atas1

Sikapi Intoleransi, Sultan Keluarkan Instruksi

Jumat, 05 Apr 2019 | 23:58:32 WIB, Dilihat 618 Kali
Penulis : Yvesta Putu Sastrosoendjojo
Redaktur

SHARE


Sikapi Intoleransi, Sultan Keluarkan Instruksi Sekda DIY, Gatot Saptadi (kiri) dan Kepala Bagian Humas, Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY, Iswantoro memperlihatkan instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2019 tentang pencegahan potensi konflik sosial di Kepatihan, Jumat (5/4/2019). (yvesta putu sastrosoendjojo/koranbernas.id)

Baca Juga : Yang Lain Deklarasi Emak-emak Sibuk Selfi


KORANBERNAS.ID -- Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengeluarkan instruksi Nomor 1/INSTR/2019 tentang pencegahan potensi konflik sosial. Instruksi ini dikeluarkan tertanggal 4 April 2019 ini untuk menyikapi kasus intoleransi yang terjadi di Pleret, Bantul, baru-baru ini. Dalam kasus tersebut, seorang warga sempat ditolak untuk tinggal di Desa Pleret oleh warga setempat dengan alasan non muslim.

Sekretaris Daerah (sekda) DIY, Gatot Saptadi kepada wartawan di Kepatihan, Jumat (5/4/2109) menyayangkan kasus intoleransi yang terjadi di Pleret. Sebab DIY dikenal sebagai kota yang toleran.

"Jogja dikenal toleran, karena nila setitik langsung jogja dianggap intoleran," ujarnya.

Menurut Gatot, munculnya aturan desa yang menolak non muslim tinggal di desa setempat merupakan aturan ilegal. Karena itula Gubernur DIY berkewajiban melakukan pembinaan pada kabupaten/kota melalui instruksi tersebut. Kebijakan itu digulirkan agar tidak ada lagi kejadian serupa di kota ini.

"Instruksi itu perintah jadi ada perintah untuk bupati wali kota," tandasnya.

Gatot menyebutkan, dalam rangka menjaga situasi keamanan, ketentraman, ketertiban dan kedamaian di wilayah DIY dan sebagai wujud tanggungjawab Pemda dalam memenuhi hak-hak asasi masyarakat, Sultan memberikan delapan butir instruksi pada bupati/walikota se-DIY.

Pertama, bupati/walikota diminta melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan keyakinannya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan dan bertempat tinggal.

Kedua, melakukan upaya-upaya pencegahan praktik diskriminasi dan menjunjung tingg sikap saling menghormati serta menjaga kerukunan hidup beragama dan aliran kepercayaan.

Ketiga, melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan intoleran dan/atau potensi konflik sosial, guna mencegah lebih dini tindak kekerasan.

Keempat, meningkatkan efektivitas pencegahan potensi intoleran dan/atau potensi konflik sosial, secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelima, mengambil langkah-langkah cepat, tepat, tegas dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat intoleran dan/atau potensi konflik sosial.

Keenam, menyelesaikan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA) dan politik yang timbul dalam masyarakat dengan menguraikan dan menuntaskan akar masalahnya.

Ketujuh, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial, kepada Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Desa sampai dengan masyarakat di lingkungan Kabupaten/Kota.

Kedelapan, segala bentuk keputusan/kebijakan agar disesuaikan dengan Instruksi Gubernur ini.(yve)



Jumat, 05 Apr 2019, 23:58:32 WIB Oleh : Sholihul Hadi 1406 View
Yang Lain Deklarasi Emak-emak Sibuk Selfi
Jumat, 05 Apr 2019, 23:58:32 WIB Oleh : Nila Jalasutra 426 View
Kunjungi Pandeglang, Bupati Bantu Rp 300 Juta
Jumat, 05 Apr 2019, 23:58:32 WIB Oleh : B Maharani 661 View
Diprediksi Perang Hoax Semakin Gencar

Tuliskan Komentar