atas1

Terjadi Pembiaran Perusakan BCB, Lurah pun Ikut Prihatin

Rabu, 05 Des 2018 | 13:56:35 WIB, Dilihat 634 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


Terjadi Pembiaran Perusakan BCB, Lurah pun Ikut Prihatin Peserta FGD Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 2018 Warisan Budaya/Cagar Budaya, Rabu (05/12/2018) di Ibis Style Dagen Yogyakarta, menyimak penjelasan narasumber. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Baca Juga : Uniknya Dakon Pura Pakualaman


KORANBERNAS.ID – Kesan pembiaran atas terjadinya perusakan benda-benda yang dikategorikan sebagai cagar budaya maupun warisan budaya di Kota Yogyakarta sepertinya sudah memasuki fase memprihatinkan.

Tak hanya kalangan pemerhati budaya maupun masyarakat peduli budaya, lurah pun ikut bersuara melihat kondisi yang terjadi di Kota Budaya ini.

”Benteng keraton saja yang terkena gempa sampai sekarang tidak didandani. Apa meneh Ndalem Tejokusuman yang katanya sudah dipindahtangankan,” ungkap Wasito, Lurah Notoprajan Yogyakarta.

Sebagai peserta Focuss Group Discussion (FGD) Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 2018 bertema Warisan Budaya/Cagar Budaya, Rabu (05/12/2018) di Ibis Style Dagen Yogyakarta, dia menyampaikan masukannya agar pemerintah bergerak cepat menyelamatkan warisan budaya dari kerusakan.

Mangga, jangan dibiarkan habis. Yang sudah ada didata dan langsung dieksekusi,” pintanya.

Bagi masyarakat, pelestarian benda cagar budaya maupun benda warisan budaya sangat penting artinya.

”Jangan sampai generasi sekarang ngarani wit pari awoh sega, karena tidak ngerti. Gali semua kegiatan masyarakat berbasis budaya dari para sesepuh,” ajaknya.

Pada diskusi kali ini tampil tiga narasumber yaitu Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Ir Eko Suryo Maharsono, anggota DPRD Kota Yogyakarta Dhian Novitasari SPd serta anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang juga dosen Arkeologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Prihantoro.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Ir Eko Suryo Maharsono menjawab pertanyaan peserta diskusi. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Menanggapi hal itu Eko Suryo Maharsono menyampaikan di Kota Yogyakarta terdapat 181 benda bersejarah yang statusnya BCB.

Dirinya bisa mengerti sering terjadi ribut-ribut di masyarakat terkait perusakaan benda cagar budaya. Belum tentu benda-benda lawasan itu masuk kategori warisan budaya atau cagar budaya.

Begitu dilakukan pengecekan ternyata belum terdaftar sebagai BCB, maka prinsipnya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta berpatokan pada peraturan perundang-undangan.

“Jika tidak ada dalam list, maka bukan cagar budaya,” ungkapnya. Pihaknya pun sudah mendistribusikan daftar BCB maupun BWB sampai tingkat kelurahan.

Merujuk Perda No 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Eko Suryo menyatakan berdasarkan Ketetapan Walikota, terdapat 44 BWB di kota Yogyakarta.

“Akan tambah lagi. Tahun ini mudah-mudahan bisa bertambah ratusan. Jika sudah ditetapkan sebagai BWB, Pemkot bisa mendanai pemeliharaan supaya tidak rusak. Jika sudah ada payung hukumnya maka bisa tertangani semua,” ujarnya.

Yang jadi persoalan, kata dia, anggaran dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta terbatas. Sedangkan Dana Keistimewaan (Danais) belum sepenuhnya bisa diharapkan mampu mengurai masalah itu. “Saya sudah banyak usul (anggaran) nek isa dengan Danais, tapi dicoret,” ucapnya.

Sesuai aturan, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tidak bisa mendanai perbaikan BCB terutama BCB yang ditetapkan dengan keputusan menteri. Jika itu dilakukan maka dinyatakan tidak sah oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Anggota DPRD Kota Yogyakarta Dhian Novitasari SPd menyampaikan paparan. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Soal Danais, Dhian Novitasari menyatakan dari sisi regulasi DPRD Kota Yogyakarta maupun DPRD DIY tidak bisa masuk ke ranah itu. Karena sangat istimewa dana tersebut, keberadaan Danais ibarat sudah dibatasi tembok besar.

Dhian dapat memaklumi, mungkin inilah salah satu bentuk kehati-hatian penggunaan Danais. Legislatif pun hanya bisa mendorong Dinas Kebudayaan untuk memanfaatkan Danais secara optimal seperti halnya di kabupaten lain, Bantul misalnya.

“Kita sudah ogrok-ogrok kepala dinas. Saya tidak tahu, mungkin ini unsur kehati-hatian. Secara regulasi dan kewenangan DPRD tidak bisa masuk dan cawe-cawe Danais. Mohon maaf sekali kita di  dewan tidak bisa apa-apa,” tandasnya.

Menjawab masukan dari para peserta mengenai susahnya masyarakat nyengget Danais, Fahmi Prihantoro menilai hal itu bisa jadi karena permasalahan manajerial sebab faktanya tidak semua Danais bisa terserap.

“Benteng keraton yang berada di depan mata kita tidak tertangani dengan baik. Jujur, persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat ini juga menjadi masalah kita. Ini masukan sangat bagus. Kita openi yang ada dengan action yang nyata, syukur bisa dengan Danais,” kata dia.

Sedangkan APBD Kota Yogyakarta terbatas sehingga paling banter hanya bisa untuk memperbaiki dua warisan budaya.

Fahmi mengakui, pelestarian BCB sekarang ini berhadapan dengan persoalan serta problem yang serius. Yaitu, perusakan, jual beli, renovasi serta biaya pemeliharaan. ”Jual beli boleh. Yang tidak boleh itu dihancurkan atau dibangun berlantai sangat tinggi,” tandasnya. (sol)



Selasa, 04 Des 2018, 13:56:35 WIB Oleh : W Asmani 652 View
Uniknya Dakon Pura Pakualaman
Selasa, 04 Des 2018, 13:56:35 WIB Oleh : Muhammad Zukhronnee Ms 1438 View
Ada yang Diam, Sibuk Ganggu Temannya
Selasa, 04 Des 2018, 13:56:35 WIB Oleh : Sholihul Hadi 739 View
Tanah Gunungkidul Sulit Ditembus Bor

Tuliskan Komentar