Kamis, 22 Apr 2021,


wah-apbd-purworejo-berubah-sepuluh-kaliRapur DPRD Purworejo bersama Pemkab (w asmani/koranbernas.id)


Wahyu Nur Asmani EW
Wah, APBD Purworejo Berubah Sepuluh Kali

SHARE

KORANBERNAS.ID,PURWOREJO--Pemkab Purworejo mengubah APBD. Tak tanggung-tanggung, terjadi sepuluh kali perubahan  APBD.


"Hal ini menandakan pemkab kurang cermat dan jeli,' ujar juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Erwin Sulistiyani dalam rapat paripurna DPRD untuk tanggapan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Kabupaten Purworejo, Jumat (5/3/2021).


Menurutnya terjadinya 10 kali perubahan  APBD yakni melalui Peraturan Bupati Purworejo sebanyak 9 kali perubahan penjabaran dan sebanyak 1 kali perubahan penjabaran pada APBD Perubahan. FPDIP juga bersuara cukup keras dalam menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 dalam Sidang Paripurna DPRD Purworejo dengan agenda pandangan umum fraksi.

Rapat paripurna itu sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi dan dihadiri langsung oleh Bupati Purworejo Agus Bastian dan Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti.


Hal menarik yang disoroti Erwin adalah adanya perubahan APBD terhadap Target Pendapatan berasal dari Hasil Retribusi Daerah target pada APBD Murni sebesar Rp.17.371.529.000 dan pada perubahan kedua mengalami perubahan menjadi Rp 17.371.529.000. 


Hal ini masih dimunculkan lagi perubahan ketiga mengalami lagi perubahan menjadi Rp 17.371.529.000. Pada perubahan keempat mengalami perubahan kembali menjadi Rp 9.000.186.223. Selanjutnya pada Perubahan APBD mengalami perubahan target lagi menjadi Rp.11.693.637.386.


"Kami melihat dalam Perubahan ke-2 target Pendapatan terhadap Hasil Retribusi Daerah tersebut menunjukan bahwa Tim Penyusun Anggaran Eksekutif kurang cermat dan kurang jeli melihat perkembangan situasi dan kondisi. Terlebih pada realisasi Pendapatan atas Hasil Retribusi Daerah tersebut dapat tercapai sebesar Rp.12.207.464.126 atau 104,39 % dari Target Pendapatan," imbuh Erwin.

Dalam Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020, FPDIP melihat jika Pemkab masih menunjukkan tingkat ketergantungan anggaran yang sangat besar terhadap Pemerintah. Hal ini terlihat dari tidak sebandingnya kenaikan Pendapatan Asli Daerah bila dibandingkan dengan kenaikan pendapatan yang berasal Dana Perimbangan dari Pemerintah.

Adanya sisa anggaran belanja daerah (silpa) Rp 114.006.174.882, dinilai FPDIP juga terlalu besar. Hal tersebut, menurut Erwin, menunjukan kurang efektifnya kinerja dari OPD, atau oleh karena perencanaan anggarannya yang kurang optimal, sehingga terdapat sisa anggaran belanja yang sangat besar.

Sementara juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Budi Sunaryo meminta agar Pemkab bisa menggali sumber pendapatan yang lebih optimal di tahun mendatang. Hingga saat ini, FPKB menyebut jika Pemkab perlu mengoptimalkan strategi baru dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik secara intensif maupun ekstensif.

"Pengelolaan pendapatan yang kurang efektif dan masih terdapat beberapa permasalahan. Penyesuaian peraturan pemerintah pusat terkait pengelolaan keuangan mengakibatkan pelaksanaan program terkendala," kata Budi Sunaryo.

Meskipun banyak memberikan catatan, kedua fraksi tersebut bisa menerima LKPJ 2020 Pemkab Purworejo dan akan dilakukan pembahasan dalam pansus. Kelima fraksi yang lain yakni Fraksi Golkar, Demokrat Gerindra, Nasdem, dan Persatuan Sejahtera juga bisa menerima dan siap melanjutkan LKPJ 2020 ke tingkat pembahasan.(*) 



SHARE


'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini