atas1

Tidak Boleh Ada Perangkat CCTV di TPS

Rabu, 10 Apr 2019 | 14:46:58 WIB, Dilihat 783 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


Tidak Boleh Ada Perangkat CCTV di TPS Media Gathering Bawaslu DIY dan Instansi Media/Pers di DIY, Rabu (10/4/2019), di Tjokro Style Hotel Yogyakarta. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Baca Juga : Para Pensiunan 2049, Horor Teater Gandrik


KORANBERNAS.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY mengingatkan penyelenggara pemilu terutama yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) supaya memperhatikan ketentuan dan peraturan.

Untuk menjaga jalannya pemilu berlangsung bebas dan rahasia di hari H pencoblosan 17 April 2019, satu yang perlu memperoleh perhatian adalah tidak boleh ada perangkat kamera tersembunyi CCTV (Closed Circuit Television) di TPS.

“Letak TPS harus dipastikan di tempat yang netral dan steril dari alat peraga kampanye (APK). Tidak boleh didirikan di tempat caleg serta tidak boleh ada CCTV,” ungkap Agus Muhammad Yasin, anggota Bawaslu DIY.

Memaparkan materinya mengenai kerawanan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi Pemilu 2019 pada acara Media Gathering Bawaslu DIY dan Instansi Media/Pers di DIY, Rabu (10/4/2019), di Tjokro Style Hotel Yogyakarta, dia menyampaikan pemungutan suara merupakan titik krusial dari seluruh tahapan Pemilu 2019.

Pencoblosan ibarat jantung dari seluruh proses dan tahapan pemilu atau dapat pula disebut partai final pada pertandingan sepak bola, misalnya.

Media Gathering kali ini dihadiri Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono beserta anggotanya yaitu Muh Amir Nashirudin, Sri Rahayu Werdiningsih dan Sutrisnowati.

Lebih lanjut Agus Muhammad Yasin mengakui, dari pengalaman pemilu sebelumnya serta Pilkada 2017 memang terdapat beberapa titik lokasi TPS yang dinilai tidak ideal, antara lain tidak aksesabel terhadap difabel.

TPS yang ideal luasnya minimal 8 x 10 meter supaya pergerakan 30 orang saksi, 7 orang petugas KPPS serta 2 orang personel Linmas leluasa menjalankan pekerjaannya.

Jika memang tidak bisa mencapai ideal setidaknya semua petugas di TPS tersebut memperoleh akses. Yang pasti, satu hari menjelang pencoblosan daftar pemilih harus terpasang di lokasi TPS.

Saat ini Bawaslu DIY bersama pihak-pihak terkait sudah melakukan inventarisasi maupun identifikasi TPS yang dinilai rawan.

Kerawanan itu antara lain terkait kemungkinan terjadinya mobilisasi dan intimidasi. “Beberapa waktu lalu, intimidasi dalam berbagai bentuk ini terjadi. Money politics bisa saja terjadi di TPS,” paparnya.

Berdasarkan hasil simulasi, seluruh proses pemungutan suara dilanjutkan penghitungan suara berakhir pagi hari atau siang hari berikutnya. “Petugas KPPS itu tidak ada pemain cadangan, bisa jadi ada human error,” ungkapnya.

Di sinilah pentingnya fungsi pengawas mencermati salinan form C1 maupun tanda coblos surat suara sah ataukah tidak. Bawaslu juga harus memastikan pergerakan dari TPS ke tingkat kecamatan dijaga.

Kerawanan lain yang perlu diperhatikan yaitu kepastian tidak adanya pemilih mencoblos lebih dari satu kali maupun kemungkinan adanya kekurangan surat suara. Sedangkan form C6 (surat undangan) harus didistribusikan minimal tiga hari sebelumnya.

Muh Amir Nashirudin menambahkan, hingga saat ini Provinsi DIY masih menduduki rangking dua setelah Papua terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Bahkan Bawaslu DIY masih saja didatangi warga dan mahasiswa yang mengurus formulir A5. Padahal sesuai peraturan, layanan pindah pemilih sudah ditutup sejak 17 Maret 2019.

