Polisi dan Warga Bentrok di Desa Wadas, Belasan Orang Diamankan

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO--Warga Desa Wadas Kecamatan Bener yang menolak penambangan quarry untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, menutup jalan masuk ke desa tersebut. Aksi warga tersebut dimotori oleh LBH Yogyakarta. Mereka menutup akses jalan menggunakan batang pohon, bambu dan bebatuan. Seluruh akses masuk ke Desa Wadas berhasil diblokade oleh kelompok yang menamakan Gempa Dewa.

Warga nekat memblokade akses masuk ke desa tersebut, sebagai upaya untuk menggagalkan sosialisasi dari pemerintah kepada warga Desa Wadas yang setuju dengan penambangan quarry.

Kapolres Purworejo, AKBP Rizal Marito, mendapatkan laporan adanya aksi warga menutup akses jalan milik kabupaten, segera mendatangi lokasi. Polres dibantu pasukan dari Brimob dan Kodim 0708 Purworejo dengan personal sebanyak 500 orang mendatangi Desa Wadas.

Rombongan polisi, harus berhenti karena terhalang oleh tumpukan pohon tumbang dan pohon bambu. Polisi telah menyiapkan gergaji mesin dan segera memotong pohon dan bambu tersebut, serta menyingkirkan ke pinggir sehingga jalan bisa dilalui.

Rintangan pertama bisa teratasi, rombongan polisi bergerak maju dan mendapati rintangan kedua berupa penutupan jalan dengan pohon. Di sana juga berkumpul para perempuan yang duduk bersila membaca tahlil dan doa. Di depan mereka personel dalmas siap dengan tameng dan helm.

Kapolres Purworejo berupaya melakukan negoisasi. Sedangkan warga semakin lantang dalam mebaca sholawat dan memanjatkan doa. Tiba-tiba, entah siapa yang memulai, dari arah warga terlihat ada yang melempar batu. Sehingga suasana yang semula tenang berubah ricuh. Polisi pun harus menembakkan gas air mata untuk menghalau warga yang kian beringas melempari petugas.

Kapolres Purworejo menjelaskan, bahwa kehadiran petugas karena mendapat informasi pemblokiran jalan.

“Kami turun melakukan upaya preventif hingga akhirnya melakukan upaya represif. Ada kelompok masyarakat menutup akses jalan. Untuk apa seperti itu, ini kan hanya sosialisasi. Siapa yang di belakang, tujuannya apa,” kata Rizal Marito setengah bertanya, Jumat malam (23/4/2021) saat buka bersama.

Berdasar rilis yang beredar, LBH Yogyakarta mengklaim ada 12 warga yang ditangkap. Dua diantaranya dari LBH. Kemudian mereka mengklaim ada 9 warga yang terluka.

Menanggapi hal itu, Marito mengatakan ada 11 orang yang diamankan.

“Kami hanya memastikan mereka itu perannya apa, warga mana. Nantinya akan dipilah, apa peran mereka. Yang dinilai sebagai provokator akan diproses,” jelas Rizal Marito.

Ia melanjutkan, saat dirinya berdialog dengan warga yang memblokir jalan, dirinya sempat bertanya. Tapi antara warga dan orang tersebut, ternyata tidak saling kenal. Kejanggalan itu, kata Rizal tentunya menimbulkan pertanyaan.

“Jika bukan orang Purworejo, mengapa bikin ribut di sini. Motif mereka apa sih?. Kegiatan hari ini baru mau sosialisasi. Dari tahun 2018 mereka sudah didoktrin. Kini pemerintah akan memberikan sosialisasi, harusnya diberi kesempatan yang sama supaya adil,” ungkapnya.

Kapolres meminta agar jangan ada yang membodohi warga dengan isu-isu yang tidak benar. “Penolak quarry membawa isu perusakan lingkungan hidup. kajiannya mana?. Harus secara ilmiah jangan hanya menggunakan perkiraan mereka saja. Penetapan lokasi ini sudah turun amdalnya,” kata Marito.

Untuk itu Kapolres Purworejo berharap masyarakat sama-sama menjaga Kabupaten Purworejo tetap kondusif. Polisi mengharap masyarakat tidak terprovokasi.

“Seperti tadi, ada penutupan jalan akses masuk ke Desa Wadas. Itu menganggu kepentingan masyarakat. Tindakan menutup jalan itu tindakan tidak benar, karena menganggu kepentingan umum,” lanjutnya.

Koordinator Lapangan Warga Wadas yang setuju dengan penambangan, Sabar, meminta kepada warga yang setuju penambangan tidak perlu merasa resah.

“Orang-orang yang setuju dengan penambangan quarry jangan takut. Semoga suasana di Desa Wadas segera kondusif,” pintanya.

Dia berharap, bagi warga yang tidak setuju mau duduk bersama. Dia menilai ada yang perlu didiskusikan karena progam pemerintah ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga perlu disukseskan. (*)