Kamis, 26 Mei 2022,


yang-aneh-dari-industri-rokok-diperangi-tapi-cukai-terus-naikDiskusi Advokasi Industri Hasil Tembakau (IHT) bertema Menilik Kebijakan Cukai Hasil Tembakau dan DBHCHT Tahun 2022, Sabtu (22/1/2022), di Taru Martani Coffee & Resto Yogyakarta. (sholihul hadi/koranbernas.id)


Siaran Pers
Yang Aneh dari Industri Rokok, Diperangi Tapi Cukai Terus Naik

SHARE

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Industri Hasil Tembakau (IHT) selama ini terkesan diperangi, dalam tanda kutip, dengan terbitnya beragam regulasi yang dirasakan menghambat industri tersebut sehinnga tidak punya ruang gerak. Namun anehnya, industri rokok justru dibebani cukai yang tidak sedikit jumlahnya disetorkan ke pemerintah.


Suara-suara keras dari pelaku industri maupun pekerja rokok dan tembakau tersebut mencuat saat berlangsung Diskusi Advokasi Industri Hasil Tembakau (IHT) bertema Menilik Kebijakan Cukai Hasil Tembakau dan DBHCHT Tahun 2022, Sabtu (22/1/2022), di Taru Martani Coffee & Resto Yogyakarta.


Ngomong-nya pekerja memang kasar. Sekali lagi, ini bahasa pekerja,” ujar Andreas Hua,Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) saat menjadi narasumber.

Di hadapan peserta diskusi antara lain dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) se-DIY serta Biro Perekonomian maupun tamu undangan, dia memohon ucapan-ucapan pekerja sektor industri rokok bisa dimaklumi. Tidak salah, selama ini mereka merasa tertekan oleh regulasi dan kebijakan yang kurang memihak.


Andreas Hua menjelaskan, cukai rokok setiap tahun terus naik sedangkan produksi rokok mengalami penurunan. Pria yang terjun pada industri rokok sejak 1994 ini mengetahui persis perjalanan seputar cukai rokok.

Itulah kenapa SP RTMM begitu konsens karena organisasi ini berada di 15 provinsi dan 55 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah anggotanya tidak sedikit. Mereka yang bekerja di pabrik rokok dan sektor tembakau ada 151.472 orang, dari total anggota sejumlah 204 ribu orang.

Menurut Andreas, kenaikan cukai sangat berdampak terhadap industri, petani dan pekerja. Serapan tembakau berkurang. Selain itu, juga terjadi penurunan kesejahteraan dan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). “Cukai naik tetapi tidak sebanding dengan produksi item rokok yang jadi obyek pungutan,” jelasnya.

Mengenai target cukai rokok yang ditetapkan Rp 193 triliun tahun ini, sebagaimana pelaku industri lainnya Andreas mengakui rasanya industri rokok kayak sapi perah, dalam tanda kutip.

Selain tidak ada insentif dan kenaikan cukai, masih ada lagi pajak sebesar 9,1 persen dihitung dari harga jual produk rokok. “Industri disuruh setor terus dan cukai naik terus,” ucapnya.

Diakui, setiap kali cukai naik pasti berbuntut. Jika terjadi penurunan produksi maka terjadi penurunan kesejahteraan. Sebagai gambaran, seorang pekerja atau buruh pelinting rokok sehari menghasilkan 3.000 batang. Karena cukai naik maka volume produksi diturunkan menjadi 1.500 batang guna menghindari PHK.

Andreas menambahkan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 206/PMK 07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau mestinya membantu kesejahteraan pekerja sektor ini. Masalahnya, PHK harus memenuhi hak pekerja. Di lapangan ada banyak perusahaan tidak memenuhi aturan PHK.

Dari laporan yang masuk ke PP SP RTMM, di Malang Jawa Timur industri rokok ngos-ngosan pekerja terkesan dibiarkan. Mereka dirumahkan tanpa uang tunggu. Statusnya masih bekerja tetapi tidak memperoleh penghasilan. BPJS pun tidak terbayar. Begitu pula di daerah lain seperti Kudus Jawa Tengah rata-rata pekerja rokok SD saja tidak tamat.

“Kalau di-PHK mau diapakan ini. DBHCHT bikin ketar-ketir pekerja rokok,” ucapnya. Bagi pekerja, dana itu baru bisa diterima saat mereka pensiun. Di Malang dan Semarang rata-rata pekerja rokok sudah 30 tahun bekerja tetapi usia mereka masih di bawah 50 tahun karena sudah bekerja sejak usia belasan tahun.

