Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin Bedah Gagasannya “Green Democracy” di UGM
Demokrasi sejati hanya akan terwujud apabila alam ini terjaga.
--- 
KORANBERNAS.ID, SLEMAN – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin membedah konsep dan gagasannya seputar Green Democracy di kampus Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM).
Di hadapan mahasiswa, dosen serta jajaran pimpinan kampus itu, Selasa (21/4/2026), saat diundang oleh untuk mengisi kuliah umum, Sultan Bachtiar Najamudin menyampaikan demokrasi sejati hanya akan terwujud apabila alam ini terjaga.
Hadir pula dalam kesempatan itu, anggota DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahmad Syauqi Soeratno, yang juga menyimak apa yang disampaikan oleh ketuanya.
“Pertama, akademisi bisa bertemu dan berinteraksi langsung dengan praktisi. Kedua, ada ruang diskusi dan adu pemikiran serta gagasan yang itu sangat penting untuk disampaikan program-program dan latar belakang diambilnya sebuah keputusan atau ditetapkannya sebuah kebijakan,” kata Syauqi.
Sesi foto saat kuliah umum bersama Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin di Fisipol UGM. (istimewa)
Ketiga, inilah proses kaderisasi kepemimpinan. “Jadi kita harapkan nanti bangsa ini dipimpin oleh mereka yang memang secara intelektual mumpuni dan memiliki pengalaman yang cukup utamanya berbasis pengalaman yang disampaikan langsung oleh praktisi,” katanya.
Syauqi melihat, gagasan besar Ketua DPD RI sudah selayaknya diperkenalkan ke kampus. Mahasiswa harus mulai memahami konsepsi demokrasi yang sehat itu bagaimana, bukan sekadar kebebasan politik melainkan dengan konsep pengawasan, kontrol dan policy yang menyeluruh.
“Ingat lho, Indonesia ini ada 38 provinsi dengan karakter yang secara kedaerahan berbeda-beda tapi kita sudah berkomitmen memastikan bahwa semua kelebihan dan kebaikan di daerah-daerah itu memperkuat persatuan dan kesatuan negara kita,” katanya.
Disebutkan, konsepsi Green Democracy di dalamnya mengejawantahkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi serta menempatkan pelestarian lingkungan sebagai pilar utama kebijakan publik. “Jadi, demokrasi tidak hanya berkutat urusan politik tetapi juga ada tanggung jawab ekologis untuk masa depan bumi yang kita cintai ini,” tambahnya.
Koreksi dominasi
Syauqi mencontohkan, di dalam Green Democracy terdapat koreksi dominasi. Apabila selama ini ekonomi mendominasi maka harus dilakukan koreksi, bukan dengan paradigma pembangunan yang eksploitatif tetapi harus lebih pro-lingkungan yang secara otomatis akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.
“Kok bisa? Bisa. Penjelasannya bisa panjang tapi ini yang dibawa oleh konsepsi Green Democracy. Demokrasi juga untuk keseimbangan ekologi, ekonomi dan politik,” jelas Syauqi.
Menurut dia, kuliah umum kali ini bukan diskusi yang sederhana. Meski Green Democracy terkesan idealistik tetapi konsepsi tersebut ternyata bisa dijalankan. “Pendekatan melalui komunikasi dengan akademik ini penting untuk kita elaborasi lebih jauh. Selain itu juga membawa gagasan inovasi yang lebih luas. Ada model inovasi demokrasi menuju Indonesia Emas dan tentu penguatan peran DPD RI. Dengan Green Democracy maka ada ruang-ruang kreatif yang kita maksimalkan. Di titik mana saja? Itu penjelasannya pasti luas,” katanya.
Syauqi menambahkan, apabila kearifan lokal diakomodasi dan demokrasi berjalan sehat dan aspek intelektual serta sosial juga tercukupi maka harapan akan munculnya demokrasi yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia dapat terwujud lebih cepat.
Konsepsi pembangunan
Sebagai alumnus, Syauqi menyatakan ada keterkaitan antara UGM sebagai kampus besar dan bersejarah yang telah melahirkan banyak alumni menjadi tokoh dan pemimpin bangsa dengan DPD RI yang membawahi, mengelola dan menjadi saluran aspirasi seluruh rakyat Indonesia dari 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota.
“UGM dengan 18 fakultas dan lebih dari 200 program studi di UGM, rasanya pertemuan dua institusi penting ini bisa menjadi dasar bagi konsepsi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, penyusunan program yang lebih terukur, terencana dan lebih efektif menjangkau seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Secara pribadi, Syauqi melihat kuliah umum kali ini bukan sekadar praktisi datang memberi kuliah tapi bisa menjadi titik tolak terangkatnya kembali gagasan besar bangsa yang dimulai dan ditumbuhkembangkan dari pendidikan tinggi. “Menurut saya UGM sangat layak untuk kembali mengingatkan seluruh elemen bangsa ini untuk membangun bangsa dari daerah-daerah,” katanya.
Dia pun memberi respons dan apresiasi atas inisiatif Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin serta Rektor UGM. Harapanya, UGM bersama DPD RI dapat kerja sama membangun sinergi agar setiap pembangunan dan program di daerah betul-betul dapat menyentuh masyarakat. Caranya, riset, kegiatan bersama maupun aktivitas studi dikemas supaya bisa memperkaya ruang pertimbangan bagi kedua belah pihak dalam berperan bagi kebaikan bangsa ini ke depan. (*)
