Dishub Sleman Serap Aspirasi Warga, Standar Pelayanan Transportasi Dievaluasi
Dishub Sleman menyerap aspirasi berbagai pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik untuk menyempurnakan sembilan standar pelayanan transportasi, termasuk layanan Bus Sekolah Si Bulan, andalalin, parkir, hingga pengujian kendaraan bermotor.
Nila Hastuti 
KORANBERNAS.ID, SLEMAN — Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sleman melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyerap masukan dalam penyempurnaan standar pelayanan publik. Langkah ini dilakukan agar layanan transportasi yang diberikan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Dari standar pelayanan yang kami susun dan di-review (ditinjau) pada forum ini, diharapkan benar-benar dapat mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat," kata Kepala Dishub Sleman Heri Kuntadi usai Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan (SP) Dishub Sleman di Aula Kantor Dishub Sleman, Senin (27/7/2026).
Forum tersebut diikuti jajaran Dishub Sleman bersama sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) DIY, Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Sleman, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sleman, Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi (AJWLM), perwakilan pengembang pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur, pengelola parkir, pengguna layanan Bus Sekolah Sistem Transportasi Bus Sekolah Layak Anak Sleman (Si Bulan), serta Pemerintah Kalurahan Tridadi.
Heri menjelaskan, Dishub Sleman telah menyusun sembilan standar pelayanan publik. Dalam forum tersebut, lima standar pelayanan ditinjau, yakni pelayanan pengajuan analisis dampak lalu lintas (andalalin), layanan Bus Sekolah Si Bulan, pembayaran retribusi parkir, rekomendasi izin penyelenggaraan fasilitas parkir, serta pengujian kendaraan bermotor.
Selain itu, Dishub juga tengah menyiapkan empat standar pelayanan baru, yaitu pelayanan surat rekomendasi pelat kuning, permohonan informasi publik, pelayanan penerangan jalan umum, dan pelayanan pemeriksaan jeep wisata.
Menurut Heri, peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Peningkatan mutu layanan ini mencakup transparansi prosedur, transformasi digital, serta pengawasan armada secara berkala, termasuk profesionalisme petugas dalam memberikan layanan yang responsif, ramah, dan berintegritas juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan prima," ujarnya.
Ketua DPC Organda Kabupaten Sleman Juriyanto mengapresiasi langkah Dishub Sleman yang membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan. Menurutnya, sebagai mitra pemerintah, Organda mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi.
"Masukan kami, dibutuhkan penambahan armada transportasi gratis bagi pelajar yang menjangkau wilayah perdesaan. Intinya kami sangat mendukung yang sudah diagendakan Dishub Sleman, karena semua itu demi untuk masyarakat," ungkap Juriyanto. (*)