Yang aneh lagi, lanjut Andreas, rokok diperangi sebagai sumber penyakit tetapi DBHCHT digunakan untuk mendanai sektor kesehatan. Pekerja yang menghasilkan duit terkuya-kuya. Akhirnya masalah yang sudah diperjuangkan sejak lama itu berhasil diakomodasi melalui PMK 206/2020. Ada alokasi dana tersebut untuk kesejahteraan pekerja pabrik rokok dan petani tembakau.

Lagi-lagi, lanjut dia, faktanya tidak semua pekerja rokok menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai). Ini terjadi karena BLT dari hasil cukai disamakan dengan BLT Dinas Sosial dengan dasar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Selain itu, juga terlihat ada semacam “rekayasa” terhadap Permendagri No 64/2020 serta SE KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Karena terganjal regulasi dan penerima harus masuk DTKS, di DIY juga ada pekerja rokok yang tidak dapat BLT. Di daerah lain memperoleh BLT namun jumlahnya sedikit.

Menurut Andreas, dari laporan yang masuk ke PP FSP RTMM, di Kudus Jawa Tengah DBHCHT Rp 155 miliar yang dibagikan ke pekerja Rp 600 ribu per orang untuk 63 ribu pekerja. Yang lain ke mana dia kurang mengerti.

Contoh berikutnya, di   Karawang, DBHCHT digunakan untuk mendirikan rumah sakit (RS) paru-paru. Lucunya pekerja rokok dan petani tembakau tidak dapat prioritas mengakses layanan tersebut. “Saya berharap tidak terjadi Permendagri yang bikin bingung, itu aturan apa meneh. Ada lagi SE KPK,” kata dia.

Diperoleh informasi, lanjut dia, ternyata SE KPK itu sebagai wanti-wanti karena ada indikasi BLT tidak tepat sasaran. “DIY per orang dapat BLT Rp 1 juta lebih dari dana Rp 16 miliar. Kudus dananya Rp 54 miliar dapat Rp 600 ribu. Kota Semarang dari dana Rp 18 miliar per pekerja dapat Rp 2 juta,” jelasnya.

Ke depan dia berharap Pemda memperhatikan pekerja rokok. “Jangan khawatir jika untuk pekerja, asal sesuai ketentuan dan tidak neka neka. Serikat pekerja oke-oke saja,” tandasnya.

Andreas sepakat dana bagi hasil digunakan untuk pelatihan menjahit atau potong rambut tetapi harus tepat sasaran. Lucu jadinya setelah pelatihan mereka tidak diberikan alat.

“Saya berharap bukan cuma pekerja tapi perhatikan juga keluarga pekerja. Kami ini WNI punya hak hidup layak. Resesi dunia kayak apa, industri kretek tak terpengaruh karena semua bahannya lokal ada di sini. Ini agak kasar, sekali lagi karena bahasa pekerja memang kayak gini,” tandasnya.

Rokok ilegal

Narasumber lainnya pada diskusi yang berlangsung santai dan kadang-kadang diselingi gurauan kali ini adalah Bimo Adisaputro dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta (KPPBC) DIY serta Ketua Umum Aliansi Masyarakat Pertembakauan Indonesia (AMTI), Budidoyo.

Bimo mengakui target penerimaan cukai rokok yang dipatok Rp 193 triliun membawa konsekuensi, rokok ilegal cenderung naik. Dia juga mengupas data dan fakta tentang rokok. Jumlah perokok anak naik pada 2017 sebesar 7,2 persen menjadi 9,1 persen tahun 2018.

Soal konsumsi masyarakat, rokok menempati urutan kedua setelah beras. “Lebih baik nggak makan tetapi merokok. Rata-rata begitu. Mending ngopi sambil merokok. Rokok menjadi penyebab kematian setelah tekanan darah tinggi. Konsumsi rokok meningkatan stunting. Perokok nggak takut mati, kalau mati dinyalakan lagi,” ujarnya sambil bercanda.

Dia juga mengakui cukai rokok bagi penerimaan negara nilainya sangat siginifikan, yaitu memberikan sumbangan sebesar 13,4 persen. Sigaret Kretek Tangan (SKT) memiliki kandungan bahan baku lokal tertinggi dan menciptakan padat karya, banyak menyerap tenaga kerja. Itu yang mendorong pemikiran pemerintah menaikkan tariff cukai SPM (Sigaret Putih Mesin) dan SKM (Sigaret Kretek Mesin).

Realitanya, sambung dia, meski produksi rokok turun tetapi hasil tembakau naik dalam lima tahun terakhir. Begitu pula rokok ilegal meningkat 3 persen pada 2019 menjadi 4,9 persen pada tahun 2020, rata-rata salah peruntukan cukai.

Sedangkan Budidoyo menyampaikan industri hasil tembakau adalah satu rangakaian yang berimbas ke hilir dan hulu. Pengambil kebijakan harus berpikir holistik dan terintegrasi karena akan berdampak panjang, kenaikan cukai berbanding lurus dengan rokok ilegal. “Itu yang terdeteksi. Salah peruntukan cukai itu semi-ilegal,” jelasnya.

Budidoyo menambahkan, kenaikan cukai diharapkan mengurangi rokok. ”Tapi mohon maaf prevalensi nggak turun. Saya sering berseloroh mbok wis pemerintah jujur wae nek butuh duit. Bagaimana pun pemerintah butuh duit. Setiap tahun selalu was-was cukai mundhak pira. Kita nggak diajak omong. Mau debat kadang males kalau pemerintah ujug-ujug menaikkan cukai,” kata dia.

Tidak dipungkiri penggunaan DBHCHT kadang-kadang agak lucu misalnya untuk bantuan gubernur, bantuan bupati maupun bantuan konstituen anggota dewan. Mestinya dana bagi hasil cukai rokok fokus dibagikan ke pekerja rokok dan tembakau pada daerah penghasil tembakau.

“Kadang-kadang interpretasi regulasi dari pusat di daerah berbeda-beda. Karena politis menjadi abu-abu. Tergantung pemangku kepentingan. Hal-hal seperti itu perlu ada pengawasan. Dana sedikit kalau tepat sasaran lumayan,” kata Budidoyo.

Ruang tumbuh

Dia menegaskan, suara-suara dari pelaku industri rokok dan tembakau bukan untuk saling menyalahkan satu sama lain. “Ini diskusi saja. Kita tidak akan saling menyalahkan. IHT memang hampir 70 persen lebih yang menikmati pemerintah dari cukai dan pajak. Celakanya pemerintah tidak memberi ruang yang sama untuk tumbuh,” tambahnya.

Menurut Budidoyo, ada sekitar 300 regulasi yang mengatur industri rokok dan tembakau sampai-sampai kementerian yang mengurusi kesehatan ikut-ikutan mengurusi industri rokok dan tembakau bahkan disertai aturan yang jauh cenderung jauh kebablasen.

Nggak mau tahu pokoke rokok elek. Tembakau bagi perokok itu kenikmatan tetapi bagi kementerian dianggap penyebab kematian. Itu debatable sampai kapan pun nggak ketemu,” ujarnya.

IHT memang banyak yang bermain. Sebagai jalan tengah, lanjut dia, pemerintah perlu didorong membuat kemitraan. “Mari saling instrospeksi. Perlu keterbukaan dan kejujuran untuk mencari solusi terbaik bagi IHT,” ajaknya.

Ariyanto Wibowo dari Disnakertrans DIY saat memberi tanggapan atas diskusi tersebut sambil bercanda menyatakan dirinya berada pada posisi dua kamar.

“Saya pecinta rokok dan di kamar pemerintah. Masukan ini sangat berharga untuk penerapan DBHCHT. Selama ini diskusi seperti ini jarang dilakukan. Masukan ini sangat berharga, kita jadi tahu di lapangan,” ucapnya.

Perwakilan dari Disnakertrans Bantul sepakat perlu ada koordinasi terutama terkait dengan bantuan langsung tunai, agar Disnakertrans sebagai pelaksana penyaluran BLT dari DBHCHT tidak menabrak regulasi.

BLT dari dana bagi hasil cukai rokok sebenarnya bukan kewenangan Biro Perekenomian. Dari hasil evaluasi, pembagian BLT sama sekali tidak disertai dana operasional sehingga jajaran instansi itu bekerja dengan dasar bismillah untuk bekal ke akhirat, kelak. (*)


TAGS: cukai  rokok  tembakau 

SHARE
'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini