Kecewa Digagalkan, 398 Penerima Pendanaan RTLH Geruduk Kantor Bupati

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO--Pemkab Purworejo melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Purworejo, telah meloloskan pembangunan 398 rumah tidak layak huni (RTLH) kepada warga di beberapa Desa di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.

Dasar pelaksanaan perbaikan RTLH yang dikirim Dinas Perkimtan dengan nomer surat DPPA/B.1/1.04.1.03.2.10.02.0000./001/2022 tanggal 30 September 2022, namun terdapat kendala dalam mekanisme pencairan, sehingga bantuan perbaikan RTLH tahun 2022 tidak dapat direalisasikan.

Pembatalan pencairan dana RTLH melalui surat dengan nomor 458/2403/2022, kepada para pemohon bantuan perbaikan RTLH tahun 2022, pada Rabu 9 November 2022.

Pembatalan pencairan pendanaan RTLH sontak membuat gejolak warga. Warga yang kecewa karena pembatalan pendanaan RTLH berbondong-bondong mendatangi Kantor Bupati Purworejo untuk meminta pertanggung jawaban.

Berhubung Bupati Purworejo Agus Bastian dan Sekda Purworejo Said Romadhon tidak ada di tempat. Maka perwakilan warga diwakili oleh Pengurus Paguyuban Kepala Desa Polosoro dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI ) diterima oleh Asisten 1 Sekda, Bambang Susilo, Kepala Dinas Perkimtan Eko Paskiyanto dan Kepala Kesbangpol Agus Widiyanto.

Dwinanto selaku Sekretaris Polosoro mengatakan, pada 6 Oktober 2022 Kepala Desa dan Kepala Kelurahan mendapat perintah via pesan singkat WhatsApp. “Selamat sore, sehubungan dengan percepatan pelaksanaan bantuan RTLH APBD tahun 2022 diberitahukan kepada desa/kelurahan agar menginformasikan kepada toko material untuk segera droping material dan penerima bantuan segera memulai pelaksanaan perbaikan rumahnya. Demikian mohon segera ditindaklanjuti”.

“Pesan yang dikirim tersebut dari petugas Dinperkimtan, sesuai perintah tersebut masing desa dan kelurahan sudah meminta suplier untuk droping material. Untuk itu kami meminta pendanaan RTLH jangan dibatalkan, dan bisa cair tahun ini,” kata Dwinanto.

Dia menambahkan, kalau masing-masing desa dan kelurahan ada 10 rumah yang harus dibedah, dan setiap rumah senilai Rp 15 juta, maka total Rp 150 juta. Nominal tersebut cukup besar bagi toko material yang terdapat di desa/ kelurahan.

Pihaknya, sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Ketua DPRD Dion Agasi Setyabudi yang mendukung agar pendanaan RTLH bisa dicairkan tahun ini.

“Bagi anggota DPRD, pendanaan RTLH adalah aspirasi konstituen. Untuk itu DPRD berharap agar pendanaan bisa cair di tahun ini, kalau tidak bisa cair tahun depan,” imbuhnya.

Asisten 1 Sekda Bambang Susilo mengaku pihaknya sudah mencatat 4 point yang akan disampaikan kepada pimpinan.

“Pertama minta segera dicairkan pendanaan RTLH di tahun 2022, kedua untuk jawaban kepastian, sesegera mungkin. Yang mereka sampaikan DPRD mendukung pendanaan RTLH jangan dibatalkan serta keempat untuk pencatatan penerima RTLH by name ( per seorangan) Kades dan lurah siap mendukung data penerima,” jelas Bambang Susilo.

Sementara itu, Darmo Sugito (70) warga Desa Tanjung Anom Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo sebagai penerima bedah rumahnya melalui RTLH.

“Rumah saya sudah dibongkar untuk diperbaiki, namun dengan adanya pembatalan saya binggung harus tinggal dimana. Sementara saat ini saya hanya memasang tenda di depan rumah, kalau terlalu lama saya kan repot,” ujarnya.

Kakek tersebut khawatir jika pendanaan RTLH dibatalkan pihak suplier akan menagih kepadanya.

Warga lainnya, Denik Nanang Rokhim (39) kondisi sama dengan Darmo Sugito, rumah sudah dibongkar.

“Saya membuat tenda dari terpal untuk tidur saya. Sementara istri dan anak-anak saya yang masih kecil-kecil tinggal di tempat saudara,” jelas Denik.

Dia berharap agar Pendanaan RTLH tidak dibatalkan dan bisa cair tahun ini (2022). (*)