakhir, yang mendorong semangat belajarnya, siang malam, namun ketika sampai pada waktunya untuk memilih sekolah terjadi perubahan sistem. Ini seperti lomba balap sepeda sepanjang 10 kilometer, kemudian 200 meter sebelum finish, tiba-tiba ada perubahan tempat finish-nya," tandas Ipan.

Dosen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Satoto Endar Nayono menambahkan saat ini penentuan jalur prestasi dalam PPDB DIY tahun 2019 sebesar 5 persen sangat tidak cocok  dengan kondisi raihan prestasi nilai ujian nasional siswa DIY  secara kolektif. Ini karena ada 10.486 siswa berkesempatan masuk SMA melalui jalur prestasi.

“Misal diasumsikan dari 10.486 siswa yang nilainya di atas 320 dapat  masuk SMA melalui jalur prestasi di DIY, 50 persen siswanya masuk melalui jalur prestasi, sisanya sudah melalui jalur zonasi, masuk SMK atau pondok pesantren, maka dibutuhkan perluasan jalur prestasi hingga 36,23 persen agar bisa menampung siswa, meskipun dalam aturan saat ini hanya 5 persen,” tandasnya. (sol)



Rabu, 19 Jun 2019, 16:35:34 WIB Oleh : Nila Jalasutra 1394 View
PPDB Tanpa Legalisasi Akta Kelahiran dan KK
Selasa, 18 Jun 2019, 16:35:34 WIB Oleh : Yvesta Putu Sastrosoendjojo 2649 View
Malioboro Lengang, Sultan Punguti Sampah
Selasa, 18 Jun 2019, 16:35:34 WIB Oleh : Masal Gurusinga 295 View
Klaten Siap Gelar Pilkades Tahap Tiga di 76 Desa

Tuliskan Komentar