Senin, 02 Agu 2021,


unjuk-rasa-harus-menaati-peraturan-perundangan-dan-protokol-kesehatanKH Yazid Mahfudz menandatangani pernyataan sikap/Deklarasi Damai Menolak Tindakan Anarkis.(Humas Pemkab Kebumen)


Nanang W Hartono
Unjuk Rasa Harus Menaati Peraturan Perundangan dan Protokol Kesehatan

SHARE

KORANBERNAS.ID, KEBUMEN--Kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum (unjuk rasa) menjadi hak warga negara. Namun unjuk rasa harus menaati peraturan perundang-undangan, serta protokol kesehatan. Pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan protokol kesehatan, akan membawa konsekwensi hukum yang harus ditanggung setiap pelanggar.


Hal itu diingatkan Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz, Dandim 0709 Kebumen Letkol Kav Prawira Negara Matondang, serta Kapolres Kebumen AKBP Rudy Cahya Kurniawan, pada Deklarasi Damai Menolak Tindakan Anarkis, Senin ( 19/10/2020). Deklarasi, salah satunya untuk mencegah terjadinya kericuhan ketika unjuk rasa, seperti yang terjadi Jumat (9/10/2020).

  • Ini Pesan Sultan HB X yang Dititipkan ke GKR Hayu
  • Kapolres Klaten Menggelar Silaturahmi dengan BEM

  • Penyampaian pendapat di muka umum dijamin dan dilindungi undang- undang. Namun diingatkan, dalam menyampaikan pendapat di muka umum, ada aturan aturan yang harus ditaati. Di antaranya dilarang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

    Bupati Yazid mengingatkan, unjuk rasa yang menimbulkan kerumunan harus dihindari. Selain itu, wajib ditaati protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, serta tidak berkerumun.

  • Pimpinan NU dan Muhammadiyah Bertemu Sultan HB X
  • Massa Merusak Gedung DPRD DIY dan Membakar Kendaraan

  • “Sebagai bupati, saya siap menampung setiap aspirasi warga Kebumen, siap menerima audensi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi,” kata Yazid Mahfudz.

    Sikap Bupati Yazid Mahfudz terhadap Omnibus Law, tidak menolak. Sebagai kepala daerah, pelaksana undang-undang, bisa dianggap melanggar sumpah jabatan.

    Namun demikian, Yazid berharap, ada sosialisasi dan dialog, agar Omnibus Law diketahui publik.

    “Saya melanggar sumpah jabatan jika menolak Omnibus Law,” kata Yazid yang sedang mengikuti pendidikan Lemhannas, dengan cara virtual.

    Deklarasi dengan pembacaan pernyataan sikap yang dipandu Ketua Pengurus Daerah Muhamadiyah Kebumen H Abduh Hisyam, antara lain dihadiri Ketua MUI Kebumen KH Nur Sodik, pengurus PC NU Kebumen, beberapa kepala SMK, SMA, perguruan tinggi swasta, ormas pemuda. Tidak nampak pimpinan organisasi pekerja dan organisasi mahasiswa. Sehingga beberapa kolom tanda tangan kosong.

    Dalam pernyataan sikap itu antara lain disebutkan, penyampaian pendapat di kedepankan dengan audensi.

    Seperti diberitakan, dalam unjuk rasa menolak Omnibus Law di DPRD Kebumen, Ketua DPRD Kebumen Sarimun memenuhi permintaan organisasi pekerjaan dan organisasi mahasiswa menolak Omnibus Law

    Unjuk rasa berjalan ricuh, ketika sekelompok masa melempari batu ke arah Gedung DPRD Kebumen yang dijaga Polres Kebumen dan Satpol PP Kebumen. Enam orang pelajar yang diduga melempari aparat ditangkap di tempat kejadian ditangkap. Pengembangan penyelidikan, jumlah pelajar yang diperiksa menjadi 16 orang. (*)

     

     


    TAGS: yazid  omnibus 

    SHARE



    '

    BERITA TERKAIT


    Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

    Tulis Komentar disini