atas1

Wedhus Gembel Merapi Bisa Meluncur Lebih Jauh, Jika Kali Gendol Terus Dikeruk

Kamis, 13 Jun 2019 | 20:41:09 WIB, Dilihat 1559 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


Wedhus Gembel Merapi Bisa Meluncur Lebih Jauh, Jika Kali Gendol Terus Dikeruk Gunung Merapi dari ketinggian. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Baca Juga : Diprotes Emak-emak, Jogja Ubah Zonasi


KORANBERNAS.ID – Sejumlah pihak khawatir, wedhus gembel atau awan panas yang berasal dari guguran material Gunung Merapi bisa meluncur lebih jauh.

Ini terjadi apabila bahan tambang Galian C berupa pasir dan batu di dasar Kali Gendol terus dikeruk tanpa terkontrol.

Jika dasar sungai itu semakin dalam ibarat menjadi jalan tol bagi luncuran awan panas sehingga radiusnya lebih jauh lagi.

“Dari analisis BPPTKG (Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi), kalau Kali Gendol itu terlalu dalam, memang ibaratnya kita menyediakan jalan tol untuk guguran Merapi atau awan panas,” ungkap Biwara Yuswantana, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY.

Kepada wartawan usai menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi A DPRD DIY, Kamis (13/6/2019), dia mengatakan dengan kondisi sungai yang seperti kemarin jarak luncuran awan panas mencapai radius dua kilometer. “Jika dikeruk sampai dalam, bisa lebih berpotensi bahaya,” ungkapnya.

Biwara mengakui, ada beberapa stakeholder yang terkait dengan hal ini termasuk Dinas PUP-ESDM DIY.

Kepala Pelaksanana BPBD DIY Biwara Yuswantana. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Dari sisi kewenangan BPBD DIY, mestinya keberadaan penambangan Galian C itu  juga mempertimbangkan aspek perspektif penanggulangan bencana.

“Kalau galian itu kemudian sudah membayakan masyarakat maupun penambang mestinya ada pencermatan lebih lanjut,” tambahnya.

Menjawab pertanyaan mengenai langkah Pemda DIY, dia menyatakan belum ada. “Tentu penambang dan masyarakat segera memikirkan aspek keselamatan jangka panjang. Mitigasi terhadap bencana dari Gunung Merapi itu yang saya kira perlu,” tandasnya.

Memang, aktivitas Gunung Merapi merupakan peristiwa alam. Dengan kata lain, selain berpotensi menjadi ancaman juga mampu menjadi daya tarik wisata.

“Tinggal kita menyikapi atau menikmatinya secara benar, dalam arti sesuai rekomendasi BPPTKG, di luar radius tiga kilometer. Merapi  jangan kita selalu identikkan dengan ancaman. Yang terus memantau kan BPPTKG. Rekomendasinya saat ini Merapi belum menjadi sebuah ancaman,” paparnya.

Menurut dia, Gunung Merapi yang berstatus waspada saat ini artinya masyarakat masih diperkenankan beraktivitas seperti biasa tetapi tetap menjaga kewaspadaan.

“Waspada ya itu tadi jangan masuk radius tiga kilometer dan siapkan masker. Saya kira itu yang penting. Justru Merapi itu obyek yang menarik,” terangnya.

Menjawab pertanyaan berapa KK (Kepala Keluarga) yang belum direlokasi? Menurut Biwara, terdapat tiga KRB (Kawasan Rawan Bencana) di sana.

“Itu kan Merapi ada KRB 1, 2 dan 3. KRB 3 boleh untuk aktivitas tapi tidak boleh untuk tempat tinggal atau hunian,” terangnya.

Sampai  2019, masih terdapat 597 KK yang perlu direlokasi. “Setiap tahun terus kita bujuk, kita ajak atau kita dorong. Kita merespons kesediaan mereka. Tahun ini yang turun 44 KK, sebelumnya 30. Kita respons kesediaan masyarakat yang tinggal di KRB tiga bersedia turun dan geser,” ungkapnya.

Kepala BPPTKG Yogyakarta Hanik Humaida. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Di tempat sama, Kepala BPPTKG Yogyakarta,  Hanik Humaida, menegaskan pihaknya sama sekali tidak berwenang terhadap Galian C di Sungai Gendol.

“Pasir bukan wewenang kami. Kami tidak mempunya kewenangan ke sana. Nanti ke provinsi (Pemda DIY). Ke depan, yang harus  diwaspadai adalah masyarakat mengikuti rekomendasi kami. Jangan sampai aktivitasnya lebih dekat dari tiga kilometer,” ujarnya kepada wartawan.

Menjawab pertanyaan soal tanda-tanda Gunung Merapi saat ini dia menyatakan sekarang malah (aktivitasnya) cenderung turun. “Sekarang tidak ada tanda-tanda,” kata Hanik.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyatakan,  bagi dewan masukan BPPTKG itu sangat penting.

“Jika penambangan alur sungai semakin dalam maka meningkatkan potensi ancaman awan panas,” ujarnya.

Selain mendorong Pemda DIY segera menyusun kajian, Satpol PP DIY yang memiliki kewenangan diharapkan melakukan langkah-langkah antisipasi maupun evaluasi.

Sebab hal ini menyangkut keselamatan manusia. “Apapun yang berpotensi meningkatkan bencana awan panas, kita dorong untuk dievaluasi,” kata dia. (sol)



Rabu, 12 Jun 2019, 20:41:09 WIB Oleh : Yvesta Putu Sastrosoendjojo 2481 View
Diprotes Emak-emak, Jogja Ubah Zonasi
Rabu, 12 Jun 2019, 20:41:09 WIB Oleh : Yvesta Putu Sastrosoendjojo 489 View
Umat Perlu Jaga Marwah Ramadan
Rabu, 12 Jun 2019, 20:41:09 WIB Oleh : Prasetiyo 977 View
Banser dan Santri Jaga Perayaan Pentakosta GKJ Pengalusan

Tuliskan Komentar