“Hari Bawaslu masih didatangi pemilih yang tidak bisa dilayani formulir A5. Beberapa anggota masyarakat salah memaknai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan A5 bisa diurus sampai H-7,” jelasnya.

Padahal putusan MK itu berisi pengecualian untuk empat kondisi yaitu mereka yang berstatus tahanan, pasien rumah sakit, korban bencana alam serta sedang menjalankan tugas.

“Beberapa mahasiswa mengira mereka bagian dari tugas belajar sehingga bisa mengurus A5 sampai H min 7,” kata dia.

Semua itu bisa dikategorikan sebagai kerawanan. Bawaslu DIY berharap indeks kerawanan pemilu termasuk adanya kotak suara terlihat lapuk atau potensi hilangnya hak pilih, dijadikan sebagai panduan dan alat untuk deteksi dini.

Selain itu, pada masa tenang Bawaslu DIY siap melakukan patroli pengawasan. “Bentuknya macam apa? Saksikan tanggal mainnya. Apakah pakai Toa, nyaingi bakul gethuk atau pakai sirine,” ujar Muh Amir Nashirudin sambil bercanda.

Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono menyampaikan paparan. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Pelanggaran

Sepertinya, pemilu memang sulit terlepas dari pelangggaran-pelanggaran.Anggota Bawaslu DIY Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Sri Rahayu Werdiningsih, memaparkan banyaknya jumlah temuan dan laporan pelanggaran non-APK. Hingga 10 April 2019 tercatat 40 laporan, 9 tidak diregister, 22 pelanggaran administrasi serta 15 pelanggaran pidana.

Dia mengakui Bawaslu tidak bisa menangani semua laporan dan temuan tersebut mengingat adanya kendala sarana dan prasarana.

Kendala lainnya berupa tidak didukung minimal dua alat bukti, terjadi perbedaan persepsi di antara penegak hukum, KPU dan pengawas pemilu maupun masyarakat tidak bersedia menjadi saksi.

Sedangkan Sutrisnowati memaparkan dari 1 Maret sampai 4 April 2019, Bawaslu DIY mencatat ribuan jumlah pelanggaran APK.

“18.266 alat peraga kampanye kita tertibkan. Di Kota Yogyakarta ada 6.036, paling tinggi disusul Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo dan Bantul,” jelasnya.

Menjelang 17 April, pemasangan APK semakin intens. Semakin banyak APK terpasang semakin bertambah jumlah pelangggaran.

“Modus pelanggaran pemasangan APK tidak jauh beda dengan dulu, dipasang di pohon, pergola, tiang listrik, kantor pemerintah, sekolah, tempat ibadah, pagar taman atau tidak izin pemilik rumah. Kami sering mendapat telepon warga keberatan dipasang APK,” ungkap Sutrisnowati.

Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono berharap dari Media Gathering kali ini informasi mengenai pemilu yang benar dan dibutuhkan bisa disampaikan ke masyarakat. Itu sebabnya Bawaslu DIY selalu membina kemitraan dengan media.

Dia mengakui karena keterbatasan, Bawaslu DIY tidak bisa bertugas sendirian. Saat ini sudah ada 15.448 orang siap mengawasi jalannya pemilu di DIY termasuk keberadaan relawan sejumlah 2.417 orang dan 589 orang pemantau pemilu, 100 di antaranya sudah diakreditasi oleh Bawaslu DIY. (sol)



Selasa, 09 Apr 2019, 14:46:58 WIB Oleh : Muhammad Zukhronnee Ms 1081 View
Para Pensiunan 2049, Horor Teater Gandrik
Selasa, 09 Apr 2019, 14:46:58 WIB Oleh : Sari Wijaya 442 View
Politik Uang Itu Racun Demokrasi
Selasa, 09 Apr 2019, 14:46:58 WIB Oleh : Nanang WH 2813 View
Pemilik Pohon Jenitri yang Dicuri Mengaku Rugi Rp 100 Juta

Tuliskan Komentar