Dari Diskusi RKP DIY, Pemuda Harus Jadi Pelaku Perubahan
Di tengah arus teknologi, jangan hanya menjadi penonton. Kita butuh pemuda progresif yang ikut menentukan arah kebijakan dan pembangunan bangsa.
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, Ruang Kolaborasi Pemuda (RKP) DIY menggelar diskusi kebangsaan bertema Dari Inspirasi ke Aksi: Membangun Semangat Kebangkitan Nasional di Kalangan Pemuda. Kegiatan itu berlangsung di Pendopo Suluh Sasmita, Ringinharjo Bantul.
Melalui siaran pers ke redaksi koranbernas.id, Minggu (18/5/2025), Ketua RKP DIY, M Asruri Faishal Alam S Pd, menjelaskan kegiatan telah dilaksanakan Sabtu (17/5/2025) diikuti 76 pemuda dan pelajar lintas organisasi di Kabupaten Bantul.
Diskusi ini dihadiri sejumlah tokoh pemuda dan pemimpin daerah yang sepakat bahwa semangat kebangkitan nasional harus dimaknai sebagai dorongan untuk aksi nyata dan berkelanjutan dari kalangan muda.
Mereka adalah anggota DPRD DIY H Sigit Nursyam Priyanto Mec Dev, Ketua Karang Taruna Bantul, Masduki Rahmad SIP yang juga menjabat Lurah Guwosari Pajangan Bantul dan Ketua DEMA UIN Sunan Kalijaga 2025-2026, Umar Ma’ruf.
Motor penggerak
Sigit menekankan pemuda tidak cukup hanya memperingati kebangkitan nasional sebagai seremoni tahunan, melainkan harus menjadi motor penggerak transformasi sosial dan ekonomi di era digital dan kecerdasan buatan (AI).
“Pemuda harus jadi pelaku perubahan. Di tengah arus teknologi, jangan hanya menjadi penonton. Kita butuh pemuda progresif yang ikut menentukan arah kebijakan dan pembangunan bangsa,” tegasnya.
Sedangkan Masduki Rahmad menyatakan pentingnya memberdayakan pemuda desa melalui Karang Taruna sebagai sarana strategis yang dekat dengan rakyat.
“Gerakan Karang Taruna harus diformat untuk membangun kekuatan ekonomi lokal, pendidikan alternatif dan solidaritas sosial. Dari desa, kita bisa memulai perubahan besar,” ujarnya.
Solusi kuat
Umar Ma'ruf menggarisbawahi perlunya gerakan pemuda yang berbasis empati dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Gerakan kita tidak cukup keras dalam suara, tapi juga harus kuat dalam solusi. Kampus harus jadi ruang aman untuk menyuarakan keadilan dan keberpihakan pada masyarakat kecil,” ungkapnya.
Sementara itu, Faishah menegaskan pemuda harus berani menciptakan perubahan dan menjadi bagian dari penyusun arah pembangunan daerah.
“Sudah saatnya Bantul memiliki Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) agar arah kebijakan benar-benar berbasis data dan kebutuhan riil pemuda,” katanya.
Dia menambahkan, pembangunan kepemudaan di tingkat kabupaten selama ini masih bersifat umum dan belum sepenuhnya berbasis pada indikator yang terukur.
Langkah konkret
Ruang Kolaborasi Pemuda dan pihak-pihak terkait berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil diskusi ini dengan langkah konkret.
Pertama, rencana tindak lanjut adalah audiensi dengan Kepala Disdikpora. Audiensi ini bertujuan untuk Mendorong percepatan penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Bantul.
Kemudian, menyampaikan hasil rumusan diskusi publik terkait kebutuhan riil pemuda di Bantul dan mengusulkan kolaborasi lintas organisasi kepemudaan dalam merumuskan kebijakan strategis kepemudaan daerah.
"Juga menawarkan kerja sama pengumpulan data partisipatif dari bawah sebagai dasar penyusunan IPP. Kita tidak ingin hanya bicara dan selesai. Setelah ini, kami akan bertemu langsung Kepala Disdikpora untuk menyampaikan aspirasi dan mengusulkan pembentukan IPP Bantul sebagai prioritas pembangunan kepemudaan,” tegasnya.
Perlu ruang
Kedua, gerakan yang berkelanjutan, bukan sekadar seremoni. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta.
Antusiasme peserta menjadi bukti bahwa pemuda Bantul tidak kekurangan semangat, hanya perlu ruang dan dukungan kebijakan yang berpihak.
“Kami percaya bahwa perubahan dimulai dari percakapan yang jujur dan tindakan yang konsisten. Rangkaian diskusi ini bukan akhir, melainkan awal dari gerakan kolaboratif pemuda untuk Bantul yang lebih maju dan berpihak,” kata Asruri Faishal. (*)
