Selasa, 21 Sep 2021,


tersisa-2263-orang-belum-rekam-ektpKetua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto didampingi Kepala Biro Tapem Setda DIY sosialisasi Perda Kependudukan di Kecamatan Wirobrajan. (istimewa)


sholihul
Tersisa 2.263 Orang Belum Rekam e-KTP

SHARE

KORANBERNAS.ID -- Peraturan Daerah (Perda) 9/2015 tentang Kependudukan perlu terus disosialisasikan. Pemahaman yang baik terkait kependudukan berguna bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.


"Per Januari 2018, dari wajib KTP Kota Yogyakarta semester 2 tahun 2018 sejumlah 313.317, yang sudah melakukan perekaman e-KTP 311.054 atau 99,28 persen. Masih menyisakan 2.263 orang atau 0,72 persen. Bagi yang belum melakukan perekaman kita ajak masyarakat aktif," kata Eko Suwanto,  Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PFI Perjuangan,  Jumat (25/1/2019).

  • Pesan Damai dari Aksi Tapa Mbisu Mubeng Beteng
  • Relawan Demokrasi Dilatih untuk Dongkrak Partisipasi Pemilih

  • Pada dialog sosialisasi perda kependudukan bersama Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang dilakukan di Kecamatan Wirobrajan ini disampaikan, data kependudukan sangat strategis untuk pelayanan publik maupun sumber data bagi pemenuhan hak publik, termasuk untuk data pemilihan umum legislatif maupun pemilihan presiden.

    Data kependudukan juga jadi rujukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk sumber data, apakah masih valid atau ada perubahan domisili maupun terjadinya perubahan data akibat kelahiran maupun kematian warga.

  • Relawan ACT Siap Masuki Dusun Tertimbun Longsor
  • Pekerja Hotel Aksi Damai di Pintu Masuk Kantor Gubernur DIY

  • Di depan 120 tokoh masyarakat Wirobrajan, Eko Suwanto berharap warga Yogyakarta aktif melapor perubahan data agar data kependudukan bisa selalu update.

    "Data kependudukan itu dinamis, jangan sampai nanti kehilangan hak pilih," ujarnya didampingi Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY, Maladi.

    Kerja sama seluruh stakeholder diperlukan agar tidak terjadi perbedaan data. Data kependudukan butuh dicatat dan diperbarui jika ada perubahan.

    “Data yang valid akan memudahkan pelayanan publik termasuk untuk kebutuhan pemerintah memberikan pelayanan kepada rakyat  bisa berjalan baik. Ini harapan kita," kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY ini. (sol)



    SHARE



    '

    BERITA TERKAIT


    Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

    Tulis Komentar disini